Kuasa Hukum Paslon 1: Bawaslu Jangan Jago Gertak Sambal  - RILIS.ID
Kuasa Hukum Paslon 1: Bawaslu Jangan Jago Gertak Sambal 

Jumat | 06/07/2018 13.51 WIB
Kuasa Hukum Paslon 1: Bawaslu Jangan Jago Gertak Sambal 
Habiburokhman selaku kuasa hukum Paslon Gubernur-Wagub Lampung nomor urut 1. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Tim Kuasa hukum Paslon Gubernur-Wagub Lampung nomor urut 1, Ridho Ficardo-Bachtiar Basri meminta agar Bawaslu Lampung untuk tidak jago gertak sambal. Artinya, gencar sosialisasi politik uang, pasang spanduk di mana-mana, tapi masih dianggap minim pada konteks tindakan. 

"Kami memberikan dukungan maksimal ke Bawaslu berupa laporan dengan dilengkapi bukti-bukti agar Bawaslu berani tegas, apa yang sudah menjadi fenomena di masyarakat begitu banyak diperbincangkan oleh publik, seharusnya bisa jadi pijakan oleh Bawaslu untuk membuat putusan yang berani. Yaitu menurut kami mendiskualifikasikan paslon yang terbukti politik uang," ujar Habiburokhman, usai sidang pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) Pilgub di Kantor Gakkumdu Lampung, Jumat (6/7/2018). 

Menurutnya, ini akan menjadi preseden karena ada beberapa di daerah yang dianggap secara nasional cukup parah fenomena politik uang, salah satunya Lampung. 

"Kasus ini jangan dianggap hanya penting bagi masyarakat Lampung. Tapi penting bagi masyarakat secara keseluruhan dalam konteks pilkada secara keseluruhan dan pemilu yang akan datang," ungkapnya. 

Kalau Bawaslu berhasil menunjukkan keberaniannya, menindak orang yang terbukti melakukan politik uang pada pilkada dan mendiskualifikasi.  

"Saya pikir ini preseden yang sangat positif bagi pilkada maupun pemilu kedepan. Karena fenomena Politik uang ini sulit mencari solusinya. Karena spanduk tolak politik uang dan sebagainya berseliweran dimana-mana,  nah faktanya apakah Bawaslu berani atau tidak, kita tunggu pembuktiannya," tegasnya. 

Sedangkan Andi Syafrani selaku kuasa hukum paslon 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim menyebutkan bahwa jawaban secara formil akan disampaikan pada sidang berikutnya. 

"Kontennya masih kita pelajari,  yang jelas di media sudah muncullah,  bahwa laporan yang disampaikan para pelapor ini,  pertama sudah banyak tidak memenuhi unsur di Panwas di beberapa tempat,  kedua juga ada orang yang sudah meninggal menerima uang, ini terkesan mengada-ada," kata dia. 

Dia kira tuduhan yang disampaikan itu adalah menghina akal sehat yang telah memilih paslon 3.

"Ini akan kita sampaikan pada sidang berikutnya bahwa ini mengada-ada,  ada orang yang sudah meninggal dipanggi dan dituduh menerima uang. Orang meninggal kok dibawa bawa ke ranah politik," kata Andi. "Saya yakin masyarakat pemilih kita,  proses ini bisa segera selesai," harapnya. (*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID