Setelah Di-PTUN-kan soal FLS2N, Disdikbud Upayakan Islah - RILIS.ID
Setelah Di-PTUN-kan soal FLS2N, Disdikbud Upayakan Islah
lampung@rilis.id
Rabu | 09/05/2018 20.52 WIB
Setelah Di-PTUN-kan soal FLS2N, Disdikbud Upayakan Islah
Ilustrasi

RILIS.ID, Bandarlampung – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung menyatakan Dinas Pendidilan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandarlampung tidak tertib administrasi.

Dalam persidangan dengan perkara yang teregistrasi di PTUN dengan Nomor 8/G/2018/PTUN-BL, itu terdapat dua versi surat dengan nomor sama. Hanya tanggal yang berbeda.

Surat keputusan yang dijadikan objek perkara oleh pihak penggugat, Gunawan SH, tercatat dengan Nomor 800/102/IV.40/2018 tentang Susunan Dewan Juri Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) SMP/MTs Bandarlampung.

Surat dikeluarkan pada 19 Maret 2018 dan terdapat stempel atau cap pihak Disdikbud dengan ditandatangani Kepala Dinas (Kadis), Daniel Marsidi.

Namun pada arsip yang dibawa kedua kuasa pihak Disdikbud, Harsono dan Suwandi Umar, surat dikeluarkan pada 2 Maret 2018 tanpa stempel.

Kepada ketua majelis hakim Rizki Yustika dengan anggota Ganda Kurniawan, pihak tergugat justru menyatakan surat yang benar adalah yang tanpa stempel.

"Saya tidak tahu apa memang instansi Anda seperti ini dalam melakukan administrasi atau bagaimana. Tapi yang jelas ini instansinya yang tidak tertib administrasi," tandas Ganda.

”Ini instansi Anda yang tidak mengerti persoalan atau memang ada apanya?" sambung Ganda sambil mengangkat lembaran surat keputusan tanpa stempel dimaksud. Karenanya, Ganda meminta kedua kuasa tergugat mengklarifikasi pada sidang berikutnya, Rabu (16/5/2018).

Kepada tergugat Majelis Hakim juga menyatakan, tidak semua bisa melakukan gugatan, kecuali yang sudah memenuhi persyaratan untuk berperkara.

”Karenanya, perkara ini dianggap memenuhi unsur sehingga gugatan  bisa dilanjutkan ke persidangan,” tambah Ganda dalam siaran pers yang diterima rilislampung.id, Rabu (9/5/2018) malam.

Disdikbud digugat karena tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan Forum Komunikasi Pekerja Seni (FKPS). FLS2N Tingkat Kota Bandarlampung dianggap cacat hukum dan untuk itu agar diulang sesuai juklak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Perlu diketahui ini bukanlah persoalan subjektif tentang hasil perlombaan. Namun lebih kepada pembelajaran terhadap semua pihak, terlebih berkaitan dengan pendidikan katakter anak bangsa," papar Gunawan.

Sementara itu, Suwandi Umar menyatakan akan melakukan upaya islah kepada penggugat. Menurutnya, pendekatan dan menyelesaikan perkara ini dengan tidak berlanjut ke persidangan merupakan langkah terbaik. (*)

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID