Sikapi Kasus Mustafa, Suara NasDem Pecah
Gueade
Sabtu | 17/02/2018 01.20 WIB
Sikapi Kasus Mustafa, Suara NasDem Pecah
Mustafa (ketiga dari kiri) saat menghadiri apel siaga, sesaat sebelum dijemput KPK, Kamis (15/2/2018). FOTO: RILIS ID

RILIS.ID, – BANDARLAMPUNG - Sikap Partai NasDem dalam kasus yang menjerat Bupati Lampung Tengah non-aktif, Mustafa, terpecah. Jika Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Lampung Edwin Hanibal menyatakan akan memberi bantuan hukum, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Taufik Basari malah berkata sebaliknya.

Taufik beralasan NasDem memiliki pakem. ”Yakni apabila ada kader tersangkut kasus korupsi, maka Nasdem tidak memberi bantuan hukum," tegas Taufik dalam jumpa pers di DPP Partai NasDem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2018).

Pernyataannya ini bertolakbelakang dengan Edwin. Kepada rilis.id, Edwin mengaku telah menunjuk pengacara Alghiffari Aqsa untuk membela Mustafa. Alghiffari merupakan Direktur Lembaga Hukum (LBH) di Jakarta. Hal itu dikuatkan dengan statement Sekretaris DPW NasDem Lampung Fauzan Sibron yang menyatakan partainya akan melakukan upaya hukum praperadilan.

Lebih lanjut Taufik menerangkan, meski tidak memberi bantuan hukum, Partai Nasdem tetap berkomunikasi dengan keluarga Mustafa. Dia mengaku telah mendengar informasi sudah ada kuasa hukum yang akan mendampingi Mustafa. "Kami percaya kuasa hukum dapat bekerja profesional dalam mendampingi perkara. Jadi kami tetap memperhatikan proses hukumnya," ujar Taufik seperti dilansir dari kompas.com.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Plate menambahkan, soal bantuan hukum untuk Mustafa bukan dilihat dari mana asalnya. "Tapi bagaimana pendamping hukum qualified sehingga hak-hak hukum Mustafa terlindungi," tandas Johnny.

Mustafa diketahui ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (16/2/2018). Bersama Kepala Dinas Bina Marga Lamteng Taufik Rahman, ia diduga menyuap Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD setempat Rusliyanto.

Suap itu dimaksudkan memuluskan langkah Pemkab Lamteng meminjam dana sebesar Rp300 miliar kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman rencananya digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lamteng.

Pemkab Lamteng untuk keperluan itu memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD setempat. Demi persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan dimaksud, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID