Pjs. Gubernur Minta Percepat Penyempurnaan Data Pemilih

Jumat | 06/04/2018 15.51 WIB
Pjs. Gubernur Minta Percepat Penyempurnaan Data Pemilih
Rakor KPU bersama Forkopimda Provinsi Lampung, perihal daftar pemilih pada Pilgub Lampung 2018. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – KPU menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Provinsi Lampung, perihal daftar pemilih pada Pilgub Lampung 2018, di Aula KPU Lampung Jumat (6/4/2018) siang.

Hadir dalam rakor tersebut Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Kabinda Lampung Brigjen TNI Daru Cahyono, perwakilan Polda Lampung, Ketua KPU Lampung beserta jajaran komisioner, Bawaslu Lampung, Ketua Komisi Informasi Derry Hendrian, Ketua Ombudsman Nur Rakhman Yusuf, Kepala dinas pendudukan sipil provinsi lampung, Achmad Saefullah, dan unsur terkait.

Didik mengapresiasi rakor bersama tersebut, untuk menyambut pilgub Lampung 27 Juni 2018. "Saya apresiasi KPU, dalam rangka penyempurnaan data pemilih. Sehingga nanti tidak ada komplain dari masyarakat, sehingga cepat selesai," katanya.

Untuk perekaman E-KTP, Didik minta Disdukcapil Lampung mempercepat penyempurnaan data pemilih. Ia berharap masyarakat yang sudah cukup untuk memilih agar melakukan perekaman, karena perekaman juga salah satu syarat untuk menyalurkan suara di Pilgub.

“Mari kita ajak semua masyarakat Lampung menyalurkan suaranya, agar partisipasi itu naik. Yang wajib KTP ini ada dua, yang sudah punya E- KTP dan yang tidak punya E- KTP. Yang tidak punya E KTP ini ada yang sudah merekam, ada yang belum merekam, yang sudah rekaman mendapatkan surat keterangan (suket), karena untuk data pemilih adalah menggunakan E-KTP atau suket," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendudukan Sipil Provinsi Lampung, Achmad Saefullah, dalam forum tersebut mengatakan, 1,2 juta pemilih terancam tidak memilih,yang diberitakan salah satu media bahwa itu adalah data kependudukan.

"Data kependudukan betul, kalau saya tidak mengaitkan dengan politik. Karena data 1,2 juta jiwa itu adalah jumlah penduduk wajib KTP," ungkapnya.

Menurutnya, data tersebut adalah data jumlah kependudukan semester 2 tahun 2017. "Bisa saja 1,2 juta itu naik kembali, atau bisa turun, jika pertama jumlah penduduk yang wajib KTP nya sedikit, telah dilakukan inovasi, dengan melaksanakan jemput bola di kabupaten/ kota untuk perekaman, dengan menggunakan mobil, sehingga dapat meminimalisir terancam tidak memilih tadi 1,2 juta," tegasnya. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID