Selain Natalis, KPK Temukan Bukti Keterlibatan Pimpinan DPRD Lampung Tengah
Rilis.id
Selasa | 20/03/2018 10.38 WIB
Selain Natalis, KPK Temukan Bukti Keterlibatan Pimpinan DPRD Lampung Tengah
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Sulis Wanto

RILIS.ID, Jakarta – KPK menemukan sebuah bukti baru dalam kasus dugaan suap pinjaman dana daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp300 miliar. Alat bukti adalah surat pernyataan dari DPRD Lampung Tengah.

“Kalau di kasus Lampung Tengah memang pada saat OTT (Operasi tangkap tangan) fakta yang kita dapatkan terkait dengan surat pernyataan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Febri mengatakan, memang tidak semua anggota DPRD Lampung Tengah menandatangani surat pernyataan tersebut. Kendati begitu, ia memastikan ada unsur pimpinan yang ternyata juga turut menandatangani perjanjian itu.

Meski begitu, Febri belum bersedia mengungkap lebih jauh siapa saja unsur pimpinan dimaksud selain Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J. Natalis Sinaga. “Ada unsur pimpinan DPRD di sana (Lampung Tengah), ada nama-namanya, ada tandatangan dan juga unsur pimpinan dari pemerintah kabupaten, semua inti dari kasus ini," ungkapnya.

Belakangan penyidik kerap memanggil Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi dan empat ketua fraksi, yakni Roni Ahwandi (F-Golkar); M. Ghofur (F-PKS); Iskandar (F-PKB); dan Ahmad Rosidi (F-Gerindra). Terakhir lembaga antirasuah itu memeriksa dua anggota dewan lainnya, Muhammad Soleh Mukadam (PKPI) dan Muhammad Nasir (PKB).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa sebagai tersangka. Kemudian  Wakil Ketua DPRD J. Natalis Sinaga, anggota DPRD Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman.

Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID