Masih Nekat Jadi TS? ASN atau Aparatur Kampung Wajib Baca

Rabu | 10/10/2018 20.54 WIB
Masih Nekat Jadi TS? ASN atau Aparatur Kampung Wajib Baca
ILUSTRASI: RILIS.ID/ Dendi

RILIS.ID, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu Tulangbawang (Bawaslu Tuba) concern mengawasi aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu 2019. Mereka mengancam memidanakan ASN dan aparatur kampung yang terbukti berpolitik praktis.

Anggota Bawaslu Tuba, Desi Triyana, menerangkan netralitas ASN dan aparatur kampung diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Tepatnya pada pasal 282 dan 283 ayat 1 dan 2 serta pasal 490.

”Ancaman hukumannya satu tahun kurungan penjara dan denda Rp12 juta,” tandasnya.

Pejabat negara, strukural, dan fungsional menurut dia, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu.

Ada sederet pasal ancaman politik praktis bagi ASN dan aparatur kampung. Di antaranya pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu menyebut, dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD; aparatur sipil negara; anggota TNI/POLRI; serta kepala desa/lurah, dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

Bupati Tuba Winarti juga telah mewanti-wanti ASN dan aparatur kampung tidak bermain politik praktis. Atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

"Jaga dan ciptakan situasi kondusif menjelang pemilu. Jangan sampai ada ASN dan aparat kampung terang-terangan menjadi tim sukses (TS) atau pendukung salah satu calon," ingatnya.

Sekretaris Kabupaten Tuba, Antoni, menegaskan larangan ASN berpolitik sudah jelas. Semua harus menaati tanpa terkecuali. ”Jika masih ada oknum ASN melanggar artinya siap dipidana, selain itu bisa dipecat secara tidak hormat,” tandasnya. (*)

 

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID