Kesaksian Kades: Rp1 Juta per Orang Untuk Rekrut Suara 15 Orang

Selasa | 10/07/2018 13.24 WIB
Kesaksian Kades: Rp1 Juta per Orang Untuk Rekrut Suara 15 Orang
Sidang di Kantor Gakkumdu Lampung. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Kepala Desa (Kades) Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Iskandar, menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pilgub Lampung di Kantor Gakkumdu, Selasa (10/7/2018) siang. 

Iskandar mengungkapkan bahwa pada Kamis (17/7/2018) sebanyak 20 orang dari 25 kades, diberikan uang Rp1 juta per orang. Mereka diperintahkan Paulus, oknum tim sukses pasangan calon nomor urut tiga, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, mencari massa 15 orang. 

"Termasuk kami kades, diminta mencari 15 orang per dusun yang diharapkan bisa menarik warga sehingga  masuk mata pilih," ungkap Iskandar dalam persidangan itu. 

Dijelaskannya, jika Arinal-Nunik sampai memperoleh 60 persen suara di Pilgub Lampung 2018, Paulus menjanjikan memberikan ambulans.

Iskandar mengaku, pada hari itu menghadiri undangan di Bandar Negeri Resort pada jam 19.00. Pada hari itu kades se Kecamatan Kalianda  dan Penengahan menghadiri acara tersebut. 

“Ada Bapak Kholil dari PKB,  Syaiful Azzumar dari Golkar, ada Rusman Efendi dari Golkar, ada saudara Romli sebagai moderator, serta tim yang mewakili cagub nomor 3 Paulus. Pada wakru itu  kami diajak mengarahkan massa,  dari desa kami masing-masing, kemudian kami diberikan data data tim relawan yang ada di desa desa kami,  semua semua sudah saya serahkan ke pengacara.  Data-data sangat tersusun rapi bu,  1 orang diperintahkan rekrut 15 orang,  termasuk kami kades 15 org per Dusun," kata Iskandar kepada Majelis Pemeriksa Khoir. 

Karena dia hanya  menyanggupi 50 persen suara,  Iskandar pun didiskualiafikasi tidak masuk dan tidak dikabari lagi. 

"Siapa-siapa yang dianggap 50 persen dianggap didiskualifikasi oleh mereka, kami di desa tidak mengetahui secara pasti kapan dimana waktu mereka bagikan uang ataupun yang lain- lainnya," kata dia. 

Diterangkannya, waktu itu seluruh kades yang hadir,  diberi uang transportasi Rp1 juta. 

"Setelah itu saya tidak dikabari lagi,  karena saya gak mau diperintah perintah, " kata dia. 

Mendengar kesaksian itu, Kuasa hukum Paslon 3, Andi Syafrani, meminta kepada majelis agar tidak menghadirkan saksi Iskandar ini. 

"Supaya saksi ini tidak dihadirkan, kami tolak dengan keras, karena ini substansinya bukan masalah TSM nya,"  kata Andi. 

Suasana jadi panas,  karena permintaan kuasa hukum paslon 3 itu langsung ditanggapi Kuasa hukum paslon 1, M. Ridho, agar saksi tetap diteruskan dalam kesaksiannya, untuk pembuktian bahwa money politics itu benar adanya di 13 Kabupaten /Kota. 

"Ini kan kita berbicara masalah pembuktian, pembuktian money politics terstruktur sistematis dan masif  di 13 Kabupaten Kota, jadi ini harus tetap saksi diteruskan,  karena bisa ditarik dari kesaksian dia ke TSM nya," kata saksi Ridho. 

Kemudian Ketua Majelis Pemeriksa mempersilahkan Iskandar untuk meneruskan kesaksiannya hingga akhir. 

Majelis pun menskors sidang sementara. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID