KPPU Awasi Persekongkolan Tender Proyek

Rabu | 18/12/2019 13.02 WIB
KPPU Awasi Persekongkolan Tender Proyek
Kepala KPPU RI Kurnia Toha saat memberikan sambutan pada peresmian Kantor Wilayah II KPPU Lampung, Rabu (18/12/2019). FOTO: RILISLAMPUNG.ID /Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Kepala Kanwil II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Provinsi Lampung Wahyu Bekti Anggoro, mengaku pihaknya saat ini lebih mengedepankan pencegahan, ketimbang penegakan dalam periode lima tahun mendatang. Akan tetapi jika tidak bisa lagi dicegah baru dilakukan penegakan hukum. 

Pihaknya bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

"KPPU juga mengawasi persekongkolan tender proyek, karena hal itu dilarang. Tapi kami bisa masuk setelah ditetapkan adanya pemenang tender," kata Wahyu Bekti Anggoro usai peresmian Kanwil II KPPU Lampung di JI. Diponegoro, No 40AB, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandarlampung, Rabu (18/12/2019). 

Saat ini pihaknya menangani perkara jaringan SPAM PDAM Lampung dan tender jalan di Bangka Belitung. 

"Kalau yang jaringan PDAM SPAM Lampung, yang menangani pusat. Saat ini sedang dalam proses. Sedangkan
tender jalan di Bangka Belitung masuk di Lampung prosesnya," tegasnya. 

Ditanya soal kewenangan KPPU apakah mirip KPK?, bisa melakukan sita aset dan lainnya, dia menegaskan tidak. 

"Kami tidak seperti KPK, yang melakukan sita adalah PN (Pengadilan Negeri) jika kami menang di Mahkamah Agung (MA) setelah melewati sidang putusan di komisioner KPPU, dan dilanjutkan bagi yang terkena putusan melakukan kasasi misalnya ke MA, dan kami (KPPU) menang. Maka putusan sudah incraht di MA itu dilaksanakan PN untuk melakukan sita, " tandasnya. 

Karena, kata Wahyu, visi KPPU itu mewujudkan persaingan usaha dan kemitraan sehat yang mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat, KPPU melaksanakan fungsi penegakan hukum kepada pelaku usaha, serta pemberian rekomendasi kebijakan persaingan kepada Pemerintah. Selain itu itu juga memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.

"Kanwil II KPPU Lampung ini mengawasi wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung)," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala KPPU RI Kurnia Toha yang hadir dalam peresmian, mengatakan terdapat beberapa fungsi KPPU dalam melaksanakan kerja yakni pencegahan, pengawasan kemitraan, dan penegakan. 

"Jadi sedapat mungkin jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran, oleh karena itu kami membutuhkan kerjasama pemda dan pengusaha, akademisi dan masyarakat. Artinya bisa sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat," jelasnya. 

Jadi, kata dia jika ada persaingan usaha yang tidak sehat, dia berharap Gubernur bisa berkomunikasi ke KPPU. 

"Kepada Bapak Gubernur, Kami harap komunikasi dan koordinasinya dengan KPPU wilayah II. Kami terbuka untuk umum. Karena kantornya berada di wilayah Lampung, silahkan laporkan kesini, jangan ke pusat, " kata Kurnia Toha. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID