Pemkab Lamtim Belum Bayar Biaya Pengobatan Warganya yang Jadi PDP Corona - RILIS.ID
Pemkab Lamtim Belum Bayar Biaya Pengobatan Warganya yang Jadi PDP Corona
Haris Riyanto
Rabu | 01/04/2020 16.10 WIB
Pemkab Lamtim Belum Bayar Biaya Pengobatan Warganya yang Jadi PDP Corona
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

RILIS.ID, Bandarlampung – Kesiapan pemerintah daerah (pemda) di Lampung dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) memang benar-benar diuji.

Selain sejumlah peralatan medis, pemda juga harus menyiapkan anggaran untuk membiayai pengobatan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) corona.

Namun, tidak semua pemda siap menghadapi penyebaran wabah virus corona. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Pemkab Lamtim).

Pemerintahan yang dipimpin Zaiful Bokhari ini belum membayar biaya pengobatan dua warga Lamtim yang menjalani perawatan selama menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) corona di RSUD Ahmad Yani, Metro, Lampung.

Diketahui, seluruh biaya perawatan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) ditanggung oleh negara, termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona.

Melansir dari situs Kementerian Kesehatan, pembebasan biaya perawatan ini juga berlaku sejak yang bersangkutan menjadi PDP. Selanjutnya, jika pemeriksaan laboratorium menyatakan PDP tersebut terkonfirmasi positif PIE, maka seluruh biaya pengobatannya juga akan dijamin oleh negara.

Hingga saat ini, Pemkab Lamtim sudah terhutang sekitar Rp128 juta kepada pihak RSUD Ahmad Yani Metro.

Sekkot Metro Nasir membenarkan jika Pemkab Lamtim belum membayar biaya pengobatan dua PDP Covid-19.

Menurutnya, biaya pengobatan kedua pasien tersebut mencapai puluhan juta rupiah.

“Untuk pasien pertama (sudah dinyatakan sembuh dan dipulangkan) yang menjadi PDP tagihannya mencapai sekitar Rp78 juta. Dan sampai sekarang ini, PDP kedua mencapai nilai Rp50 juta,” ujarnya, Rabu (1/4/2020).

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Timur Nanang Salman mengaku akan mengajukan pembayaran biaya pengobatan warganya ke Pemprov Lampung.

"Untuk pasien terkait Covid-19 nanti akan dibayarkan dari pemerintah pusat, maka dari itu data kita usulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk dikirim ke Kementrian Kesehatan," ucapnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID