Pemilihan Wabup Mesuji Macet, Tersisa Tiga Nama
Juan Situmeang
Sabtu | 17/10/2020 22.06 WIB
Pemilihan Wabup Mesuji Macet, Tersisa Tiga Nama
Bupati Mesuji, Saply TH. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/ Kalbi Rikardo

RILIS.ID, Mesuji – Pemilihan wakil bupati (wabup) Mesuji sisa masa jabatan 2017-2020, nampaknya, belum dilaksanakan dalam waktu dekat. Tak ada tanda-tanda DPRD setempat akan menggelar paripurna untuk itu.

Padahal kekosongan jabatan orang nomor dua di Kabupaten Ragab Begawe Caram itu, sudah berlangsung cukup lama. Delapan bulan. Yakni sejak Saply TH dilantik sebagai Bupati Mesuji definitif pada 4 Februari 2020.

Sementara, partai pengusung pasangan bupati dan wakil bupati Khamami-Saply pada pilkada 2017 (Nasdem, PAN, Golkar, Demokrat, PKB, dan PKS) sudah mengeluarkan rekomendasi. 

Awalnya, Partai Amanat Nasional (PAN), yang memiliki tiga kursi di DPRD, mengusung dua nama: Idrus Topik dan Amin Aris.

Sedangkan, Golkar yang memiliki empat kursi ditambah PKB (5) dan Demokrat (2) memunculkan satu nama, yakni Haryati Chandralela, politis Golkar yang pernah menjadi ketua DPRD setempat.

Berikutnya, walau agak lambat, Nasdem yang memiliki sepuluh kursi, mengeluarkan dua nama, Idrus Topik dan Arief Tritia Hatang.

Terakhir, terlepas ada pro dan kontra, PKS meski tidak memiliki perwakilan di DPRD, namun sebagai partai pengusung memunculkan nama Hendra Wijaya Kusuma.

Total dari enam partai pengusung itu mengeluarkan lima nama bakal calon wabup.

Namun calon wabup kemudian mengerucut menjadi dua nama: Haryati Candralela dan Arif Tritia Hatang. Ini sesuai pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Bunyinya, ”Partai pengusung atau gabungan partai pengusung mengusulkan dua nama calon wakil melalui bupati untuk dipilih oleh DPRD setempat”.  

Ketua DPD Partai Golkar Mesuji, Winarno, menyebutkan lima partai pengusung kecuali PKS, sepakat dan mengirim surat ke Saply TH. Masing-masing ditandangani ketua dan sekretaris.

”Surat dari partai pengusung sudah kita kirim ke bupati 9 Oktober 2020 untuk diteruskan ke DPRD Mesuji,” ujarnya, belum lama ini.

Namun surat tersebut masih belum diteruskan oleh Saply ke DPRD Mesuji. Kabarnya, ini disebabkan PKS yang tetap hanya mengusung satu nama.

Sementara, bupati mengirim pemberitahuan pada enam partai pengusung untuk mengajukan usulan nama wabup, termasuk PKS.

”Juga PAN hanya ditandatangani sekretaris, belum lengkap. Jadi masih prematur. Takutnya bermasalah di kemudian hari,” kata sumber rilislampung.id.

Dalam penjelasannya, Ketua DPD PKS Mesuji, Maulani, mengatakan PKS sudah menggunakan hak konstitusionalnya. Yaitu berpartisipasi dalam pengusulan bakal calon wabup yang dibahas dalam rapat koalisi partai pengusung.

Dalam rapat itu kata Maulani pihaknya sudah menyampaikan dasar pengusulan bakal cawabup yaitu pasal 176 UU 10/2016.

”Dan sekaligus menjawab surat bupati yang meminta kami (PKS) mengajukan nama calon wakil bupati, sebagai partai pengusung. Kami mengusulkan Hendra Wijaya Kusuma,” terangnya.

Namun terakhir, Maulani menjelaskan proses mengajuan nama masih terus diproses di internal. DPD mesti mengajukan ke DPW (provinsi).

”Mudah-mudahan segera ada perubahan untuk ke dua nama yang sudah ada saat ini, Haryati Candralela dan Arief TH,” terusnya, Sabtu (17/10/2020).

Terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Mesuji, Jhon Tanara, menyatakan belum ada perkembangan terkait tahapan pemilihan wabup. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu perintah dari ketua DPRD.

”Perintah dari ketua DPRD pun harus berdasarkan surat dari bupati yang menyerahkan dua nama ke DPRD. Nah, surat bupati kan belum masuk,” ungkapnya.

Merujuk jadwal panlih sebelumnya, pemungutan suara di DPRD dilaksanakan 8-10 Oktober 2020. Kemudian 12-16 Oktober 2020 penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Dan, 21 Oktober adalah pengusulan pengesahan calon wakil bupati terpilih. 

Mengenai hal tersebut, Jhon yang merupakan politisi PKB ini mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Disesuaikan dengan kondisi perkembangan dari partai pengusung.

”(Jadwal) Itukan hanya tentatif. Pada dasarnya panlih cuma melaksanakan kegiatan teknis (untuk menyelenggarakan pemilihan wabup),” tutupnya. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID