Potret Buram Demokrasi di Indonesia
lampung@rilis.id
Jumat | 17/01/2020 17.50 WIB
Potret Buram Demokrasi di Indonesia
Hendi Gusta Rianda. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

Oleh:

Hendi Gusta Rianda

Pengabdi Bantuan Hukum YLBHI-LBH Bandarlampung

 

BELUM kering dalam ingatan proses demokrasi di Indonesia yang menyita perhatian publik berupa pemilihan umum serentak tahun 2019 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaannya.

Mulai dari banyaknya petugas KPPS meninggal dunia karena diduga kelelahan dalam proses penghitungan suara di tingkat DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI, DPD hingga presiden dan wakil presiden.

Masalah lainnya adalah banyak praktik money politics yang diduga kuat dilakukan para elite yang pada puncaknya disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Maka dengan penyelenggaran Pemilu yang sedemikian rupa banyak menyisakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Termasuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menyambut pemilihan umum serentak di tahun 2024, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Namun, optimisme untuk membuat penyelenggaraan pemilu lebih lebih baik justru tercoreng oleh perilaku penyelenggara pemilu itu sendiri. Ini menyusul adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, pada Rabu 8 Januari lalu.

Wahyu Setiawan disangkakan menerima suap dengan menjanjikan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku agar bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Wahyu Setiawan diduga meminta uang hingga Rp900 juta ke Harun. Total ada empat tersangka dalam kasus suap ini. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Bawaslu yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina.

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful. Dua nama terakhir diduga kuat sebagai pemberi suap. Hal tersebut menjadi potret buram dan preseden buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia, sehingga tercorengnya kelembagaan KPU.

 

Lampung Darurat Demokrasi

Permasalahan penyelenggara pemilu yang bermasalah sebelumnya telah terjadi di Lampung, praktik transaksional yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nurfatonah yang diduga kuat melakukan jual beli jabatan anggota KPU Kabupaten Tulangbawang periode 2019-2024.

Tindakan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan atas jabatannya (abuse of power) untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

Terhadap permasalahan tersebut, KPU RI hanya menjatuhkan sanksi peringatan tertulis dan pembinaan yang tertuang dalam petikan keputusan KPU RI Nomor: 3/HK.06.5-Kpt/05/KPU/I/2020 tentang Pemberian Sanksi tertanggal 2 Januari 2020.

Hal ini tidak mempengaruhi perkara yang sedang dalam proses persidangan kode etik DKPP RI dengan nomor perkara: 329-PKE-DKPP/XII/2019. Perkara ini tinggal menunggu putusan.

Bahkan hingga saat ini sudah 11 orang saksi yang telah diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung.

Ternyata ada keterkaitan antara jual beli jabatan di Lampung dan tertangkapnya Wahyu Setiawan oleh KPK seperti yang diberitakan harian Lampost, 9 Januari 2019 berjudul:OTT Wahyu Pintu Masuk Suap KPU Lampung”.

Dan diduga kuat Wahyu Setiawan mempunyai peran jual beli jabatan di Lampung. Melalui kasus yang sedang ditangani KPK soal dugaan suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan adalah kesempatan bagi KPK untuk membongkar mafia jual beli kursi KPU di Lampung demi berlangsungan hidup demokrasi yang baik dan bersih di tanah air melalui pemilihan umum.

DKPP RI telah menerima 1.027 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan Pemilu 2019. Jumlah tersebut terbagi dua periode, yaitu 2018 dan 2019, karena perkara yang bersentuhan dengan semua tahapan Pemilu 2019.

Tahun 2018 ada 521 aduan dan tahun 2019 ada 509 aduan yang berkaitan dengan Pemilu 2019. Dari semua perkara itu, terdapat 650 aduan atau sekitar 63,3 persen dari jumlah aduan terkait Pemilu 2019 yang layak disidangkan dan melibatkan 2.455 penyelenggara Pemilu sebagai teradu. Terbagi atas 319 aduan pada 2018 dan 331 aduan untuk tahun ini.

Dari 650 aduan yang disidangkan, sebanyak 574 perkara telah diputus dan 74 perkara masih dalam proses sidang. Hal tersebut mencerminkan banyak penyelenggara pemilu yang telah melakukan perlanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang, mulai dari proses rekrutmen sampai dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum.

Karena ketika proses rekrutmennya yang berada di hulu sudah transkasional, maka dapat dipastikan potensi di hilirnya atau pelaksanaan pemilihan akan cendrung juga transaksional. Apalagi Lampung akan menggelar pilkada serentak di 8 kabupaten/kota pada tahun ini.

 

Gerakan Politik Alternatif

Lawrance M. Friedman dalam The Legal System. A Social Science Perspective (1986) menyebutkan bahwa efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

Hal tersebut relevan dengan demkorasi, struktur hukum menyangkut penyelenggara pemilu dan para peserta pemilu yang ikut dalam kontestasi, substansi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) dan dianut dalam suatu masyarakat.

Bila berkaca pada ketiga hal tersebut struktur kelembagaan penyelenggara pemilu saat ini mengalami distrust (ketidakpercayaan) publik karena melakukan praktik-praktik yang mencoreng dari pemilu itu sendiri.

Kemudian substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada belum mampu mengakomodir dan menimalisir politik transaksional hingga sampai menjerat pelakunya.

Ditambah lagi budaya hukum masyarakat Indonesia yang hari ini masih mengamini politik uang. Sebenarnya, praktik politik uang yang membudaya dalam setiap kontestasi pemilihan umum di Indonesia sangatlah banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara.

Hal ini dikarenakan struktur hukum atau seorang elite politik sendiri yang melakukan budaya praktik politik uang, maka setelah elite politik tersebut menang dalam kontestasi tersebut maka akan mencari uang dari jabatan yang dia capai dengan menyelewengkan barbagai anggaran (korupsi) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, namun digunakan untuk kepentingan pribadi untuk mengganti modal mereka dalam mengikuti kontestasi pemilu yang sebelumnya.

Sejatinya struktur hukum mulai dari penyelenggara pemilu terlebih partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Namun fakta di lapangan, praktik transaksional yang justru dilakukan. Ketika penyelenggara pemilu, partai politik, politikus yang berada di hulu tidak lagi menjalankan kewenangan untuk menghasilkan pemimpin sebagai representatif dari rakyat, maka di bagian hilirnya harus ada sebuah gerakan politik alternatif, yaitu dengan mengubah budaya hukum di masyarakat.

Dengan membangun gerakan politik alternatif, gerakan tersebut harus menghilangkan narasi-narasi seperti “pilih yang ngasih uang” atau “ambil uangnya, kalo milih urusan nanti” harus diubah dengan “tolak uangnya, jangan pilih orangnya”.

Hal itu harus dilakukan NGO, LSM, kampus, pers dan jaringan masyarakat sipil serta lembaga pro-demokrasi untuk mengambil alih tugas dan kewajiban struktur negara dengan memberikan pendidikan politik dan penguatan di seluruh lapisan masyarakat, agar sedikit demi sedikit mengurai dan meminimalisir politik uang yang mengakar pada budaya korupsi.

Menurut hemat penulis, akar permasalahan korupsi adalah bermuara pada hal teknis yaitu dimulai dari pemilihan umum dan lebih teknis lagi adalah dimulai di dalam bilik suara dengan cara membeli suara rakyat (money politics).

Sehingga, ongkos yang dikeluarkan begitu banyak untuk modal politik dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum. Jangan sampai generasi anak cucu kita mendengar sebuah cerita tentang runtuhnya suatu negara karena praktik-praktik korupsi. Semoga. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID