KPU Siap Gandeng KPK untuk Audit Dana Paslon

Selasa | 29/05/2018 21.05 WIB
KPU Siap Gandeng KPK untuk Audit Dana Paslon
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Sulis Wanto

RILIS.ID, Bandarlampung – Dorongan dari akademisi hukum bahwa KPU dan Bawaslu Lampung dapat melibatkan aparat hukum seperti KPK dalam mengaudit dana pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Lampung pada Pilgub 27 Juni 2018 mendatang, mendapat respons positif dari KPU Lampung. 

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menegaskan, KPU siap menggandeng KPK untuk melakukan audit dana paslon. Namun lanjut Nanang, langkah itu baru akan ditempuh apabila ada kejanggalan dana yang dipakai oleh paslon. 

"Kalau misalkan ada sesuatu yang janggal terhadap dana yang digunakan paslon, kita koordinasikan dengan Bawaslu, baru kita ajak kerjasama aparat hukum," kata Nanang, Selasa (29/5/2018). 

Saat ini, KPU Lampung mengaudit dana yang digunakan melalui Kantor Akuntan Publik. "Kita pakai UU nomor 10 tahun 2016 jadi paslon diaudit oleh Kantor Akuntan Publik," jelas Nanang. 

Sedangkan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan, selama ini kerjasama dengan sesama instansi pengawasan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga bisa berkoordinasi dengan KPK jika ditemukan adanya aliran uang dalam transaksi yang tidak wajar.

Karena yang menjadi salah satu hal yang juga menjadi perhatian PPATK adalah  pendekatan penelusuran aliran uang atau harta kekayaan hasil kejahatan (follow the money). 

Soal dana kampanye kalau ada dana siluman (dana yang digunakan tapi tidak dilaporkan) paslon, Khoir mengaku hal itu bisa ditindaklanjuti.

Asalkan ada laporan kepada Bawaslu Lampung terkait dana paslon yang digunakan namun tidak dilaporkan (dana siluman), dengan bukti bukti yang cukup. 

"Bawaslu RI sudah bekerjasama dengan PPATK, bisa laporan bisa temuan yang ditindaklanjuti, sanksinya bisa pidana. Aturan hukumnya adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016," kata Khoir.

Akademisi hukum Unila Yusdianto mendesak KPU Lampung untuk proaktif dalam mengaudit laporan akhir dana kampanye paslon gubernur dan wakil gubernur Lampung. 

“KPU harus proaktif dalam mengaudit dana akhir kampanye dari para paslon. KPU juga jangan hanya mengandalkan akuntan publik saja, tetapi harus melibatkan KPK dalam mengaudit, investigatif penggunaan dana kampanye tersebut, apakah ada dugaan gratifikasi di dalamnya,” kata dia, Selasa (29/5/2018). (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID