LBH Dorong Sanksi Lebih Berat Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak - RILIS.ID
LBH Dorong Sanksi Lebih Berat Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
lampung@rilis.id
Kamis | 09/07/2020 11.45 WIB
LBH Dorong Sanksi Lebih Berat Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Ilustrasi: Rilis Lampung/Kalbi Ricardo

RILIS.ID, Bandarlampung – Amarah publik belum hilang atas terjadinya kasus kekerasan seksual dengan tersangka DA, oknum P2PT2A Lampung Timur terhadap NV (14).

Kini, kembali terungkap Kasus pedofilia atau penyimpangan seksual dengan menjadikan anak-anak laki-laki yang menjadi sasaran di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.  Kedua tersangka berinisial  IM als Tole (38) dan IP (41).

Kasus ini terungkap berdasarkan laporan oleh pihak keluarga  ke Polsek Sukoharjo Polres Tanggamus pada tanggal 2 dan 3 Juli 2020 dan pelaku berhasil diamankan pada tanggal 7 juli 2020.

Selanjutnya, terungkap korban berjumlah belasan orang anak. Mirisnya, tersangka merupakan guru/pelatih ilmu bela diri  silat.

“Seharusnya kedua tersangka menjadi panutan untuk korban dan sebagai tempat untuk para korban belajar membela diri dan melindungi diri dari kejahatan, bukan malah merusak masa depan para korban dan melakukan tindakan asusila,” terang Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan, dalam rilisnya, Kamis (9/7/2020).

Karena perbuatannya tersebut, kedua tersangka ditahan di Polsek Sukoharjo untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Keduanya dijerat Pasal 28 Undang-undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal paling lama 15 tahun.

Chandra Muliawan mengatakan, anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak korban perlakuan seperti korban pedofilia juga membutuhkan perlindungan khusus.

Di dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Dengan adanya kasus ini dan ditambah dengan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sebelumnya yang terjadi dalam kurun waktu 2019-2020 yang jumlah nya semakin meningkat, diharapkan kepada pemerintah melalui institusi penegak hukum ataupun lembaga lembaga pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban seperti rehabilitasi, pelayananan medis dan korban harus ditangani secara baik sampai masa pemulihan.

Pemerintah juga haru lebih proaktif lagi dalam hal melihat persoalan-persoalan korban kekerasan seksual ini atau lebih kepada perspektif korban yang harus dilindungi.

Dampak yang dialami para korban tidak saja menimbulkan luka fisik tetapi juga luka batin yang selalu membayangi anak yang menjadi korban.

“Oleh karena perlu ada penambahan sanksi lebih berat lagi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak,” ujar Chandra Muliawan. (*)

 

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID