Pemuda, Politik, dan Pilkada
lampung@rilis.id
Rabu | 28/10/2020 19.43 WIB
Pemuda, Politik, dan Pilkada
Juniantama Ade Putra, Ketua DPD KNPI Kabupaten Pringsewu periode 2017-2019

“Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 Pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”.

Kutipan pidato Bung Karno ini merupakan harapan besar sekaligus tantangan generasi muda. Kelompok yang menentukan masa depan tapi membutuhkan ruang dan kesempatan.

Bicara tentang sejarah bangsa tak terpisahkan dari sejarah kelompok muda.

Sedikit merefleksikan histori di mana peran pemuda mulai dari dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 jauh sebelum nomenklatur Indonesia muncul.

Kemudian disusul dengan gerakan pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.

Ada lagi perjuangan fisik pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan saat agresi militer Belanda I dan II.

Selanjutnya revolusi gerakan pemuda di tahun 1966 dalam memperjuangkan perubahan nasib bangsa dan lahirlah era Orde Baru di bawah Kepemimpinan Soeharto.

Tidak sampai di situ, terkonsolidasikannya pemuda dalam wadah KNPI di tahun 1973 sebagai embrio pemersatu organisasi kepemudaan.

Disusul peristiwa Malari 1974 yang merupakan puncak gerakan pemuda menolak kebijakan rezim Orde Baru.

Sampai pada akhirnya Republik Indonesia di puncak krisis moneter yang berdampak domino terhadap krisis multi dimensi dan multi sektoral.

Hal itu memantik pergerakan politik idealisme pemuda hingga lahirlah era Reformasi yang kita nikmati hingga saat ini di tahun 1998.

Inilah sejarah panjang peran pemuda dalam mengawal serta mengisi kemerdekaan di Republik Indonesia.

Sejarah selalu mencatat, di setiap belahan bumi manapun pemuda merupakan aset bangsa.

Pemuda adalah pelopor perubahan bangsa (agent of change), pemuda adalah penampuk estafet kepemimpinan di masa yang akan datang (iron stock). Di tangan pemuda lah masa depan bangsa ditentukan.

Pemuda dan Politik
Politik menurut Prof. Meriam Budhiarjo adalah, “Macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu”.

Secara sederhana dapat diartikan sebagai cara merebut kekuasaan dan pendistribusian peran. Sehingga politik merupakan instrumen paling efektif dalam membuat sebuah perubahan dan kemajuan bangsa dan negara.

Pengetahuan politik yang sempit, pasif, dan keliru bermula dari era orde baru yang selama 32 tahun mengajari. Pendidikan dan pengetahuan politik hanya terbatas pada suprastruktur dan infrastruktur politik.

Suprastruktur politik adalah lembaga formal negara seperti Presiden, DPR, DPD, dan kelembagaan lainnya.

Sedangkan infrastruktur politik adalah supporting sistem pemerintahan namun keberadaannya di luar pemerintah, seperti Parpol, Ormas, LSM, Pers dan lainnya. Sehingga pemahaman politik bernegara hanya terbatas pada pengisian jabatan formal pemerintahan.

Kini politik menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari masyarakatnya, dan hanya partai politik yang memiliki “legitimasi” untuk memonopolinya.

Untuk masyarakat kini, partisipasi politik hanya sebatas pesta demokrasi pemilu, dan untuk lebih lanjutnya sudah menjadi wilayah politikus.

Sempit karena kita hanya diajari politik sebagai mekanisme hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik belaka.

Pasif, karena kita dibiasakan untuk menunggu dari pemilu ke pemilu saja. Menjadi keliru, karena kita selalu didoqma bahwa politik itu “kotor”. Sehingga mendegradasi nilai-nilai luhur atas entitas bangsa.

Lalu bagaimana peran pemuda dalam politik? Pertanyaan yang selalu muncul di tengah apatisnya pemuda terhadap politik yang monoton dan didominasi oleh kelompok tua serta berkurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga politik.

Sejatinya di sinilah peran generasi milenial dalam kancak politik di Indonesia, sebagai pembaharu dengan ide-ide segar dan bernas serta energi besar yang dimilikinya.

Negara sudah memberikan ruang untuk kelompok muda dapat mengambil peranan dalam politik. Secara yuridis sudah terpenuhi dengan penentuan batas minimum usia.

Namun, urgensi terhadap regenerasi politik bukan hanya dari segi faktor usia, tetapi juga dalam pemikiran, visi dan pandangan, kesetaraan dan kesejahteraan.

Nilai-nilai ini dapat terwujud ketika perubahan mendasar dilakukan melalui peremajaan kembali. Apa yang diharapkan bangsa ini pada pemuda? Tidak lain adalah ide-ide besar yang diejawantahkan pada kerja-kerja besarnya.

Pilkada
Pilkada merupakan proses demokrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Sebelum tahun 2015 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Sistem pemilihan kepala daerah terus diperbaiki sampai yang terakhir Undang-Undang No 10 Tahun 2016.

Penulis tidak membahas tentang penggunaan istilah seperti Pilkada, Pemilukada atau penyebutan lainnya. Namun lebih kepada penekanan terhadap tingkat partisipatif dan peranannya.

Jika diperkirakan dalam pemilu, kurang lebih 30 persen dari jumlah pemilih adalah pemilih muda dengan Usia 17 hingga 30 tahun. Sehingga kontribusi Pemuda dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 sangat diperlukan.

Dalam skala lokal, Provinsi Lampung merupakan salah satu yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Ada 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak di tahun 2020 ini  Provinsi paling Selatan di Pulau Sumatera dengan jumlah mata pilih 5.768.061 Jiwa berdasarkan hasil Pleno KPU Provinsi Lampung (20/4/2018). 

Kontestasi politik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Lampung adalah sebuah momentum bagi pemuda dalam memposisikan perannya.

Penulis membagi dalam 4 posisi Strategis pemuda dalam kancah politik lokal; pertama adalah pemuda sebagai peserta atau sebagai cakada, kedua pemuda mengambil peran sebagai penyelenggara (KPU), Ketiga Pemuda bertindak sebagai “wasit” dengan mengambil posisi di Bawaslu, dan yang keempat, pemuda bergerak dilembaga aktivis pemantau pemilu.

Untuk menjadi Calon Kepala Daerah bagi kelompok muda bukanlah hal yang baru, sudah banyak Kepala daerah di Indonesia yang berumur produktif dibawah 40 tahun.

Dan Lampung sudah menggoreskan catatan dengan memiliki Gubernur termuda yang dilantik se-Indonesia.

Sedangkan di posisi penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu pun banyak diisi oleh pemuda.

Dengan bekal pengalaman tersebut maka tidaklah menjadi suatu hal yang tabu apabila pemuda di Lampung kembali mewarnai proses politik yang dalam hitungan bulan ini akan dilaksanakan.

Pertanyaannya kemudian, apakah generasi muda mampu mengambil peranan strategis dalam kontestasi politik di Lampung? Atau hanya sekedar peramai dikala pemilihan dan menjadi penonton setia saat generasi tua nyaman dengan panggungnya?

Akhirnya, kini Pemuda sebagai Instrumen Penting terhadap Proses Pembangunan dihadapkan pada pilihan-pilihan politik. Bukan soal pilihan yang akan diambil, melaikan konsekuensi yang akan diterima atas pilihan tersebut. Namun yang menjadi penting adalah bagaimana Pemuda dapat mengambil peran strategis dari pilihan entitasnya.
Selamat hari Sumpah Pemuda, hidup pemuda! (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID