Konsesi Lahan Berujung Ketimpangan Sosial
lampung@rilis.id
Rabu | 25/11/2020 08.01 WIB
Konsesi Lahan Berujung Ketimpangan Sosial
Muhammad Alfarizzi Nur, Fakultas Hukum Universitas Lampung  

TANAH merupakan aspek fundamental bagi masyarakat Indonesia untuk bertahan hidup dan bertempat tinggal.

Masyarakat dari tahun ke tahun menjadikan tanah sumber daya ekonomi dengan melakukan kegiatan bercocok tanam dan bertani untuk dapat terus menjalankan kehidupan.

Tidak heran apabila Indonesia dari dahulu mengklaim sumber daya alam yang mereka miliki merupakan pemberian Tuhan dari surga yang jatuh ke bumi yang bernama Indonesia.

Soal tanah ini, penulis merasa lebih tepat menggunakan istilah lahan. Sebab lahan bersifat ekonomis dalam pengunaan penataagunaan tanah dan tata ruang untuk lingkungan hidup maupun kesejahteraan masyarakat.

Namun banyak pihak salah kaprah dalam melihat anugerah tersebut. Kegiatan komersialisasi lahan justru terus terjadi dilakukan oleh para oknum yang berorientasi pada kepentingan profit dari pada lingkungan dan hak masyarakat.

Tercatat dalam situs laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, jumlah sengketa tanah di Indonesia ada 8.959 kasus (sumber: https://setkab.go.id/).

Tidak cukup sampai di sana, rasa sedih kian bertambah dengan viralnya isu populis dalam hal kebakaran hutan lahan (karhutla), yang diduga dilakukan oleh anak usaha perusahaan asing dari Korea bernama Korindo Group.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace International dan Forensic Architecture, diduga Koridor Group melakukan pembukaan lahan hutan yang ditujukan untuk lahan sawit seluas 57.000 hektare atau hampir seluas Ibu kota Seoul, Korea Selatan, dengan cara melakukan pembakaran hutan.

Hal tersebut diutarakan berdasarkan pelacakan pergerakan dari satelit udara dengan adanya deforestasi dan kebakaran dari waktu ke waktu --yang menunjukkan terjadi secara berurutan dengan kebakaran yang mengikuti arah pembukaan lahan dari barat ke timur dan terjadi secara besar-besaran di dalam batas konsesi Korindo (sumber: https://jubi.co.id/).

Konsensi lahan bagi korporat boleh-boleh saja. Hanya cara dan teknis di lapangan harus mengindahkan cara-cara yang bersesuaian dengan peraturan undang-undang dan kemanusiaan.

Penulis tidak ingin menyatakan atau menghakimi siapa yang salah atas seluruh problematika fungsi tanah yang terjadi di Indonesia. Sebab hal tersebut merupakan ranah pengadilan yang pantas untuk dapat mengadili suatu sengketa.

Namun, negara sebagai wadah hidup masyarakat tidak boleh menganggap hal ini sebelah mata. Perlu perhatian serius demi kelangsungan hidup masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Apabila tidak akan berujung ketimpangan sosial di kalangan masyarakat.

 

Tanggung Jawab Negara
Sebagai suatu negara hukum, Indonesia memiliki peran sentral dalam menanggapi permasalahan dalam problematika hukum --yang perlu dijawab dan butuh penegakkan hukum. Terlebih pada kasus lingkungan hidup yang menyangkut soal kemakmuran khalayak orang banyak.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan koridor hukum bagi negara untuk bertanggung jawab dalam hal sumber daya alam, yang menyatakan, ’Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’.

Dalam konsep negara hukum modern, fungsi negara tidak terlepas hanya pada penegakan hukum, tetapi turut berorientasi pada perlindungan hukum bagi masyarakatnya.

Dalam topik tulisan di atas dalam hal menyangkut soal lingkungan hidup negara tidak serta merta buta dalam hal pengawasan maupun pengaturan dengan pengunaan ahli fungsi lahan demi kepentingan bisnis maupun investasi.

Mengacu pada konsep perlindungan hukum itu sendiri, masyarakat memiliki hak untuk atas kepentingan lingkungannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menyoal tanggung jawab negara terlepas keterlibatan aparatur pelaksananya yang patut dipastikan eksistensinya dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan istilah Good Governance.

Patut diketahui bahwa soal problematika lingkungan hidup adalah soal pengawasan dan penegakan aturan, yang artinya peran aparat dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang baik menjadi beban krusial di setiap jabatan mereka.

Dalam menjalankannya peran aparat haruslah berpacu pada ketentuan rule of sebagai konsep sistem hukum yang dijembatani pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan ’Negara Indonesia adalah negara hukum’.

Berharap pelaksanaannya seperti gayung bersambut. Tetapi hal tersebut tersendat akibatnya maraknya dugaan praktik KKN di lapangan. Padahal apabila dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman  rule of law sangat terbilang sederhana dengan adanya pemerintah yang melaksanakan kewenangan fungsinya berdasarkan supremasi hukum.

Yang dimaksud dengan supremasi hukum itu sendiri adalah upaya yang kuat untuk menegakan dan memposisikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menjalankan penyelengaraan pemerintah.

Soal tanggung jawab negara dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat menghindari terjadinya konsensi lahan yang merugikan, pasal 63 ayat (1) huruf h dan huruf a Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat dua tugas dan fungsi krusial pemerintah sebagai representasi negara untuk dapat melindungan kegiatan kerusakan lingkungan.

Antara lain adalah mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan telah memberikan ruang bagi pemerintah sedemikian rupa untuk dapat melakukan pengendalian, pengawasan, dan pencegahan dalam lingkungan hidup.

Menilik fakta yang menjadi isu populis sekarang ini adalah dilakukannya tindakan pembukaan lahan dengan menggunakan metode pembakaran yang tidak dibenarkan secara hukum maupun lingkungan hidup.

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyatakan secara tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran, sanksi yang diberikan tidak bisa dianggap main-main dengan sanksi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun.

Masih ada denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar sebagaimana tercantum pada pasal 108 Undang-Undang 32 tahun 2009.

Berat rasanya bagi badan usaha atau korporasi yang baru merintis usaha harus dikenakan denda pidana sedemikian rupa. Tetapi hal itu yang harus ditegakkan oleh pihak pemerintah dalam hal menjamin penegakan hukum yang responsif dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Jelas pihak siapapun tidak mau apabila hutan sebagai ekosistem makhluk hidup justru dirusak dan dicemar karena akan berdampak secara dinamis dan kompleks yang berhujung pada penghabisan (kelangkaan) flora dan fauna, sebagai sebab mereka kehilangan habitatnya.

Sebagai suatu sistem rasanya tidak tepat negara berdiam diri di dalam menjalankan amanahnya untuk melindungi masyarakatnya, mengingat konstitusi sebagai roh negara telah memberikan amanah tersebut secara normatif yuridis. Sehingga perlu ditindaklanjut dengan tindakan atau disebut dengan law in action.

Aristoteles sebagai filsuf dan tokoh intelektual pada masanya telah memberikan dalil bagi negara hukum (rechstaat) yang menyatakan negara yang berdiri di atas hukum,  menjamin keadilan bagi warganya. Oleh karena itu sudah seyogyanya negara bertanggung jawab dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID