Sekuritisasi selama Pandemi - RILIS.ID
Sekuritisasi selama Pandemi
lampung@rilis.id
Selasa | 14/07/2020 06.10 WIB
Sekuritisasi selama Pandemi
Aqil Neariah, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung; Direktur Bidang Penelitian Lembaga Pers HMI

PERGESERAN yang terjadi di dalam negeri dalam aspek keamanan nasional selama pandemi Covid-19 menyebabkan negara menjadi rapuh dan lemah.

Permasalahan tersebut menyebabkan delegitimasi, melemahnya struktur, dan eksistensi suatu negara sehingga menimbulkan instabilitas atau rasa tidak aman di masyarakat.

Sejauh ini, keamanan nasional awalnya hanya dipandang sebagai masalah pertahanan dan keamanan saja --sesuai akibat dari pergeseran yang terjadi. Kini cakupannya semakin luas, baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal ruang lingkup keamanan nasional telah melampaui skala nasional karena Covid-19 berkaitan dengan masalah keamanan internasional.

Dalam skala domestik juga berkaitan dengan keamanan individu. Bahkan bobot keamanan individu terkait perlakuan-perlakuan diskriminatif masih menjadi dilema tersendiri menyangkut Hak Asasi Manusia selama krisis.

Nampaknya juga keamanan nasional selama pandemi tengah mengalami pergeseran (disruption), baik yang skalanya kecil maupun besar.

Begitu pula dengan paradigma keamanan internasional. Sejauh ini, dilema keamanan (security dilemma) sebagaimana perkataan Andrej Krickovic dalam tulisannya berjudul From The Security to Insecurity Dilemma, ancaman-ancaman keamanan tidak hanya datang dari aspek militer. Namun juga dari ekonomi dan perbedaan suku/ras.

Security dilemma juga menurut Krickovic tidak lepas dari sifat masyarakat post-industrial yang mulai terkomputerisasi.

Sedangkan ciri masyarakat post-industrial bisa dilihat dari sebentuk reproduksi sosial. Apa yang dicapai secara tajam dalam perumusan ini, adalah penyimpanan, penimbunan, dan kapitalisasinya; suatu mode pemahaman yang, seperti surplus pertama pada level ekonomi, menentukan keseluruhan cakupan objektivasi institusional yang semakin kompleks.

Sederhananya, akses informasi semakin mudah dijangkau oleh publik sehingga kontrol informasi terhadap publik menjadi sulit.

Krisis Memicu Diskriminasi
Maraknya aksi separatis dan terorisme memunculkan operasi-operasi kontra-teror yang menargetkan komunitas terkait. Misal, Papua.

Implikasi negatif menyebabkan orang papua tidak bersalah terdampak dan terekspos pada perilaku diskriminatif. Mereka menjadi sasaran diskriminasi dan bias yang terjadi hari ini.

Munculnya pandemi Covid-19 dapat memperluas cakupan aksi diskriminasi ini. Pada kenyataannya, Covid-19 menjadi pemicu banyak kasus diskriminasi terhadap seseorang yang terlihat sakit, batuk, atau bersin di tempat umum, persoalan tersebut cukup untuk membuat seseorang mengalami pemeriksaan. Lantaran virus ini dapat menginfeksi siapa pun, tanpa memandang ras membuat subjek yang ditarget tidak bisa hanya menitikberatkan pada satu komunitas saja.

Hari ini, orang sakit dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Orang-orang juga telah meningkatkan kewaspadaan mereka ketika bertemu dengan orang yang sakit.

Seperti halnya bagaimana orang-orang Papua yang mendapat perlakuan diskriminatif karena aksi-aksi separatis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (KKB OPM).

Ujungnya, orang yang sakit juga tak pelak mendapat perlakuan diskriminasi dan pelanggaran privasi yang sama. Mulai dari menerima tatapan takut dari sekitar, menjalani pemeriksaan suhu atau kondisi kesehatan, hingga dikarantina dan terbatas hak privatnya demi keamanan nasional.

Pentingnya Sekuritisasi
Sebagaimana kita melihat, hampir 5 tahun berselang, fokus sistem keamanan nasional kita terfokus pada upaya menghadapi ancaman KKB di Papua.

Dari persoalan berikut, institusi kita, Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan war on separatism telah menunjukkan petanda adanya kompleksitas objektivasi institusional.

Di mana faktor idionsinkratis pembuat kebijakan dan adanya usaha memonopoli pengetahuan berperan besar dalam usaha menjaga stabilitas nasional. Sampai saat ini mencapai proporsi yang tak terbayangkan (unimaginable proportions), yang kontrolnya merupakan salah satu isu politis yang krusial di masa kita sekarang.

Di tengah krisis, Pemerintah Indonesia mau tidak mau harus memonopoli penguasaan informasi dan pengetahuan, atau monopoli pengetahuan (monopollies of knowledge). Dengan membuat informasi menjadi lebih eksklusif, pemerintah mampu menjaga kekuatan politik yang dimilikinya di tengah pandemi.

Upaya tersebut merupakan salah satu isu keamanan di masyarakat-atau sebagaimana dalam konsep sekuritisasi (securitization) dalam buku Security yang ditulis oleh Jaap De Wilde. Sekuritisasi dapat melibatkan sintesis antarsektor dari sisi militer, lingkungan (pandemi), ekonomi, sosial, dan politik.

Dari kelima sektor tersebut, kita kembali pada keterkaitan antara masyarakat post-industrial dan implikasinya terhadap institusi suatu Negara dalam bentuk ”Sosial”. Yakni institusi yang dihasilkan atas keunggulan teknologi dalam bentuk post-industrial lebih daripada produksi industri menjadi hal paling menentukan (penting).

Menurut Donald L. Horowit dalam tulisannya Patterns of Ethnic Separatism, pemicu munculnya gerakan separatis tidak lepas dari persoalan ekonomi (kesenjangan) dan politik (legitimasi).

Sedangkan Covid-19, secara spesifik, merupakan ketidaktahuan kita di tengah ketidakpastian. Di mana krisis akan sangat sulit sekali untuk dikalkulasi yang sehubungan dengan pernyataan Hugh Courtney dalam tulisannya berjudul Strategy Under Uncertainity.

Sebagai contoh, kini Pemerintah Indonesia mulai berinvestasi dan mengeluarkan sumber daya dalam mengimplementasikan berbagai strategi sekuritisasi dalam melawan separatisme di Papua. Termasuk di antaranya taktik pengawasan, penahanan, penginterogasian, pengumpulan data pribadi (memungkinkan penggunaan teknologi pengintaian yang terkomputerisasi semacam spyware), dan penuntutan tersangka kelompok separatis sebagai tahanan politik.

Dari sektor politik juga, pemerintah mulai memperluas sasaran yang berpotensi mengancam keamanan nasional semisal adanya upaya untuk memperkuat pengelolaan keamanan siber.

Pada tingkat ini, upaya-upaya deteksi dini dengan penguasaan informasi sangatlah penting bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi dan melacak orang-orang yang dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional.

Secara teori, sebenarnya ada beberapa kondisi yang memungkinkan Pemerintah mampu menjaga stabilitas nasional dari sektor politik/keamanan siber dalam sekuritisasi.

Sebagaimana tulisan Alper Kayaalp dalam Cyber Defense In Depth, terdapat klasifikasi khusus soal pentingnya pengelolaan informasi antar pemangku kepentingan terkait (BSSN) dalam pengelolaan dunia siber. Sebab, sangat penting untuk mendapatkan koordinasi penuh dalam strategi dan kebijakan nasional terkait dengan keamanan siber selama pandemi.

Meskipun, upaya-upaya tersebut melahirkan kontroversi. Salah satunya yang paling banyak didiskusikan di ruang publik adalah pelanggaran privasi individu (Mass Surveillance).

Dengan melegitimasi kepentingan keamanan nasional, orang-orang dapat dicurigai, dipantau, dan ditahan. Namun dengan adanya kecemasan terhadap penyebaran COVID-19, strategi memperkuat sistem keamanan nasional dari yang terfokus pada upaya kontra-separatis, sekarang mulai ditambah dengan pencegahan penyakit menular dan orang-orang yang pernah terinfeksi menjadi sangat penting.

Memperkuat Sekuritisasi
Para pembuat kebijakan, badan intelijen, dan para petugas keamanan, saat ini prioritas sumber daya yang ada juga harus dititikberatkan pada upaya pencegahan seperti pemeriksaan komprehensif terkait individu yang berpotensi terpapar virus.

Perhatian mereka saat ini tertuju pada berapa suhu badan kita dan apakah kita memiliki gejala sakit tertentu. Sementara itu, badan-badan intelijen yang mengawasi saluran komunikasi publik mungkin membuat aturan dan perintah baru.

Distribusi pengetahuan intelijen juga akan bergeser fokusnya pada informasi terkini mengenai penyakit-penyakit baru.

Selain itu, teknologi keamanan yang sebelumnya dipergunakan untuk mendeteksi kelompok kriminal bersenjata dan/atau separatis akan diperbantukan untuk mengidentifikasi mereka yang sakit dan melacak penyebaran penyakit.

Praktik serupa sudah mulai terjadi di berbagai negara. Agen intelijen masih akan mengumpulkan informasi dari data ponsel dan internet dalam skema Open Source Intelligence (Osint).

Namun demikian, daftar mencurigakan tidak lagi berfokus tentang kemungkinan seseorang mencari ”cara pembuatan bom” secara online. Namun juga perihal pencarian informasi terkait penyakit atau obat tertentu. Sehingga peningkatan keamanan yang signifikan juga terdapat di berbagai titik masuk, seperti bandara, stasiun, dan pelabuhan.

Langkah pencegahan dan upaya-upaya deteksi dini telah terjadi secara masif selama krisis. Peningkatan keamanan nasional saat ini bertujuan demi memastikan bahwa orang yang bepergian ke dalam dan ke luar negeri tidak terinfeksi oleh penyakit apa pun. Orang-orang mungkin diberhentikan karena mereka ”terlihat sakit” dan diinterogasi untuk keperluan medis.

Total Defence
Akhirnya, dalam suatu percepatan yang mengagumkan akibat kondisi keamanan nasional yang instabil, suatu tipologi masyarakat post-industrial mempercepat dirinya sendiri pada makna yang agak mekanistis dari sebuah penekanan kesadaran akan ketakutan, yang beresiko terhadap orang-orang tertentu yang dianggap berbahaya baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penekanan ini dapat ditempatkan, agaknya juga pada kekuasaan kemampuan untuk memahami, bisa dikatakan ”inhumanitas”-nya (itulah kualitas yang dituntut adanya masyarakat yang mulai terkomputerisasi atau terkoneksi) sehingga membuat segala informasi publik bisa dimaknai secara parsial.

Baik oleh NGO, ataupun masyarakat di bawah tuntutan yang lebih spesifik terkait ”pembebasan masyarakat dari perlakuan diskriminatif” atau ”demi keamanan nasional” dan/atau demi kemunduran atau untuk ketentraman, kita dapat mendengar hasrat untuk kembali pada teror, untuk merealisasikan fantasi untuk menguasai realitas.

Jawabannya adalah: marilah kita perangi totalitas baik oleh penguasa maupun mayoritas; marilah kita jadi saksi bagi yang tak hadir; marilah kita menggiatkan perbedaan-perbedaan dan menunjukkan rasa hormat terhadap sesuatu.

Menghadapi ancaman Covid-19. Kiranya tidak ada pilihan lain untuk kembali bersandar kepada kemampuan Teknologi dan total defence dan/atau yang kita kenal dengan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID