Pemprov Lampung Gusur Belasan Ruko di Wayhui Tanpa Ganti Rugi
PENULIS: Darmansyah Kiki, Dwi Des Saputra
Senin | 19/04/2021 22.38 WIB
Pemprov Lampung Gusur Belasan Ruko di Wayhui Tanpa Ganti Rugi
Penggusuaran di Wayhui, Jatiagung, Lampung Selatan. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Kiki

RILIS.ID, Bandarlampung – Pemprov Lampung menggusur belasan rumah dan toko (ruko) yang didiami delapan kepala keluarga (KK) di Wayhui, Jatiagung, Lampung Selatan, Senin (19/4/2021).

Warga yang kena gusur ini antara lain Sudaryanto, Abas Mutiah Saleh, Adi Giwoxe Saputera, Suparman, Yumaidiyanto, Harun, dan M Okta Pura Nugraha.

Pemprov mengklaim kepemilikan lahan tersebut berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Dalam SK Nomor: 56/HP/BPN/18.01/2019 tertanggal 14 Februari 2019 ini dijelaskan luas lahan yang dimiliki pemprov 1.881 meter persegi.

Adi Giwox (46) mengaku kecewa terhadap penggusuran ini. Apalagi dia melalui kuasa hukumnya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, Lamsel.

”Suara kita enggak pernah didengarkan. Diundang rapat pun enggak boleh ngomong. Itu pun cuma sekali. Mau kita juga kan ada mediasi,” keluhnya.

Karena itu, lelaki yang menempati lahan sejak 2013 ini bertekad terus melakukan proses hukum ke pengadilan.

”Hingga saat ini sudah banyak ruko dan rumah yang digusur tanpa kompensasi. Tidak ada bantuan. Kami dianggap sampah,” kesalnya.

Permintaan pengosongan lahan dari pemprov pun terkesan mendadak. Surat diterima Minggu (18/4/2021), sementara keesokan harinya penggusuran dimulai.

Terpisah, Sekprov Lampung Fahrizal Darminto menjelaskan, setiap orang bisa mengklaim lahan dengan caranya masing-masing.

”Tetapi yang pasti Pemprov Lampung yang memiliki sertifikat resmi lahan,” tandasnya.

Ia menegaskan tidak akan ada ganti rugi karena bangunan yang didirikan warga ilegal.

"Kami sebelumnya telah memperingatkan. Tahap pertama warga diberikan surat teguran. Kedua, diberikan penjelasan. Ketiga, baru pembersihan lahan,” paparnya.

Penggusuran menurut dia diperlukan untuk menjadikan tempat itu sebagai fasilitas umum berupa taman.

Di lain pihak, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung, Hanipal, menilai penggusuran  sebagai bukti buruknya tata kelola aset Pemprov Lampung.

Aset provinsi banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Lampung. Namun, aset yang seharusnya dapat dikelola dengan baik justru menimbulkan polemik. 

Ia yakin apabila terkelola dan terdata dengan baik, pengusuran seperti di Wayhui tidak akan terjadi. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID