Lapor Pak, Ada Penyelundupan Benur Lobster di Pesisir Barat!
lampung@rilis.id
Senin | 26/10/2020 22.22 WIB
Lapor Pak, Ada Penyelundupan Benur Lobster di Pesisir Barat!
Penyelundupan Baby Lobster yang tahun lalu pernah digagalkan pihak kepolisian./FOTO DOKUMEN RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, PESISIR BARAT – Pihak kepolisian sepertinya harus turun tangan dalam menyelidiki informasi ini. Yakni, terkait informasi adanya penyelundupan benur lobster dan lobster ilegal yang terjadi di sekitar pantai Barat Lampung. 

Informasi dari press release yang disampaikan ke Rilislampung.id Senin (22/10/2020) malam, penyelundupan benur tersebut berasal dari Bengkulu, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan.

Benur lobster itu dikirim secara estafet dari Bengkulu. Kemudian dikumpulkan bersama benur dari Krui dan Bengkunat, Pesisir Barat. Selanjutnya, diambil dari Kotaagung, Tanggamus lalu dibawa ke luar Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. 

”Penyelundupan terjadi hampir tiap hari, namun hingga kini belum pernah ditangkap. Setiap hari puluhan ribu benur lobster ke luar. Katanya sudah bebas dan tak perlu izin. Benur-benur itu diambil nelayan dari laut sekitar sini,” ujar Heri, warga Bengkunat, Pesisir Barat, dalam press release yang diterima Rilislampung.id, Senin (26/10/2020) malam.

Biasanya, benur dan lobster ilegal itu dibawa menggunakan pikup Mitsubishi L300 dari Krui sekitar pukul 16.00 WIB. Ditargetkan, benur itu sampai di Pelabuhan Bakauheni tengah malam. Tujuannya agar dapat mengelabui petugas karantina.

”Di Pelabuhan Bakauheni biasanya hanya diperiksa sebentar oleh petugas karantina. Untuk pengiriman ke Bengkulu memakai mobil Avanza dan pengiriman ke Jakarta menggunakan L300,” katanya lagi.

Cara penyelundupan benur dan lobster ilegal itu diselipkan dalam bak air di mobil pengangkut lobster tersebut. Modusnya, lobster diletakkan paling atas, sedangkan benuh ditaruh paling bawah sehingga tidak terdeteksi. 

Diketahui, praktek pengiriman benur dan lobster tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kemudian, melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID