Petani Singkong di Lampung Putus Harapan
lampung@rilis.id
Kamis | 18/03/2021 22.45 WIB
Petani Singkong di Lampung Putus Harapan
Yongki Davidson, Sekum HMI MPO Cab. Bandarlampung 2021

Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam (SDA) pertanian yang cukup besar dan sangat melimpah.

Sebut saja mulai ubi kayu, tebu, jagung, padi, kopi, lada, kakao, kelapa sawit, karet, sampai pertenakan sapi potong dan kambing.

Namun sayang kekayaan SDA itu tidak menjamin masyarakatnya sejahtera. Petani singkong misalnya, yang belakangan mengeluhkan anjloknya harga singkong hingga Rp750 per kilogram (kg).

Padahal, data statistik BPS Lampung menyebutkan provinsi ini adalah produsen singkong peringkat satu nasional mengalahkan daerah lain di Indonesia.

Pada tahun 2017, petani singkong Lampung memproduksi 5,45 juta ton. Angka ini turun pada 2018 menjadi 5,05 juta ton, dan terus merosot di 2019 yang berkisar 4,92 juta ton (data BPS).

Lantas, apakah jutaan ton produksi itu dapat menjamin kesejahteraan petani atau justru mereka makin sengsara?

Memang menurut data BPS, penurunan harga tak hanya terjadi pada singkong. Pada Oktober 2020 sampai Maret 2021, beberapa komoditas juga bernasib sama.

Mulai tanaman pangan, peternakan, perikanan, gabah, ketela pohon, dan beberapa jenis ternak ruminansia (pemamah biak), unggas, dan ikan budidaya.

Khusus singkong, permasalahan muncul dari hulu sampai hilir. Di hulu dipengaruhi oleh faktor yang ketersediaan tanah, tingkat kesuburan tanah, rendahnya mutu bibit atau bahan tanam, dan terbatasnya modal petani.

Setiap tahun sejak 2014 sampai 2019, petani singkong di Lampung kehilangan 105,083 hektare (ha) lahan untuk menanam ubi kayu.

Bayangkan saja, pada 2014 luas panen singkong mencapai 304,468 ha. Lalu, pada 2019 hanya tinggal 199,385 ha.

Banyak faktor yang menyebabkan petani singkong kehilangan lahan garapannya. Mulai konflik dengan pemerintah atau swasta atau beralih ke komoditi lain karena harga singkong cenderung turun atau tidak stabil.

Seperti kejadian di awal tahun 2021 ini. Harga singkong hanya Rp750 per kg. Dari harga tersebut petani hanya memperoleh sekitar Rp350–450 per kg.

Sebab, pabrik-pabrik dan lapak pembeli singkong memotong kadar air sebesar 20-30 persen.

Harga Rp750 per kg tersebut kemudian dikurangi lagi dengan biaya ongkos angkut dan ongkos cabut yang jumlahnya berkisar antara Rp200-250 per kg.

Tentunya dengan harga yang sangat kecil tersebut petani singkong di Lampung sangat menderita. Biaya pokok produksi lebih besar dibanding harga jual.

Seperti pepatah mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, petani di Provinsi Lampung lebih banyak mengeluarkan biaya produksi ketimbang meraup laba.

Tentunya ini adalah kondisi yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Provinsi Lampung karena jika dibiarkan terus-menerus maka sama saja membunuh petani singkong untuk hidup.

Banyak upaya yang bisa dilakukan seperti pembuatan tim khusus. Di mana dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif bekerja-sama dengan pihak-pihak yang berwenang.

Yang lainnya ialah Pemprov Lampung melakukan diskusi dengan para pemilik perusahaan untuk menetapkan harga yang standar atau harga minimal. Dan, Pemprov Lampung harus mendorong hubungan simbiosis mutualisme di mana petani dan perusahaan sama-sama mendapat keuntungan.

Terakhir, perihal kebijakan impor singkong. Pemprov Lampung mesti mendorong pemerintah pusat berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan untuk membatasi keran impor singkong. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID