Penolakan Seharga Rp22 Miliar
lampung@rilis.id
Sabtu | 16/02/2019 07.00 WIB
Penolakan Seharga Rp22 Miliar
Wirahadikusumah, Wakil Ketua BPW PISPI Lampung.

Sebenarnya akhir Januari lalu saya ingin menulis tentang ini. Tetapi, dasar pelupa! Saya baru ingat jika hal ini belum saya tuliskan.

Saya mengingatnya kembali karena mertua saya tadi (15/2) membahas ongkos haji. Rencananya mereka memang akan menunaikan ibadah haji di tahun ini.

Nah, tulisan ini memang ada hubungannya dengan haji. Yakni, soal penolakan Kementerian Agama (Kemenag) RI atas usulan Pemprov Lampung terkait Bandara Internasional Radin Inten II menjadi embarkasi haji penuh di tahun ini.

Informasi yang saya dapat dari media online Rilislampung.id, Kemenag menolak usulan itu karena kondisi landasan Bandara Internasional Radin Inten II belum bisa untuk pesawat Boeing 777-300 ER.

Terus terang saya bingung dengan alasan yang dikemukakan Kemenag itu. Jika Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyatakan, saya masih bisa memahaminya.

Karena, Kemenhub pasti paham landasan bagaimana yang bisa untuk pesawat Boeing 777-300 ER. Tapi ini Kemenag yang menyatakan. Itulah yang buat saya bingung.

Saya jadi bertanya-tanya. Kok bisa ya Kemenag mengomentari tentang kelayakan landasan pacu bandara?

Apakah Kemenag sekarang sudah memiliki pegawai ahli konstruksi yang bisa menilai kelayakan landasan pacu pesawat?

Atau, alasan itu disampaikan karena Kemenag sudah mendapatkan masukan dari Kemenhub?

Tetapi, informasi dari media online yang saya baca itu, manajemen Bandara Internasional Radin Inten II sudah mengeluarkan surat resmi yang menyatakan landasan bandara terbesar di Lampung ini sudah layak digunakan untuk penerbangan pesawat embarkasi penuh.

Inilah yang membuat saya kian bingung. Sebenarnya, instansi mana yang berkompeten menilai landasan pacu bandara? Apakah Kemenag? Kemenhub? Atau manajemen bandara? Entahlah!

Pastinya, penolakan Kemenag tersebut membuat uang rakyat Lampung sebesar Rp22 miliar lebih "hilang".

Karena dengan penolakan itu, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten harus kembali menyediakan uang untuk ongkos transit daerah (OTD).

Nilainya Rp3.163.210 per jamaah. Dengan total calon jamaah haji Lampung mencapai 7.074 orang. Jika ditotal, jumlahnya lebih dari Rp22 miliar.

Dari Rp3.163.210 itu, 25 persennya atau Rp790.803 ditanggung APBD Pemprov Lampung. Sisanya APBD masing-masing kota dan kabupaten yang disesuaikan dengan kuota CJH masing-masing.

Uang untuk OTD itu akan membiayai transportasi pesawat pulang-pergi rute Lampung-Cengkareng. Kemudian bus AC dari Asrama Haji Rajabasa Lampung ke Bandara Internasional Radin Inten II.

Kemudian mobil angkut barang dari Asrama Haji Rajabasa menuju Bandara Internasional Radin Inten II. Termasuk biaya petugas penyelenggara ibadah haji 2019.

Karenanya, sebagai salah satu warga Lampung saya sangat menyanyangkan penolakan tersebut.

Sebab, harga penolakan Kemenag atas usulan Pemprov Lampung itu sangat mahal sekali.

Padahal, jika uang Rp22 miliar lebih itu dialokasikan untuk membangun ruang kelas baru (RKB), dengan nilai Rp200 juta per-RKB-nya, berarti sudah 110 RKB yang terbangun di provinsi ini.

Atau uang sebesar itu dibangunkan jalan. Wah, sudah berapa kilometer panjang jalan yang terbangun.

Sebenarnya bukan hanya Rp22 miliar lebih itu saja persoalannya. Pastinya banyak manfaat yang didapat masyarakat Lampung jika Bandara Internasional Radin Inten II menjadi embarkasi haji penuh.

Salah satunya, CJH Lampung tak perlu lagi transit ke Bandara Soekarno-Hatta, tetapi bisa langsung terbang ke Arab Saudi dari Lampung.

Dengan begitu, CJH tak perlu repot-repot lagi menenteng-nenteng tasnya untuk pindah-pindah bandara.

Keluarga CJH juga pastinya bahagia, karena bisa melepas keberangkatan keluarganya yang berangkat haji langsung dari Lampung.

Untuk itu, saya mendukung langkah Pemprov Lampung mendesak kembali Kemenag agar merevisi penolakannya tersebut.

Saya juga berharap DPRD Lampung ikut bereaksi atas penolakan Kemenag ini. Dengan berkirim surat juga ke Kemenag untuk merevisi penolakannya tersebut.

Atau, meminta penjelasan Kemenag Lampung dan pemprov melalui rapat dengar pendapat terkait penolakan tersebut.

Selanjutnya, DPRD ikut membantu pemprov untuk mewujudkan Bandara Internasional Radin Inten II menjadi bandara embarkasi haji penuh. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID