Pengujung Tahun, Budi Utomo Rolling 158 Pejabat Lampura
Isti Febri Wantika
Rabu | 30/12/2020 21.46 WIB
Pengujung Tahun, Budi Utomo Rolling 158 Pejabat Lampura
Pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Lampura. FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Lampung Utara – Bupati Lampung Utara (Lampura), Budi Utomo, melakukan rolling terhadap 158 pejabat di Aula Tapis Pemkab Lampura, Rabu (30/12/2020).

Mereka terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIB, Pejabat Administrator Eselon IIIA, IIIB, dan Pejabat Pengawas Eselon IVA.

Sebanyak 158 pejabat yang dilantik yaitu untuk pejabat eselon II ada tujuh orang, eselon III (88), dan eselon IV (63).

Beberapa yang kena rolling adalah mantan Kadis Sosial Pringsewu Andi Wijaya yang kini menjabat Kepala Bappeda. Lalu, Sekretaris Kesbangpol yang naik kelas menjadi Kepala Kesbangpol, Fadly Achmad.

Ada juga mantan analisis lingkungan DLH Lampung, Nozi Efialis, yang sekarang didapuk sebagai Kepala BPBD Lampura.

Tak ketinggalan, Kabid Rehablitasi dan Rekonstruksi BPBD Lampura yang kini didaulat menjadi Kepala Disperkim.

Sekretaris Disdukcapil Lampura, Tien Rostina, juga ikut naik kelas. Dia sekarang menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Berikutnya, Kadisdikbud Mat Soleh yang sebelumnya Kacabdin Wilayah V Lampung dan Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Imam Hanafi (sebelumnya Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan);

Untuk Eselon III, Kabag Hukum Iwan Kurniawan (sebelumnya Kabag Administrasi dan Pembangunan ) dan pindah tempat Sekcam Abung Selatan, Sapto, dari dulunya Sekcam Abung Semuli.

Sedangkan jabatan eselon lV, Raden Ali Muhajir diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Kabupaten Lampura. Dulunya, ia Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampura.

Dalam sambutannya Bupati Lampung Utara mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik.

Dia menjelaskan rolling telah melalui proses dan tahapan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, pelantikan mengacu perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

”Maka regulasi produk hukum daerah yang terkait harus menyesuaikan. Sebagai konsekuensi, komposisi jabatan dan struktur organisasi, mengikuti dan menyesuaikan,” ungkapnya. (*)

 

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID