Kepala BLPBJ Beberkan Kendala LPSE di Lampung

Senin | 01/07/2019 18.39 WIB
Kepala BLPBJ Beberkan Kendala LPSE di Lampung
ILUSTRASI: ISTIMEWA

RILIS.ID, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim siap melakukan Good and Clear Governance (Pemerintahan yang Baik dan Bersih) sesuai arahan Gubernur, Arinal Djunaidi, dalam upaya mencegah dan menekan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Lampung.

“Sistem informasi standarisasi akan kita lakukan dengan baik, kalau ini dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh besar terhadap pemerintah lainnya," ujarnya saat audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di ruang rapat utama, Senin (1/7/2019)

Sementara itu, Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Lampung Zainal Abidin melaporkan bahwa proses pengadaan sampai hari ini baru 341 paket dengan nilai sebesar Rp1 Triliun.

"Yang sudah selesai 173 paket, proses tender 168 paket, insyaallah penetapan pemenangnya di awal Juli 2019," ujarnya

Kemudian lanjut Zainal proses lelang di Pemprov Lampung Alhamdulillah, sudah stabil tidak ada hacker atau oknum yang merusak sistem informasi ini di LPSE. 

"Dari 168 yang masih tender salah satunya Dinas PUPR sebanyak 124 paket yang belum ditender dan 7 tendernya batal kita lakukan, karena tidak memenuhi syarat bukan disebabkan hacker," paparnya.

Selain itu, kendala kita selama ini adalah LPSE di Lampung belum menjadi gabungan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Jadi sekarang LPSE di Lampung ini dibawah Biro Ekonomi dan Pembangunan, sedangkan UKPBJ dibawah BLPBJ. Kalaupun ingin digabung harus merubah perda tersebut ke DPRD Lampung," ucapnya.

Berikutnya, kendala lainnya soal tenaga LPSE Pokja yang kurang pembinaan bimbingan teknis, kita ketahui teknologi semakin canggih, sementara bimtek bagi Pokja masih kurang. "Ini kembali lagi soal anggaran, karena anggaran kita sangat terbatas," imbuhnya.

Selanjutnya, menjadi perhatian serius teman-teman Dinas tidak mau menjadi tenaga LPSE Pokja, karena resikonya besar tetapi tunjangan kecil. 

"Idealnya paket di Pemprov Lampung ada 800 paket per tahun, jadi harus butuh 40 Pokja, sementara kita hanya ada 25 Pokja. Untuk itu ini butuh perhatian Ibu Wagub kedepannya," tutur dia.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID