Pembentukan Pansus Money Politics Keliru

Selasa | 03/07/2018 13.05 WIB
Pembentukan Pansus Money Politics Keliru
Yusdianto Alam

RILIS.ID, Bandarlampung – Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/7/2018) yang mengarah pada pembentukan panitia khusus (Pansus) money politics Pilgub Lampung, dinilai sudah keliru. 

Kondisi ini seperti menegaskan ketidakmampuan dewan dalam memposisikan keterwakilannya sebagai agen of change (penentu) kualitas berdemokrasi. 

”Dewan terlalu baper, terhadap proses politik yang terjadi. Ini tidak selaras dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” ujar akademisi Universitas Lampung, Yusdianto Alam, Selasa (3/7/2017).     

Dalam Pasal 135 A ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilgub, Bupati, dan Walikota, terang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi. 

Sementara dewan, dalam hal ini eksekutif dan legislatif bekerka berdasarkan UU No.23/2014. ”Kecuali menurut regulasi tentang pilkada masih diatur. Kalau sekarang kan tidak ada lagi,” tegasnya. 
  
Nah, jika dewan tetap memaksa pembentukan pansus, tentu akan menimbulkan disorientasi dalam peran dan fungsinya di legislatif.

”Apa yang dilakukan dewan tidak boleh mengintervensi penyelenggara. Lihat lagi pasal 135 UU No.10/2016. Baiknya DPRD Lampung mempertimbangkan kembali pembentukan pansus,” imbuhnya.  

Kempali menyikapi dugaan money politics, Yusdianto berpendapat, posisi dewan hanya sebatas memanggil dan mempertanyakan lembaga terkait.

”Ya, sifatnya hanya sebatas koordinasi saja.  Kalau pansus itu landasannya UU No 7/2017 tentang Pemilu, ya jelas salah!” terangnya.  

Posisi dewan jauh lebih penting jika mempertanyakan penggunaan anggaran kampanye yang dilakukan masing-masing paslon dengan memanggil Bawaslu.

”Kalau kaitannya dengan administrasi, berarti masuk pada pasal 135 UU No.10/2016,” ungkapnya. 

Dewan bisa menanyakan komparasi hasil investigatif dari Bawaslu tentang penggunaan dana kampanye. Karena ini pun kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah digelontorkan ke Bawaslu. Dewan bisa menanyakan komparasi antara data laporan penggunaan dana kampanye paslon, dengan fakta dan temuan di lapangan.

”Apalagi penggunaan dana tersebut melibatkan auditor, yang datanya dikomparasi dengan hasil investigasi,” terangnya. 

Ini merupakan pintu masuk dewan sejalan dengan kondisi yang ada.

”Laporan kan banyak tuh. Apalagi jika sudah dimaknai sebagai pelanggaran TS. Ini pintu masuk dewan, jika mau melihat dan mempertanyakan kinerja Bawaslu,” terangnya.  

Untuk itu semua pihak berharap Bawaslu Lampung bekerja secara serius, professional dan terbuka guna menegakkan keadilan hukum. 

Apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, lanjut Yus, sudah semestinya menjadi yurisprudensi Bawaslu dalam bekerja dan mengambil keputusan.

”Karena itu, jangan biarkan aturan-aturan keadilan prosedural mengenyampingkan keadilan substantif,” tegasnya. 

Senada dikemukakan Dosen Sosiologi dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Maruli Hendra Utama. ”Kalau mengarah pada pansus, ini yang bikin geli-geli sedap,” terang Maruli, lewat sambungan telepon. 

Kondisi ini, sambung mantan aktivis 90-an itu,  menunjukan parpol tidak sesehat dan sekuat dalam mengatasi gejala yang akan dan sudah terjadi dalam kontestasi pilkada.  

”Mindset kok jadi begini ya. Pansus ini kan upaya membuat kebijakan atas nama lembaga tetapi hasilnya hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok,” ucapnya. 

Ditambahkan, kendali munculnya dugaan politik uang pada pilgub, karena fungsi-fungsi parpol tidak berjalan.  Baik rekrutmen, kaderisasi, sosialisasi dan pendidikan politik untuk rakyat. 

”Harusnya intropeksi diri. Apa sudah benar yang dilakukan.  Kalau ini terus terjadi, dampaknya fatal. Orientasi idealisme berubah menjadi orientasi pragmatisme,” tandasnya. (*) 
 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID