Pemprov Konsultasikan Registrasi Raperda Alquran ke Pusat - RILIS.ID
Pemprov Konsultasikan Registrasi Raperda Alquran ke Pusat
Muhammad Iqbal
Senin | 09/04/2018 17.55 WIB
Pemprov Konsultasikan Registrasi Raperda Alquran ke Pusat
Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Sulistiyawati (kiri). FOTO: IST

RILIS.ID, Bandarlampung – Pemprov Lampung siap melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat, terkait nomor registrasi Raperda Alquran. Konsultasi itu dilakukan guna menanggapi surat DPRD Kota Bandarlampung yang meminta agar pemprov mengeluarkan nomor registrasi raperda itu. 

“Kami bukan menolak, tapi soal nomor registrasinya tidak bisa pemprov yang mengeluarkan. Sebab, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, saya sudah tugaskan Bu Sulistiyawati (Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Setprov Lampung) ke Jakarta besok untuk konsultasi,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar, kepada rilislampung.id, Senin (9/4/2018).

Ia menyatakan, keputusan nantinya apakah raperda itu akan memiliki nomor registrasi atau tidak, bergantung hasil konsultasi dengan pemerintah pusat. “Kita tunggu hasil konsultasi dari pusat di Jakarta,” terangnya.

Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Setprov Lampung Sulistiyawati, sebelumnya menegaskan pihaknya tidak bisa meregistrasi Raperda Alquran. Alasannya, hal itu bukanlah kewenangannya. Juga, sesuai arahan Dirjen Otda agar memperketat pemberian nomor register.

Menurutnya, memberikan nomor register memang salah satu jenis tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terkait atribut bidang hukum. Tapi soal keagamaan mutlak kewenangan pusat.

Atas dasar itu dia menilai Pemkot Bandarlampung tidak memahami enam bidang yang menjadi urusan absolut pemerintah pusat. Yaitu pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, politik luar negeri, dan agama.

"Di dalam UU Pemerintah Daerah (Pemda) No. 23 tahun 2014 disebutkan dengan tegas, segala aturan yang ada kaitannya dengan agama merupakan urusan mutlak pusat dan kewenangannya tidak diberikan kepada daerah,” ingatnya.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 9 dan 10 UU Pemda. ”Kaitannya dengan Raperda Baca Tulis Alquran, itu masuk urusan keagamaan secara spesifik. Maka sesuai Pasal 10 tidak diberikan kepada daerah,” terang Sulis. (*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID