Plus-Minus UU Cipta Kerja
lampung@rilis.id
Kamis | 08/10/2020 06.08 WIB
Plus-Minus UU Cipta Kerja
M Rizki Al Safar, ST, Aktivis HMI Cabang Bandarlampung

SOMETHING are not in my control”.

Kalimat sederhana ini memiliki arti bahwa ada hal yang tidak bisa kita kendalikan.

Seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020).

Padahal, rencana semula disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada rapat paripurna 8 Oktober 2020.

Saya mengira para anggota DPR ingin merumuskan strategi jitu dalam menangani pandemi karena melihat lemahnya peran menteri kesehatan.

Tetapi, nyatanya justru menciptakan polemik baru dengan mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Beberapa permasalahan yang timbul dan menjadi sorotan adalah terkait pesangon, penghapusan upah minimum sektoral, hingga peran ormas pada penerbitan sertifikat produk halal.

Jika itu bukan masalah utamanya, pertanyaannya adalah apakah hari ini omnibus law menyejahterakan karyawan, meningkatkan produktivitas, atau daya saing?

Omnibus law sudah dibahas lebih kurang enam bulan yang lalu.

Sedikit kekecewaan saya, pengesahan UU Cipta Kerja di tengah kondisi pandemi Covid-19 seakan-akan menunjukkan pemerintah hari ini sudah tidak lagi pro-rakyat karena menomorduakan problematika utama negeri ini dan justru menciptakan problematika baru.

Hari ini 7 oktober banyak mahasiswa yang lantang menyuarakan menolak UU Cipta Kerja dan terjadi demonstrasi di mana-mana.

Ini mengartikan masih banyak mahasiswa dan masyarakat di luar sana yang peduli dengan kondisi tanah air kita walaupun di tengah pandemi seperti ini.

Walaupun di luar sana banyak informasi yang berlebihan terkait UU Cipta Kerja, tetapi bisa dibilang UU Cipta Kerja banyak mengandung pasal-pasal bermasalah.

Seperti pasal 77A, pengusaha dimungkinkan untuk untuk menetapkan waktu kerja yang melebihi ketentuan sehingga menghilangkan batas waktu maksimal pekerja dalam bekerja.

Pasal 88C, upah minimum kota/provinsi dihapuskan yang menyebabkan jumlah upah yang diterima pekerja di suatu kota/kabupaten tidak sesuai akibat perbedaan biaya hidup.

Pasal 88D, pada pasal ini tingkat inflasi tidak menjadi acuan penentuan upah minimum sehingga melemahkan standar upah minimum pekerja.

Dan, masih banyak pasal bermasalah yang lain seperti pasal 62 Ayat (1), pasal 71, pasal 93 Ayat (2).

Walaupun UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi, tetapi masih ada hal-hal positif.

UU Cipta Kerja juga dirancang untuk menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat ekonomi nasional.

Contohnya, ribetnya regulasi, rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.

Pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan hukum jika terjadi sebuah perkara atau mengurus pendirian perseroan terbatas (PT).

Mereka tidak perlu menghadapi proses birokrasi yang berbelit-belit lagi, setelah UU Cipta Kerja disahkan.

Maka dari itu, saya pikir hal terbaik yang bisa dilakukan pada hari ini adalah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena seharusnya fokus pemerintah pada hari ini adalah bagaimana menuntaskan pandemi Covid-19. Bukan mempercepat pengesahan UU Cipta Kerja. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID