Polisi Boleh Berbisnis, Begini Aturan Mainnya

Kamis | 22/02/2018 14.21 WIB
Polisi Boleh Berbisnis, Begini Aturan Mainnya
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih. FOTO: RILIS.ID/Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Polda Lampung mensosialisasikan Peraturan Kapolri (Perkap) No  2 Tahun 2017, tentang memberikan bantuan hukum terhadap keluarga besar anggota Polri. Lalu, Perkap No 9 tahun 2017 tentang usaha anggota Polri. Sosialisasi bertempat di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis (22/2).

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih menjelaskan, sosialisasi itu dilaksanakan agar seluruh anggota Polda Lampung beserta keluarga bisa mengerti tentang apa yang harus dilakukan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga anggota Polri dan peraturan mengenai usaha anggota Polri.

“Perkap nomor 2 Tahun 2017 disosialisasikan karena masih ada istri anggota Polri yang belum mengetahui bila Polri bisa memberikan bantuan hukum,  apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” ungkap Sulistyaningsih.

Sementara, Perkap No 9 Tahun 2017, kata mantan Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung ini, mengatur usaha apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi anggota Polri.

“Usaha sampingan yang tidak diperbolehkan yakni, anggota Polri dilarang atau tidak boleh ikut dalam lelang tender proyek. Jika ada anggota Polri yang melanggar aturan tersebut, akan langsung diproses dan tentunya akan dikenai sanksi,” tegasnya.

Disebutkan Sulis, dalam menjalankan usaha, anggota Polri diperbolehkan, akan tetapi harus sesuai dengan apa yang ditetapkan dan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

“Boleh saja anggota Polri menjalani usaha seperti, buka butik atau usaha lain, untuk menambah penghasilan. Tetapi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak meninggalkan tugas sebagai anggota Polri,” ucapnya. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID