Pringsewu Zona Merah, Polres Tolak Beri Izin Keramaian
Yuda Haryono
Jumat | 22/01/2021 20.47 WIB
Pringsewu Zona Merah, Polres Tolak Beri Izin Keramaian
Rapat koordinasi di Pemkab Pringsewu. FOTO: HUMAS PEMKAB PRINGSEWU

RILIS.ID, Pringsewu – Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar rapat evaluasi dan strategi penanggulangan Covid-19 di aula utama pemkab setempat, Jumat (22/1/2021).

Rapat dengan protokol kesehatan (prokes) ini menyoal Pringsewu yang sekarang masuk zona merah penyebaran virus corona.

Rapat dipimpin Sekkab Pringsewu Heri Iswahyudi. Hadir Bupati Sujadi dan Wakil Bupati Fauzi, Kapolres AKBP Hamid Andri Soemantri, Pabung Mayor CPM Eva Yuniar Kamal, dan Kakan Kemenag Pringsewu Ahmad Rifa'i.

Sujadi mengatakan ada kejenuhan di masyarakat terkait Covid-19 sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kembali kesadaran untuk disiplin dalam mematuhi prokes.

Selain itu, pengaktifan kembali rumah singgah di pekon-pekon juga perlu dilakukan.

"Terkait anggaran penanggulangan Covid-19, juga telah disiapkan sebagai antisipasi sembari menunggu kebijakan pusat. Begitupun dengan Dana Desa, juga dimungkinkan untuk difokuskan pada penanganan kesehatan, khususnya Covid-19,” papar Sujadi.

Dia juga menyinggung tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan massa agar dilakukan penertiban. 

"Poin penting dalam penanggulangan Covid-19 adalah regulasi, penyiapan anggaran, penguatan TNI dan Polri dalam menangani wabah Covid-19, serta adanya gerakan secara nyata,” tegasnya.

Kapolres menambahkan, Posko Satgas Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di pekon dan kecamatan harus diaktifkan kembali.

"Kepolisian akan melakukan tindakan persuasif maupun penindakan hukum untuk menghindari kerumunan massa. Saat ini kami tidak mengeluarkan izin keramaian, karena itu kami meminta yang lain juga melakukan hal sama,” ujar kapolres.

Sementara itu, Pabung mengakui selama ini belum ada koordinasi yang baik di antara pihak terkait dalam penanggulangan Covid-19.

"Kami dari TNI mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19. Jangan hanya imbauan, tapi harus disertai dengan action,” tandasnya. 

Sementara, Ahmad Rifa'i menyampaikan bahwa di lingkungan Kementerian Agama semua kegiatan menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Termasuk pemberlakuan kuota 25 persen pegawai yang masuk kantor.

"Terkait salat berjamaah di masjid-masjid, menurut kami juga perlu dirumuskan kembali bersama-sama,” ingatnya. 

Kadis Kesehatan dr Ulinoha memaparkan, masuknya Pringsewu sebagai zona merah disebabkan banyak faktor. Di antaranya jumlah terkonfirmasi dan kematian melebihi dari yang digariskan oleh WHO.

“Adanya peningkatan kasus Covid-19 ini sebetulnya sudah diprediksi saat menjelang pergantian tahun baru lalu,” tutupnya. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID