Lampung Darurat Money Politics
lampung@rilis.id
Senin | 02/07/2018 10.12 WIB
Lampung Darurat Money Politics
Rosim Nyerupa; Aktivis Mahasiswa FISIP Universitas Lampung

PILKADA serentak 27 Juni 2018 masih menyisakan berbagai persoalan di tengah masyarakat Lampung. Meskipun telah dilangsungkan, namun ramainya kicauan masyarakat di berbagai ruang demokrasi membuat Bawaslu Lampung semakin hangat diperbincangkan.

Berbagai lapisan masyarakat secara bersamaan menyoroti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), selaku lembaga penegak keadilan bagi kandidat yang melanggar aturan sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Bukan menjadi rahasia bagi elit-elit politik saja. Melainkan sudah menjadi konsumsi publik bahwa gerakan money politics yang diduga dilakukan oleh salah satu kandidat kepada masyarakat Lampung telah banyak ditemukan.

Berbagai barang bukti sebagai fakta di lapangan seperti amplop berisi uang bahkan foto dan video telah beredar luas di berbagai media sosial.

Temuan-temuan tersebut mengundang berbagai pertanyaan masyarakat awam,  apakah bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran atau tidak?

Apalagi setelah Bawaslu menerima laporan warga Desa Sinarseputih, Bangunrejo, Lampung Tengah, atas dugaan money politics. Pengamat Hukum Unila, Yusdianto Alam, sampai mendorong Bawaslu untuk membatalkan salah seorang kandidat.

Begitu juga dengan kasus terciduknya money politics di Pekon Sinarbetung, Talangpadang, Tanggamus, yang telah dilaporkan warga berikut saksi dan bukti 98 amplop dari 200 amplop yang telah dibagi senilai Rp50 ribu per amplop.

Kemudian dilansir dari berbagai media massa atas kecurangan money politics seperti pembagian sembako berupa gula dan sarung di Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, dan sejumlah tempat lainnya.

Setidaknya ada sekitar 11 kasus money politics yang diterima, sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Lampung.

Sebelas kasus tersebut yaitu 1 temuan di Kota Bandarlampung, Pesawaran (1), Pringsewu (1), Tanggamus (4), Lampung Tengah (3), dan Lampung Timur (1). Kemudian 1 laporan kampanye di luar jadwal.

Hal ini menunjukkan bahwa Lampung darurat money politics yang bertebaran dimana-mana, Hanya Bawaslu Lampunglah sebagai ending penentu dugaan masyarakat tersebut.

Terlepas soal kepentingan apapun itu, dalam perspektif penyelenggaraan pemilu yang bersih berdiri di atas aturan tentunya menjadi suatu hal yang sangat wajar jika kandidat lain merasa dirugikan. Sebab dirasa tidak fair.

Hal ini tentunya yang melatarbelakangi laporan mereka kepada Bawaslu. Jauh sebelum itu, masyarakat juga ternyata turut serta menyampaikan laporan dugaan money politics tersebut.

Hal ini tentunya bukan serta merta upaya menuntut satu kata yang bernama keadilan tanpa dasar melainkan dengan dalil bukti fakta di lapangan yang telah dikaji dengan matang oleh mereka.

Laporan masyarakat atas dugaan money politics ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pemilu sangat tinggi. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap demokrasi yang patut diapresiasi.

Karena selain penyelenggara, peserta baik kandidat maupun partai pengusung, masyarakat selaku pemilih merupakan elemen penting yang menyangkut berlangsungnya proses demokrasi dalam pemilu.

Tinggal bagaimana lagi Bawaslu selaku badan yang memiliki peranan penting dalam mengadili berbagai pelanggaran pemilu khususnya money politics apakah berpihak kepada rakyat atau tidak dengan menegakkan aturan sebagaimana mustinya.

Dalam memproses banyaknya laporan tersebut, Fatikhatul Khoiriyah selaku ketua Bawaslu Lampung nampaknya sedang diuji. Apakah punya nyali dalam mengadili dan menjalankan tupoksi untuk menegakkan aturan yang berlaku?

Sebab masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap Bawaslu yang masih diyakini menjaga nilai-nilai independensi etis maupun organisatorisnya.

Jika temuan-temuan di atas dilihat dari kacamata UU Nomor 10 tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 13 tahun 2017 , Bawaslu harus segera memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu baik terhadap oknum. Kalau terbukti, paslon dimaksud pun dapat dibatalkan.

Untuk menjaga ikhwal demokrasi, laporan kasus money politics yang telah masuk ke Bawaslu  harus dikawal oleh semua elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa di tingkat lokal. Upaya pengawalan itu juga merupakan bentuk kepedulian nyata generasi millenial lokal terhadap demokrasi di Provinsi Lampung.

Karena pemilu merupakan hajatnya masyarakat, maka pemilu adalah hajat kaum muda juga. Jadi jangan sampai demokrasi cacat dan hilang ruhnya karena aktor-aktor yang menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan.

Mereka membawa misi kepentingan pemilik modal dengan menyajikan berbagai macam gerakan yang mendorong masyarakat untuk  berfikir dan bertindak pragmatis. Oleh karenanya, kaum muda tidak boleh lengah. Sebab dalam proses penanganan seperti ini sangatlah rawan.

Mengutip pendapat Gubernur BEM Fisip Unila, Robi Julian Rusanda, pilgub sebagai sarana penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan proses pergantian pemimpin secara bijak, bersih, dan adil. Serta menjadi ruang dalam mengekspresikan partisipasi politik masyarakat secara bebas dan bijak. 

Masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka anggap baik, kemudian para kandidat dapat memperebutkan jabatan politik secara  adil dan terbuka melalui pendekatan yang mencerdaskan masyarakat. Bukan justru melalui pendekatan pragmatis yang tidak mendidik. Semuanya dilakukan dalam batasan aturan yang jelas dan cara-cara yang sudah disepakati. (*)

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID