Perburuan Satwa Liar Marak karena Penegakan Hukum Lemah

Kamis | 04/10/2018 19.22 WIB
Perburuan Satwa Liar Marak karena Penegakan Hukum Lemah
Diskusi penegakan hukum perburuan satwa liar yang digelar Sumateran Tiger di Els Coffee, Kamis (4/10/2018). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Tuntutan dan vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan dan perburuan satwa liar saat ini dinilai tidak menimbulkan efek jera. Sehingga, kasus sama terus terulang.

"Rata-rata hanya divonis tiga bulan sampai satu tahun penjara. Vonis berat baru di Jambi dan Lampung dengan hukuman 3,5 tahun penjara," kata Dharmawan Liswanto, Konsultan dari United Nations Development Programs (UNDP).

Ia menyampaikan hal itu dalam diskusi penegakan hukum perburuan satwa liar yang digelar Sumateran Tiger di  Els Coffee, Kamis (4/10/2018).

Berdasarkan data yang ia miliki, satwa yang paling banyak diburu adalah burung. Ini karena permintaannya sangat banyak.

Sementara, satwa liar lainnya tidak terlalu besar seperti harimau, gajah, dan beruang yang memiliki pangsa pasar khusus.

"Harganya juga mahal. Soal data riilnya, belum semuanya kami dapat," kata dia.

Kendati begitu, Dharmawan menyebutkan vonis ringan bukan faktor utama maraknya perburuan dan perdagangan satwa liar di Sumatera. Regulasi yang tidak relevan juga menjadi persoalan.

”Sanksi minimal lima tahun hukuman badan dan denda maksimal Rp100 juta sebagaimana diatur UU Nomor 5 tahun 1990, terlalu ringan dibanding nilai jual dan potensi keuntungan yang diperoleh,” paparnya.

Nanik dari NGO Sumateran Tiger menambahkan, pihaknya ingin mengajak media ikut mengawasi dan memberikan informasi terkait keberlangsungan satwa yang dilindungi.

"Pelaku sangat terorganisasi, sementara regulasinya lemah. Ini yang harus diperbaiki. Mari bersinergi memberantas pidana perburuan dan perdagangan satwa liar," pintanya. (*)

 

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID