Penundaan Pilkada dalam Masa Pandemi; Solusi atau Masalah Baru?
lampung@rilis.id
Jumat | 25/09/2020 15.12 WIB
Penundaan Pilkada dalam Masa Pandemi; Solusi atau Masalah Baru?
Oleh: Juniantama Ade Putra/ Komisioner KPU Kabupaten Pringsewu

”Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR Bukhari).

Pemilu atau pun pemilukada merupakan salah proses reorganisasi dalam tatanan pemerintahan yang menjadi konsekuensi Bangsa Indonesia dalam memilih sistem pemerintahan demokrasi. Agenda pemilihan adalah pengejawantahan dari Undang- Undang Dasar 1945 pasal 22E serta peraturan turunannya untuk Pemilu dan pasal 18 serta peraturan turunuannya untuk pemilukada. Dengan kata lain, pemilu/pemilukada  merupakan mandat konstitusi yang harus dijalankan dalam kehidupan bernegara..

Sebagian daerah, tepatnya 270 daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota. Sejatinya Pemungutan Suara Pilkada serentak dilaksanakan pada 23 September 2020 namun ditunda akibat terjadinya bencana Non Alam yaitu Pandemi Covid-19. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, Mendagri yang mewakili Pemerintah, dan Penyelenggara Pemiliu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) muncul 3 opsi yang disampaikan Oleh KPU sebagai pelaksana tekhnis terkait penetapan waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah dalam rapat Dengar Pendapat. Tiga opsi tersebut adalah; 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, atau 29 September 2021.

Akhirnya Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020  yang menyebutkan pemungutan suara serentak diselenggarakan pada Desember 2020. Opsi 9 Desember 2020 yang diambil setidaknya memiliki empat alasan mendasar yang sangat argumentatif. Pertama yaitu, melaksanakan amat peraturan yang berlaku (UU 10 Th 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah). Yang kedua, penundaan pilkada sampai pandemi berakhir maka tidak ada yang bisa memastikan kapan akan berakhirnya. Yang ketiga, mengenai hak konstitusional memilih dan dipilih serta periode lima tahunan pergantian kepemimpinan kepala daerah yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir persoalan tata kelola anggaran..

Tahapan Pilkada serentak yang sempat ditunda pada bulan Maret berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 kembali dilanjutkan di Juni setelah Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 kembali mendapat respon dari berbagai elemen masyarakat. Hari-hari ini kembali muncul wacana penundaan Pilkada. Wacana tersebut bukan tanpa dasar, di mana isu tentang kesehatan harus juga menjadi prioritas melihat semakin meningkatnya jumlah kasus positif covid-19.

Berdasarkan data di situs Kementerian Kesehatan pertanggal 20 September 2020 ada 3.989 kasus baru yang dilaporkan. Sehingga total kasus mencapai 244.676 dan kasus tersebut terkonfirmasi di 34 Provinsi di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan Pilkada 9 Desember 2020 justru akan memunculkan klaster baru dalam penyebaran wabah covid-19. Disisi lain, penundaan pilkada pun bukan tanpa resiko, karena tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya wabah covid-19 dan akan banyak pelaksana tugas yang berdampak tidak maksimalnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Belajar dari Korea Selatan

Belajar dari pengalaman Korea Selatan yang menjadi negara pertama  yang menggelar pemilihan di tengah wabah pandemi covid-19, bahkan sesuai jadwal yang ditetapkan lembaga penyelenggara di Korea Selatan. Pemilihan di Korea selatan diselenggarakan secara ketat dengan protokol kesehatan.

Hal berbeda saat menyaksikan proses kampanye yang dilakukan ditengah wabah pandemic covid-19. Tidak adanya aktifitas yang mengumpulkan orang dalam skala besar seperti kampanye sebelum adanya wabah pandemi, para kandidat berkampanye dengan cara membersihkan tempat-tempat umum dilingkungan sekitar. Mereka membersihkan jalan-jalan dan lingkungan dengan disinfektan serta menghindari terjadinya kontak fisik ditengah masyarakat.

Proses pemungutan suara pun menerapkan protkol kesehatan yang sangat ketat yang wajib dipatuhi oleh pemilih dan panitia. Pertama, pemilih wajib menggunakan masker saat akan memilih dan memberi jakrak satu meter antar pemilih. Lalu suhu tubuh akan diukur oleh panita dan kemudian mendisinfektan tangan serta megharuskan memakai sarung tangan plastic sekali pakai.

Kedua, tempat pemungutan suara pun secara berkala didisinfeksi serta pemilih yang bersuhu diatas 37,5 Derajat Celcius memilih di bilik khusus yang telah disiapkan oleh panitia. Prosedur pemilihan untuk pasien positif dan yang sedang dalam proses karantina mandiri dirancang dan disosialisasikan secara massif sebelum digelarnya hari pemilihan. Dan diluar prediksi yang banyak dikemukakan ternyata partisipasi dalam pemilihan tahun 2020 di Korea Selatan menjadi partisipasi tertinggi selama 28 Tahun terakhir, dengan tingkat partisipasi sebesar 66,2 persen. Capaian ini tak luput dari kebijakan dalam penerapan standar protokal kesehatan yang ketat.

Pemerintah Korea Selatan menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilihan ditengah wabah pandemi covid-19 selain dari prosedur pelaksanaannya yang aman juga karena kepatuhan warganya dalam menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Serta yang tak kalah penting adalah kepercayaan warga terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani covid-19 dan pelaksanaan pemilihan serta saling yakin dan percaya bahwa warga akan saling menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat..

Penerapan di Indonesia

Namun suksesnya Korea Selatan menyelenggarakan Pemilihan tidak dapat serta merta diterapkan dalam Pilkada di Indonesia. Setidaknya, Jika memang keputusan politik pemerintah bahwa pilkada serentak tetap dilanjutkan maka poin krusial yang dapat kita ambil sebagai rujukan adalah kedisiplinan masyarakatnya terhadap protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pemilihan dan faktor “trust” atau kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan publik dapat meningkat disebabkan oleh keberhasilan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan wabah pandemic covid-19, pun sebaliknya..

Jika melihat bagaimana jumlah kasus Covid-19 yang dari hari kehari semakin meningkat dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarkat kita masih terbilang rendah dalam menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari kesadaran memakai masker, mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri, serta menghindari berkumpulnya orang-orang dalam jumlah banyak.

Hal ini pun terlihat dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah. Ratusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan seperti terjadinya iring-iringan serta arak-arakan oleh massa pendukung saat mendaftarnya bapaslon sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan dan sangat berpotensi menyebarkan virus corona.

Belum lagi jika kita membaca data statistik, di mana ada sekitar 63 orang bakal calon kepala daerah dinyatakan positif covid-19. Dari sisi penyelenggara pun tidak sedikit yang terpapar covid-19, setelah sebelumnya Ratna Dewi Pettalolo selaku komisioner Bawaslu RI menyusul yang terbaru adalah Evi Novida Ginting Manik, Arief budiman dan Pramono U. Tantowi selaku Ketua dan Anggota KPU RI yang dinyatakan Positif Covid-19. Data statistik ini menjadi tantangan dan harus diantisipasi untuk penyelenggaraan pilkada serentak dimassa wabah Pandemi covid-19.

Langkah-langkah antisipasi penyebaran virus corona dalam gelaran pilkada serentak di Indonesia terus dilakukan oleh pemangku kebijakan. Seperti kita ketahui KPU sebagai penyelenggara tekhnis Pilkada menerbitkan PKPU Nomor 10/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 22019 ( Covid-19) yang diundangkan pada tanggal 1 September 2020.

Kapolri selaku otoritas pengamanan mengeluarkan maklumat Nomor Mak/3/IX/2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tertanggal 21 September 2020, dan terakhir Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Penyelenggara Pemilu ( KPU, Bawaslu, dan DKPP) serta Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 September 2020 yang menyepakati bahwa diperlukannya aturan yang lebih tegas terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan covid-19 selama tahapan pilkada serentak berlangsung. Aturan tersebut berlaku untuk penyelenggara, peserta, hingga masyarakat sebagai pemilih. 

Wallahua’lam bishowab…

#SalamDemokrasi(*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID