Satu Suara: Tunda Pilkada!
Wirahadikusumah
Selasa | 22/09/2020 10.45 WIB
Satu Suara: Tunda Pilkada!
Ilustrasi Kalbi Rikardo/Rilislampung.id

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Gelombang desakan penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) terus bermunculan. Bahkan dua organisasi masyarakat (Ormas) Islam besar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah satu suara dalam hal ini: tunda pilkada!

Desakan penundaan Pilkada juga datang dari Lampung. Di antaranya dari kalangan akademisi Universitas Lampung (Unila). Yakni Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Unila Dr. Budiono dan Dosen Fisip Unila Dr. Budi Kurniawan.

Budiono mengatakan, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hak tertinggi yang wajib diberikan negara (baca: pemerintah).

”Ini tanggung jawab negara bro!” ujarnya kepada Rilislampung.id melalui sambungan telepon, Senin (21/9/2020) malam.

Ia menjelaskan, keselamatan dan kesehatan juga termasuk dalam hak asasi warga negara. Karena itu, ia menuntut negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab apabila terjadi peningkatan Covid-19 akibat Pilkada. Terlebih, masyarakat luas sudah mengingatkan pemerintah tentang hal tersebut.

Budiono juga mengingatkan kepada pemerintah, tentang esensi penyelenggaraan pilkada. Sebab, pilkada diselenggarakan adalah untuk kepentingan demokrasi rakyat.

”Karenanya jangan ada kesan, pilkada dilajutkan karena untuk kepentingan elite, malah bukan untuk kepentingan rakyat,” ingatnya.

Ia juga mempertanyakan perihal ada alasan bahwa pilkada diadakan lantaran untuk pemenuhan hak konstitusional rakyat. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan warga juga tergolong dalam hak konstitusional. Dan tingkatannya lebih tinggi.

”Untuk itu, saya pun ikut mendesak pemerintah, untuk menunda pilkada serentak 2020!” tegasnya.

Terlebih, ia menilai pemerintah tak melibatkan pakar epidemiologi dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Sehingga, ia sangat khawatir dalam penyelenggaraannya akan menambah kluster baru dalam penyebaran Corona.

”Ayolah, jangan kita melihat dari perspektif politik saja, tetapi kesehatan dan keselamatan warga juga harus dilihat,” ajaknya.

Ia pun mengkhawatirkan, minimnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada serentak. Lantaran ancaman keamanan dan kesehatan pemilih yang rentan tertular virus corona.  

”Jadi, bagaimana mau dapat pilkada demokratis, jika partisipasi masyarakat minim. Untuk itu, sekali lagi saya meminta pemerintah, untuk menunda pilkada serentak 2020,” pungkasnya.

Senada disampaikan Budi Kurniawan. Ia pun meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak. Sebab, tujuan bernegara adalah untuk melindungi warganya. Dan itupun tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

”Saya khawatir, puncak penyebaran Covid-19 terjadi pada Desember nanti. Pasca pencoblosan 9 Desember,” nilainya.

Budi menilai, jika pemerintah menunda gelaran pilkada, maka akan lebih mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dan ketika angka penyebarannya melandai, maka pemulihan ekonomi pun bisa berlangsung cepat.

Sebaliknya, jika pilkada tetap dilaksanakan, paling efeknya terhadap ekonomi akan bergerak sedikit.

”Jadi menurut saya, pelaksanaan pilkada 2020 bukanlah hal yang mendesak,” nilainya.

Karenanya, ia menilai wajar nantinya, jika pilkada tetap dilaksanakan, maka timbul spekulasi negatif terhadap Presiden Jokowi dan partai-partai yang mendukung pelaksanaan pilkada tetap digelar.

”Orang tentu akan melihat motif pemerintah mengapa berisikeras melanjutkan pilkada. Bisa saja spekulasinya karena ada anak kandung dan menantu Pak Jokowi yang menjadi peserta pilkada serentak,” ungkapnya.

Begitupun partai yang mendukung pilkada tetap dilaksanakan. Bisa jadi, kata dia, nantinya ada spekulasi karena demi kepentingan politik partai tersebut.

”Nah, agar tidak timbul spekulasi tersebut, saya menyarankan gelaran pilkada serentak 2020 ditunda pelaksanaannya,” pungkasnya.(*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID