Sekkab Lambar Anggap Kasus Beras Rusak Selesai - RILIS.ID
Sekkab Lambar Anggap Kasus Beras Rusak Selesai
Ari Gunawan
Selasa | 11/08/2020 19.54 WIB
Sekkab Lambar Anggap Kasus Beras Rusak Selesai
Warga Pekon Kubu Perahu mengembalikan beras rusak ke balai pekon setempat, Kamis (11/6/2020). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Ari Gunawan

RILIS.ID, Lampung Barat – Kasus beras rusak dari bantuan sosial (bansos) kini telah masuk meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Namun, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Barat, Akmal Abdul Nasir, menganggap kasus tersebut sebenarnya telah selesai.

Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat telah rampung melakukan pemeriksaan.

Kerugian negara yang timbul pun sudah dikembalikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

"Saya kira sudah tidak ada masalah lagi dengan bansos beras ini," ungkap Akmal, Selasa (11/8/2020).

Meski begitu, ia tidak mempersalahkan bila ada pihak yang melaporkan kasus ini ke kejati.

"Yang jelas kerugian negara sudah dikembalikan ke kas negara," tandasnya.

Sementara, Sekretaris Inspektorat Lambar M Sukri mengatakan, pihaknya sudah melakukan tugas sesuai kewenangan.

"Sudah diaudit juga, bahkan hasil pemeriksaannya pun sudah dilaporkan. Namun untuk penyampaian hasil pemeriksaan merupakan kewenangan pimpinan," kata Sukri.

Sayangnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Eddy Yusuf dan pihak rekanan Ahok Wijaya hingga berita ditayangkan belum bisa dikonfimasi.

Diketahui, kasus beras rusak sempat heboh lantaran beras 10 kg yang diterima warga tidak layak. Bahkan seperti nasi basi.

”Kasus beras 10 kg ini bagian dari program bantuan sosial Covid-19 yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat,” kata Koordinator Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank) Lampung, Suadi Romli, yang melaporkan kasus ini ke kejati, Senin (10/8/2020).

Pematank mengendus sejumlah kejanggalan dalam pengadaan paket sembako bantuan sosial Covid-19 yang menyedot anggaran Rp8,1 miliar.

Dana itu digunakan untuk pengadaan 35 ribu paket bahan pokok, pengadaan 350 ton beras, dan ikan kaleng kemasan dengan berat 425 gram.

”Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang mengelola seluruh bantuan beras 10 kg dan empat kaleng ikan dalam kemasan untuk satu kepala keluarga (KK) dengan anggaran Rp230.000,” kata Suadi.

Jika dikalkulasi, lanjutnya, harga beras premium di pasar Rp11.000/kg dikali 10 kg mencapai Rp110.000.

”Sementara empat kaleng ikan dalam kemasan 425 gram, harganya Rp12.000 per kaleng. Jika dikali empat kaleng, maka Rp48.000,” urainya.

Pihaknya menduga telah terjadi penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan paket sembako tersebut.

”Kalkulasi kami, ada mark-up Rp108.000 per paket sembako. Apabila dikali 35 ribu paket, maka total kerugian negara mencapai Rp3.780.000.000,” tuturnya. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID