Merasa Dikibuli Bos Garam, Kepala BBPOM: Mereka Nakal

Jumat | 14/09/2018 21.56 WIB
Merasa Dikibuli Bos Garam, Kepala BBPOM: Mereka Nakal
Kepala BBPOM Kota Bandarlampung Syamsuliani. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung – Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandarlampung Syamsuliani membantah pernah melakukan uji laboratorium garam Segitiga Permata yang disita Polda Lampung. Bahkan BBPOM mengaku tidak ikut ke rumah produksi pada 31 Agustus lalu.

"Kami tidak diajak dan diundang pada saat ekspos pengungkapan garam tersebut. Tapi memang sebelumnya ada yang datang dari Polda Lampung melalui kepala bidang saya untuk menjadi saksi ahli mengenai garam. Tapi belum sampai ke saya garam apa yang dimaksudkan," katanya ditemui Rilislampung.id di ruang kerjanya, Jumat (13/9/2018).

Meski begitu, Syamsuliani mengaku bahwa timnya pernah mendatangi rumah pengemasan garam milik Ariyanto di Way Laga, Sukabumi, pada tiga pekan lalu. Tetapi bukan untuk melakukan uji laboratorium terhadap sampel garam tersebut.

"Tiga minggu yang lalu ada tiga garam yang tidak terdaftar kita amankan. Salah satunya milik Pak Ariyanto ini. Kami sudah meminta beliau untuk tidak mengedarkan garam sampai SNI dan izin edar BPPOM sudah selesai diurus. Kami juga memberikan catatan agar gudang tersebut diperbaiki sarana dan prasarananya. Kami tidak pernah melakukan uji lab, karena sudah jelas ketika barang tersebut tidak ada izin edar, artinya memang tidak layak," jelasnya.

Syamsuliani menyayangkan kenakalan yang dilakukan Ariyanto pasca kunjungan yang dilakukan oleh BBPOM.

"Sewaktu kunjungan kami kan garam yang sudah siap edar kami sita, ada ratusan pack yang kami ambil. Kalau sampai ada temuan lagi dari Polda sampai jumlahnya ton, berarti mereka nakal," tukasnya.

Terkait sulitnya pengurusan izin, Syamsuliani mengaku bahwa saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

"Jadi untuk khusus untuk garam, tepung terigu, minyak goreng wajib SNI, kalau SNI tidak terbit di Baristand, tidak bisa ngurus BPOM. Kalau mengurus izin edar di BPOM ini harganya murah, untuk biaya registrasi kelompok industri itu Rp 250 ribu dan UMKM itu Rp 200 ribu ditambah diskon 50 persen. Audit tidak perlu dibayar, pendampingan kita lakukan, dan kami usahakan untuk Lampung izinnya keluar sekitar dua minggu," paparnya.

Dia sangat menghindari adanya penutupan tempat usaha terutama untuk UMKM. Menurutnya, pelaku usaha garam terhambat di bagian pengurusan SNI. Bahkan hal itu selalu ia kemukakan dengan instansi terkait agara pelaku usaha bisa dipermudah.

"Kita bukan melakukan pembiaran terhadap UMKM, tapi sesuai instruksi presiden UMKM ini kita bina supaya perekonomian kita maju. Kalau kita binasakan semua, habis dong. Kalau levelnya besar dan tidak diindahkan tindakan hukum harus dilakukan," tandasnya.

Sementara Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Lampung AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, saat ini kasus garam ilegal merek Segitiga Permata sudah masuk pemberkasan tahap pertama.

"Berkas sudah kita limpahkan, tunggu dari jaksa teliti ada yang dilengkapi atau tidak. Saat kita datang ke lokasi memang mereka sedang produksi, seharusnya sudah ada izin kan baru bisa operasi," katanya.

Budiman menegaskan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan staf dari BBPOM untuk mengetahui apakah kandungan tersebut berbahaya dan sudah memiliki izin edar. Dari hasil uji laboratorium BBPOM, kandungan yodiumnya tidak sesuai dan di kemasan tidak sama sekali memiliki izin edar BBPOM. Hanya mencantumkan SIUP dan TDP.

"Kan saksi ahlinya dari BPOM, Pak Haryanto," pungkasnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID