Merancang Demokrasi Lampung Berkualitas
lampung@rilis.id
Selasa | 13/03/2018 06.01 WIB
Merancang Demokrasi Lampung Berkualitas
Dedy Hermawan, Staf Pengajar Jurusan Administrasi Publik Fisip Unila

Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan demokrasi lokal yang semakin baik. Esensi demokrasi lokal pada dasarnya sama dengan memaknai demokrasi pada umumnya. Di mana tumpuan pokoknya adalah kedaulatan rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat.

Kualitas demokrasi yang terus membaik manakala praktik demokrasi semakin dikendalikan oleh rakyat itu sendiri, mulai dari kebebasan masyarakat sipil, aktualisasi hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.

Untuk itu, setiap upaya yang dilakukan oleh berbagai stakeholder demokrasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal, hendaknya senantiasa berpegang pada esensi demokrasi, parameter kerangka kerja demokrasi dan evaluasi perjalanan demokrasi itu sendiri, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Saat ini, tersedia momentum yang baik untuk merapikan, meningkatkan, dan memajukan praktik demokrasi di Provinsi Lampung melalui pesta demokrasi pilkada serentak tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Momentum ini harus dimanfaatkan oleh semua pihak untuk ”memoles” wajah demokrasi di Lampung semakin cantik dan menarik. Kecantikan demokrasi Lampung tentu saja lahir dari cantiknya jiwa demokrasi itu sendiri, artinya semakin membaiknya kualitas demokrasi di Provinsi Lampung.

Untuk itu, saya mengajak seluruh pelaku demokrasi Lampung, baik dari unsur pemerintah maupun civil society, bekerja keras membangun kualitas demokrasi di tanah Sai Bumi Ruwai Jurai ini dengan kerangka kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sehingga kerja-kerja tersebut terukur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya.

 

Kerangka Kerja IDI
IDI merupakan sebuah inisiatif yang diprakarsai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan dukungan UNDP. Bertujuan untuk menilai perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung di dalamnya.

Penilaian dilakukan terhadap tiga aspek penting demokrasi yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty), hak politik (political rights), serta lembaga demokrasi (institution of democracy). Ketiga aspek tersebut diturunkan ke dalam sejumlah variabel dan indikator.

Pertama, aspek kebebasan sipil. Aspek ini meliputi empat variabel, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Sementara pada tingkat indikator, terdapat sepuluh indikator dalam aspek kebebasan sipil ini yang terdiri dari  dua  indikator pada variabel pertama dan kedua, serta masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat.

Kedua, aspek hak politik. Aspek ini meliputi dua variabel, yaitu hak memilih dan dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Ketiga, aspek lembaga demokrasi. Aspek ini meliputi variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, partai politik, birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen.

Sejak tahun 2010, BPS secara reguler setiap tahunnya menerbitkan Laporan IDI sebagai alat ukur untuk melihat seberapa jauh dinamika kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia. IDI yang merupakan indeks komposit dapat merefleksikan tingkat capaian dan perkembangan demokrasi masyarakat terutama di tingkat provinsi.

Sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, keberadaan IDI sangat bermanfaat guna membantu pemerintah dan pemerintahan daerah di dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik. Dengan demikian, IDI sesungguhnya mengevaluasi kinerja masyarakat dan pemerintah dalam membangun demokrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung, karena komponen IDI mulai dari indikator, variabel, dan aspek melingkupi kiprah pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu, momentum pesta demokrasi 2018 di Provinsi Lampung hendaknya dimanfaatkan betul untuk membangun kualitas demokrasi lokal yang semakin baik. IDI dapat digunakan untuk menjadi pegangan menata dan membangun serta merawat demokrasi lokal melalui pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah, KPU Lampung, Bawaslu, Parpol, media massa, pemilih dan para pihak lainnya dapat menjadikan IDI sebagai referensi berpikir, bersikap, dan bertindak dalam membangun demokrasi lokal. Agar pesta demokrasi dari waktu ke waktu semakin berlayar di atas gelombang demokrasi kebebasan sipil, aktualisasi hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi yang semakin maju.

 

Monev Praktik Demokrasi di Lampung
Sebagai gambaran bagi para pihak pekerja demokrasi di Lampung, khususnya mengawal pesta demokrasi 2018 ini, akan dipaparkan bagaimana potret demokrasi secara nasional dan juga Lampung. Paparan perkembangan demokrasi menurut IDI ini diharapkan menjadi mindset para pihak untuk merancang praktik Pilkada yang semakin baik, khususnya di Provinsi Lampung.

Secara nasional, IDI 2016 mencapai angka 70,09 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun dibanding dengan angka IDI 2015 yang sebesar 72,82. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori ”sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka IDI dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi, yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45), (2) Hak-Hak Politik yang turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 4,82 poin (dari 66,87 menjadi 62,05). (Sumber: BPS, 2017). 

IDI Lampung tahun 2016 mencapai 61,00 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini turun sebesar 4,95 poin dibanding IDI Lampung 2015 yang capaiannya sebesar 65,95. Meskipun begitu, tingkat demokrasi Lampung tersebut masih termasuk kategori “sedang”.

Capaian IDI Lampung dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,47. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2011 sebesar 74,08; walaupun pada akhirnya terus berfluktuasi hingga turun menjadi 61,00 di tahun 2016.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Lampung. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas kehidupan demokrasi yang terjadi.

Angka IDI Lampung 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 60,49; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 59,32; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 64,31. 

Pada tahun 2016, ada dua aspek yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. yaitu aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak Politik. Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi justru naik.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2016, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 11,5 poin (dari 71,99 menjadi 60,49), Hak-Hak Politik turun 3,87 poin (dari 63,19 menjadi 59,32), dan Lembaga-lembaga Demokrasi naik 1.57 poin (dari 62,74 menjadi 64,31). Bila dilihat berdasarkan kategorinya Aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi masuk kategori sedang. Sedangkan Aspek Hak Politik menjadi berkategori rendah. (Berita Resmi Statistik  No.16/09/Th. IV, 14 September 2017).

 

Agenda Kerja Demokrasi 2018
Berdasarkan paparan perkembangan IDI Lampung, maka perbaikan demokrasi di Provinsi Lampung difokuskan pada aspek kebebasan sipil, hak politik dan kinerja lembaga demokrasi, khususnya pada variabel-variabel sebagai berikut: kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, dan peran partai politik. Variabel-variabel ini dapat menjadi entry point fokus perbaikan praktek demokrasi di Lampung, khususnya pada momentum pilkada serentak 2018 ini.

Ada beberapa saran agenda kerja yang harus menjadi perhatian semua aktivis pejuang demokrasi dari unsur masyarakat dan pemerintah. Pertama, menjaga dan merawat kebebasan berpendapat sebagai buah reformasi dari ancaman pembungkaman kebebasan yang muncul dari rezim pemerintah maupun dari unsur masyarakat seperti fenomen ancaman melalui UU ITE dan maraknya persekusi.

Kedua, memastikan terlaksananya aktualisasi hak-hak politik secara optimal, seperti mencegah timbulnya masalah seputar penggunaan hak pilih dari ancaman manipulasi keberadaan pemilih, manipulasi kertas suara, pemilih semu, jual beli suara, pembajakan hak pilih dan sebagainya. Ketiga, mencegah dan melawan money politics dalam pelaksanaan pilkada untuk mewujudkan kualitas partisipasi politik warga.

Keempat, meningkatkan kualitas pemilih rasional dengan memperbanyak kampanye dialogis. Kelima, meningkatkan kinerja parpol dalam bingkai ideologis, integritas, keberpihak pada rakyat, dan kerja-kerja mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik di pilkada 2018 maupun terkait mutu kiprah para anggotanya di DPRD.

Akhirnya, best practice demokrasi di Lampung tidak datang secara tiba-tiba. Ia harus dirancang berbasis hasil evaluasi perkembangan demokrasi dan kemudian disusun langkah-langkah melalui berbagai program dan kegiatan untuk demokrasi yang lebih baik. IDI dapat membantu semua pihak untuk bersama-sama merawat dan mengembangkan peta jalan menuju demokrasi di Provinsi Lampung semakin matang yang diharapkan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID