Memanas! Sekwan Curhat ke Bupati, Anggota Dewan Desak Diganti
Juan Situmeang
Minggu | 14/06/2020 10.03 WIB
Memanas! Sekwan Curhat ke Bupati, Anggota Dewan Desak Diganti
Salah Satu Ikon di Kabupaten Mesuji/FOTO WIRAHADIKUSUMAH/RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, MESUJI – Hubungan Sekretaris Sekretaris DPRD (Sekwan) Mesuji Ismail Tadjudin dengan anggota dewan kabupaten setempat memanas.

Penyebabnya karena Ismail curhat kepada Bupati Mesuji Saply TH. Ia melaporkan kelakuan anggota dewan setempat yang tetap ngotot pergi ke Jakarta yang notabene merupakan daerah zona merah di masa pandemi Covid-19.

Diketahui, Ismail mengadu ke Saply TH dan Dandim 0426 Tuba Letkol. Inf. Kohir pada acara Sosialisasi Operasi Pendisiplinan Peksanaan Protokol Kesehatan di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu (10/06/2020).

(Baca: Sekwan Curhat ke Bupati Soal 15 Dewan Ngotot ke Jakarta).

Buntut dari curhat tersebut, adalah beberapa fraksi di lembaga legislasi membuat surat ke Saply, TH, yang isinya meminta Ismail Tajudin diganti dari jabatannya selaku Sekwan. Alasannya, karena sikap Ismail yang dinilai tidak dapat berkerjasama dengan baik.

”Banyak hal sebenarnya, termasuk persoalan dengan rekan-rekan jurnalis yang sempat mencuat beberapa waktu lalu,” ujar Untung, anggota dewan dari PPP,  Sabtu (13/6/2020).

Situasi semakin tidak tenang, saat Sekwan mengeluarkan pernyataan keberangkatan 15 anggota anggota Panlih ke Jakarta beberapa hari yang lalu adalah tindakan ngotot.

”Memang siapa yang ngotot. Kami cuma menjalankan tugas sebagai panlih, ke Jakarta. Memang begini tahapannya,” ujar Ponidi, salah satu anggota DPRD setempat.

Senada disampaikan Parsuki, anggota DPRD asal Golkar. Ia mengatakan, harusnya Sekwan dalam tugasnya mampu mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) 41 tahun 2007, Bab IV tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kab/Kota.

Pada bagian kedua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal (11) ayat (5), dalam rangka urusan teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sementara dari fraksi PKB Agus Munawar juga mengungkapkan, sekwan seperti ini tidak dapat menjembatani hubungan eksekutif dengan legislatif, serta cenderung membuat jarak antara keduanya. Sikap ini tidak profesional. Bahkan, kata Agus, sekwan terbukti asal bunyi dengan tidak ada koordinasinya dengan para anggota dewan.

”Justru membuat statement tidak sesuai fakta. Ini sudah tidak benar,” ungkapnya.

Di dalam tugas pokok dan fungsi Sekwan sendiri, kata Agus, jelas alur kinerjanya. Karenanya, pihaknya berharap Bupati Saply, TH, segera mengajukan nama pengganti Sekwan.

Menurut dia, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 pasal 123 ayat 2 menyebutkan, pengangkatan dan pemberhentian Sekwan harus melalui persetujuan DPRD. Sesuai tata aturan yang ada, untuk mendapatkan persetujuan DPRD harus melalui keputusan rapat paripurna” jelasnya.

Ia juga memastikan, anggota DPRD yang berangkat ke Jakarta sudah melakukan tahapan pemeriksaan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

”Jadi sekwan ini nggak tahu aturan apa gimana. Kok ngomongnya kayak gak berdasar,” sesalnya.

Pendapat senada juga disampaikan Iwan Setiawan. Anggota DPRD dari fraksi Gerindra ini menambahkn, mereka sebelum berangkat telah dilakukan rapid test yang dilakukan petugas kesehatan Rumah Sakit Daerah Mesuji dengan dibuktikan dikeluarkanya surat keterangan sehat.

”Kami telah melaksanakan ketentuan yang ada, surat keterangan sehat yang ada di kami ini kan melalui beberapa proses sebagaimana yang telah ditentukan,” pungkasnya.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID