Problem Transparansi Picu Polemik UU Ciptaker
lampung@rilis.id
Senin | 26/10/2020 06.06 WIB
Problem Transparansi Picu Polemik UU Ciptaker
Dery Hendryan, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung

SENIN  (5/10/2020) tengah malam, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU alias UU sapu jagat.

Rapat paripurna tersebut diwarnai aksi walk out Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menolak.

Sementara tujuh fraksi menyetujui pengesahan UU tersebut (PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PPP, dan PAN).

RUU Ciptaker merupakan usul inisiatif Pemerintahan Jokowi untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas beberapa UU existing agar lebih simple, tidak tumpang tindih, memangkas birokrasi dan potensi korupsi, memacu investasi baru, melindungi IKM/UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tapi kenyataannya, sejak RUU ini diserahkan Pemerintah kepada DPR, telah memicu resistensi di ruang publik.

Pihak yang kontra menduga akan sangat merugikan kepentingan pekerja/buruh, menurunnya kesejahteraan pekerja/buruh, mengancam kerusakan lingkungan hidup, tidak menunjukkan sisi kemanusiaan, tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan pro pada kebutuhan business friendly.

Problem Transparansi
Transparansi merupakan sebuah isu global. Indonesia telah meratifikasi hak akses (right to know) tersebut dan menjadi negara ke-5 di Asia.

Sejak 30 Mei 2008, telah disahkan UU keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan efektif berlaku 2010 bersamaan terbitnya PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas UU KIP serta terbentuk Komisi Informasi di pusat dan daerah.

Semangat yang menjadi basis kelahiran UU KIP. Pertama, menempatkan informasi sebagai kebutuhan pokok setiap orang.

Kedua, hak untuk tahu/akses (right to know) merupakan hak asasi manusia.

Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.

Keempat, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik.

Kelima, mengembangkan masyarakat informasi.

Kelima spirit a quo, menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan transparansi, baik pemerintah dan publik untuk sama-sama mempraktekan perilaku terbuka, akuntabel dan partisipatif dalam ikhtiar berkontribusi mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance).

Merujuk UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah keterbukaan (Pasal 5 huruf g), ini bukti pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan produk hukum.

Penjelasan atas pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan ”asas keterbukaan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik mulai dari prolegnas/perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik mengamanahkan bahwa asas keterbukaan (transparansi) tersebut meliputi:

Pertama, program legislasi nasional (prolegnas).

Kedua, perencanaan yaitu penyusunan naskah (akademik dan draf RUU).

Ketiga, semua tahapan pembahasan (substansi UU).

Keempat, proses paripurna/pengesahan (kesepakatan atas rumusan yang dicapai). Kelima, tahap pengundangan/legalisasi.

Pertanyaannya sudahkah, pembuat UU sejak prolegnas/perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan RUU Ciptaker, sudah menunaikan perintah regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar?

Dengan cara memfasilitasi pelibatan publik secara aktif dan masif yang seluas-luasnya dalam upaya memberikan masukan (saran, kritik, penolakan dan dukungan) dalam proses pembentukan RUU a quo.

Padahal inti dari transparansi adalah memberi akses seluas-luasnya kepada publik atas apa yang dilakukan oleh setiap badan publik.

Praktik transparansi di Indonesia (UU KIP), memiliki beberapa tujuan mulia.

Pertama, menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik (terbuka).

Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik (partisipatif).

Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik (pengawasan).

Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan).

Kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (iptek).

Keenam, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (SOP layanan publik).

Kalau kita menelisik proses RUU ini, sejak diserahkan oleh pemerintah dan akhirnya disahkan dalam paripurna (5/10/2020) mendapatkan banyak kritik dan resistensi dari publik.

Hal ini ditunjukkan adanya gelombang penolakan yang berkumandang di seantero republik, yang dimotori mahasiswa (BEM) dan pekerja/buruh (Serikat Buruh) sebagai bukti bahwa transparansi belum terjadi.

Puncaknya adalah kemarahan publik dengan turun kejalan (berdemonstrasi) pasca pengesahan/penetapan UU Ciptaker. Ini refleksi atas ketidakpercayaan publik akibat proses yang tertutup, tergesa-gesa, abai atas pagebluk, tak lazim, dan berpihak pada pengusaha/investor.

Tersumbatnya relasi publik untuk mengakses informasi di setiap proses pembahasan dan pengesahan RUU Ciptaker menjadi salah satu problem elementer dalam proses legislasi ini. Sehingga, proses legislasi yang tertutup tersebut secara langsung mempengaruhi terbatasnya partisipasi publik.

Dampaknya bahwa publik tidak mendapat cukup akses atas materi RUU Ciptaker, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan/kontrol dan mengkritisi isi draf regulasi tersebut.

Contoh nyata, saat paripurna anggota DPR tak dibagikan draf naskah final RUU yang akan disahkan menjadi UU.

Menurut logika, seharusnya setiap anggota DPR sebagai peserta rapat paripurna menerima draf yang akan disahkan sebelum ketuk palu. Karena esensi paripurna adalah meminta persetujuan dari setiap anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Bagaimana pula mau mendorong publik berpartisipasi secara aktif dan meningkatkan peran aktifnya pada proses prolegnas/perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan/penetapan RUU tersebut, bila dilakukan dengan cara tertutup dan prosesnya tergesa-gesa, tanpa partisipasi publik dan tidak akuntabel.

Ruang partisipasi publik sudah difasilitasi oleh UU No. 12/2011 pada pasal 96, yang mengatur masyarakat (orang perseorangan/kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis itu dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Masyarakat yang dimaksud dalam penjelasan pasal a quo adalah kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Pasal ini juga menegaskan bahwa RUU Ciptaker harus dapat diakses dengan mudah oleh publik untuk memberikan masukan.

Bila pembahasan dan pengesahan, mempedomani prinsip transparansi yang ada di UU KIP, maka akan melahirkan regulasi yang informatif, aspiratif, dan solutif serta menegaskan bahwa pembuat undang-undang merupakan lembaga yang transparan dan partisipatif.

Sebagai bukti bahwa kedua institusi tersebut dalam pengelolaan dan pelayanan informasinya telah optimal dan berkualitas sebagaimana disyaratkan oleh UU KIP.

Pesan yang ditangkap publik bahwa pembahasan dan pengesahan RUU Ciptaker terburu-buru alias super cepat, merupakan bukti sesuatu yang tak biasa. Karena, selama ini pembahasan satu RUU memakan waktu yang relatif lama dan jarang dijumpai seperti case Ciptaker yang hanya butuh waktu 8 bulan (12 Februari-5 Oktober 2020). Padahal, akumulasi atas 79 UU dengan 1.228 pasal. Sebagai pembanding bahwa RUU KIP butuh waktu 8 tahun untuk bisa menjadi UU (2000-2008).

Apalagi prolegnas, pembahasan, dan pengesahannya di tengah pagebluk masih tinggi, sehingga sangat terbatas sekali membuka keran aspirasi publik dan dialog dengan stakeholders.

Situasi ini telah menimbulkan kesan bahwa Pemerintah dan DPR tidak berempati dengan publik yang tengah berjuang menghadapi Covid-19 dan memanfaatkan situasi ini untuk mengsegerakan menjadi UU dengan harapan bisa mengatasi dampak akibat Covid-19.

Padahal UU tersebut memiliki tujuan jangka panjang dan tidak bisa instan dalam upaya recovery perekonomian Indonesia yang porak-poranda akibat terdampak pagebluk sejak awal Maret 2020.

Komunikasi publik yang tak matang oleh si pembuat UU menambah rumit keadaan, sehingga memaksa Pemerintah dan DPR harus memfasilitasi kanal-kanal informasi yang tersedia secara optimal dan tidak hanya mengandalkan TV Parlemen.

Kanal-kanal informasi yang dimiliki Pemerintah, DPR dan miliki publik didorong sebagai sarana konsultasi publik secara luas, menyajikan semua data, informasi, dan aktivitas pembahasan maupun pengesahan, termasuk catatan-catatan dan dinamika yang terjadi kepada publik (dipublikasikan).

Publik menyimpulkan bahwa pembahasan dan pengesahan RUU Ciptaker telah abai memfasilitasi ruang partisipasi publik secara optimal yang dibuktikan terjadi penolakan masif dan si pembuat UU mempersilahkan publik yang tidak puas untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Kenyataan ini menebalkan kesan bahwa RUU tersebut tidak aspiratif, partisipatif, dan informatif serta menegaskan telah terjadi hegemoni mayoritas atas minoritas di parlemen (super-majority).

Polemik Omnibus Law
Sejak disahkan (Senin, 5/10/2020), RUU Ciptaker telah banyak mendapat penolakan publik, mulai di ruang medsos dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Aksi turun ke jalan dimulai 8 Oktober 2020. Gerakan yang dimotori oleh BEM yang berlangsung di seluruh Indonesia ini mengusung isu penolakan atas pengesahan UU Ciptaker --yang menurut publik berpotensi merugikan kepentingan rakyat dan negara serta memberikan karpet merah kepada pengusaha/investor.

Dalam kurun waktu seminggu, tanah air kita disuguhkan silih berganti aksi penolakan RUU oleh kelompok buruh/pekerja, masyarakat sipil, kelompok mahasiswa/BEM, dan akademisi/kampus.

Walau aksi tersebut sempat tercoreng oleh ulah para demonstran yang melakukan kerusuhan di Ibukota Jakarta tapi faktanya bukan berasal dari aksi damai yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa (BEM) dan buruh/pekerja (serikat buruh).

Jangan sampai terkesan, ada upaya untuk menodai aksi damai dan moral tersebut dengan tujuan melemahkan dan mendelegitimasi aksi tersebut.

Ada beberapa pemantik terjadinya penolakan dan polemik atas disahkan UU Ciptaker.

Pertama, narasi yang dibangun pembuat UU di ruang publik melalui kanal-kanal informasi kurang optimal (komunikasi publik buruk dan tidak terbuka).

Kedua, tidak optimal mensinergikan dan merangkul para pemangku kepentingan mulai dari prolegnas, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.

Ketiga, pembuat UU menerapkan prinsip-prinsip transparansi yang telah diatur dalam UU KIP.

Keempat, pembuat UU tidak optimal memfasilitasi ruang partisipasi publik untuk pemangku kepentingan dan publik.

Kelima, pembuat UU memberikan durasi waktu yang singkat kepada publik untuk mengkritisi dan mempelototi draf RUU di tengah pagebluk.

Keenam, pembuat UU belum mengoptimalkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama yaitu Menteri/Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai speaker pemerintah.

Contoh buruk komunikasi publik yang dibangun oleh Pemerintah dan DPR adalah sengkarut data dan informasi yang disampaikan pada rapat paripurna pengesahan UU Ciptaker (Senin, 5/10/2020) berjumlah 1028 halaman dengan saat pengumuman draf final UU a quo, sebelum diserahkan kepada Presiden (Rabu, 14/10) berjumlah 812 halaman, ini memicu polemik di ruang publik.

Narasi di atas menegaskan patut diduga telah terjadi maladministrasi (UU Pelayanan Publik) dan pelanggaran formalitas pembentukan UU yang mengacu UU No. 12 tahun 2011 pasal 72 Ayat (2). Bahwa, tenggang waktu 7 hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden, sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden, dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Maknanya bahwa siapa pun dan atas dalil apa pun tidak boleh melakukan perubahan/koreksi atas UU yang telah disahkan/diputuskan oleh para Anggota DPR pada (5/10/2020). Baik substantif maupun di luar teknis penulisan karena masuk tindak pidana.

Kalau merujuk Tatib DPR Pasal 163, dinyatakan bahwa seharusnya pengambilan keputusan tingkat I diawali pembacaan naskah final RUU, artinya tidak dimungkin masih terjadi perubahan/koreksi pasca paripurna.

Maka tugas PPID Utama yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (UU KIP) sangatlah penting dan strategis dalam ikhtiar menyampaikan dan menyalurkan pesan pemerintah/pembuat UU agar sampai di masyarakat, serta sebagai jangkar atas semua aspirasi publik berupa harapan-harapan demi hindari dispute.

Sehingga, kebisingan dan polemik atas UU Ciptaker tidak terjadi dan publik merasa tidak dirugikan dan bisa tenang melanjutkan kehidupan ditengah dampak pagebluk yang semakin menghimpit kehidupan mereka. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID