KPK Buka Borok Kada, Mulai Akali Proyek sampai Minta Fee

Selasa | 05/03/2019 17.54 WIB
KPK Buka Borok Kada, Mulai Akali Proyek sampai Minta Fee
Pimpinan KPK, Agus Rahardjo didampingi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wagub Bachtiar Basri, dan Pj. Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Bayumi Adinata

RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin penggunaan Sistem Informasi  Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) akan menjauhkan pemerintah daerah dari korupsi.

Pimpinan KPK Agus Rahardjo menyampaikan hal itu saat menggelar konferensi pers di lingkungan Pemprov Lampung usai me-launching SIPPKD, Selasa (5/3/2019).

”Bayangkan. Kalau kita membangun rumah sendiri dengan anggaran kecil, bisa bagus. Tetapi kalau pemerintah membangun dengan anggaran besar namun kualitasnya sangat jelek, ini pertanyaaan besar. Salahnya di mana?” papar Agus.

Maka dari itu, Agus mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dengan aplikasi ini. Melihat secara langsung pagu, usulan kegiatan, pembahasan, apa saja yang disetujui dan ditolak.

”Pemerintah daerah harus mem-posting di website masing-masing agar masyarakat dapat mengakses dan melihat penggunaan anggaran,” ingat Agus.

Aplikasi SIPPKD nantinya digabungkan dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP.

Agus menerangkan banyak kepala daerah (kada) ditangkap KPK. Itu karena kepala daerah mengakali paket proyek. Semua paket dibuat di bawah Rp200 juta sehingga dapat menunjuk langsung pelaksana. Lalu, untuk setiap paket meminta fee 40 persen.

”Makanya aplikasi SIPPKD ini harus digunakan. Nanti masyarakat bisa mencari paket, kelihatan semua. Kita harapkan dengan SIPPKD, pemerintahan akan lebih baik," ungkapnya

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sepakat, SIPPKD dapat memaksimalkan penggunaan APBD agar dapat berguna dan mensejahterakan masyarakat.

Untuk itu, ia menganggap optimalisasi SIPPKD adalah pekerjaan rumah (PR) bagi seluruh kepala daerah maupun kepala SKPD di Pemprov Lampung. Sehingga, dengan anggaran yang ada kegiatan berjalan maksimal dan terpenting: bebas korupsi!. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID