LBH Siap Dampingi Pedagang Pasar Smep Korban Alay
Muhammad Iqbal
Kamis | 22/03/2018 08.55 WIB
LBH Siap Dampingi Pedagang Pasar Smep Korban Alay
Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi. FOTO: IST

RILIS.ID, Bandarlampung – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, meminta pedagang Pasar Smep, Tanjungkarang Barat, berani melaporkan pengembang terkait miliaran uang muka yang telah dipungut sejak lima tahun silam.

Apalagi saat ini, Ferry Soelistiho alias Alay yang merupakan Direktur Utama PT. Prabu Artha Group selaku pengembang Pasar Smep, sudah ditangkap dan ditahan di Polda Lampung sebagai tersangka kasus penipuan.  

Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi memastikan pihaknya membuka posko pengaduan untuk ratusan pedagang yang ingin mengadukaan persoalan terkait pasar tersebut. 

"Jadi mulai Kamis (22/3/2018) kita siap mengawal pedagang, kita juga akan membuka posko khusus untuk para pedagang ini," ujar Alian saat dijumpai rilislampung.id di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (21/3/2018).

Masih kata, Alian bahwa sejak awal LBH menanti terhadap pedagang yang meminta bantuan pendampingan hukum kepada mereka untuk melaporkan terkait dugaan penipuan pasar tersebut. 

"Sejak dulu kita nunggu ada pedagang yang berani melapor soal pasar Smep, karena saya nilai pasar itu sudah tidak beres, masa sudah enam tahun nggak kelar-kelar ada apa, ini kan menjadi pertanyan," terangnya. 

Alian bahkan menyebut bahwa LBH tidak akan meminta biaya pendampingan terhadap para pedagang jika hal itu menjadi kendala bagi mereka untuk melapor selama ini.

"Segala bentuk laporan yang berkepentingan dengan publik, menyangkut hak dan hajat orang banyak seperti kasus smep, LBH memastikan hukum cuma-cuma seperti yang diprogramkan pemerintah layak didapatkan bagi para pedagang ini," katanya.

Ia menambahkan, DPRD Kota Bandarlampung semestinya bertindak tegas terhadap persoalan rakyat, sementara para pedagang menginginkan kepastian kapan uang muka yang mereka bayarkan selama ini dipulangkan atau bangunan yang mereka inginkan terpenuhi. 

"Pedagang ini kan mau  kepastian, DPRD dan pemerintah semestinya memberi jawaban pasti atas pertanyaan itu," ujarnya. (*)

 

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID