Soroti Pungli SIM, Bidpropam Didorong Periksa Kapolres Lambar
Muhammad Iqbal
Senin | 08/10/2018 15.34 WIB
Soroti Pungli SIM, Bidpropam Didorong Periksa Kapolres Lambar
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Maraknya tindak pelanggaran pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas kepolsian di wilayah hukum Polda Lampung, menjadi sorotan kalangan akademisi Universitas Lampung. 

Tercatat berdasarkan data rilislampung.id, sudah terdapat oknum dari lima Polres yang melakukan pelanggaran tersebut. Untuk pungli pembuatan SIM terjadi di dua Polres yakni Polres Lampung Tengah dan Polres Lampung Barat.

Sedangkan untuk pungli terhadap sopir angkutan yakni di Polres Mesuji, Polres Lampung Selatan dan Polres Lampung Utara. 

Dari lima Polres tersebut yang menjadi sorotan adalah Polres Lampung Barat. Sebab, saat operasi tangkap tangan (OTT) pungli SIM, Bidpropam Polda Lampung berhasil mengamkan barang bukti Rp11 juta. 

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Hukum Unila Yusdianto, mendorong Bidpropam Polda Lampung untuk melakukan pemeriksaan terhadap unsur pimpinan Polres Lambar. 

“Jajaran pimpinan Polres Lambar harus diperiksa juga,” katanya kepada rilislampung.id.

Menurutnya, dengan terjadinya pungli tersebut oknum Polri itu telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang secara sengaja melanggar Peraturan Pemerintah RI No.2 tahun 2003, Tentang Peraturan Displin Anggota Polri. 

“Propam harus bekerja secara serius melakukan penuntasan pungli SIM tersebut secara tuntas terhadap siapa saja yang terlibat,” jelasnya. 

Disinggung terkait pengakuan empat anggota Satlantas Polres Lambar yang telah diamankan oleh Bidpropam Polda bahwa instruksi pungli tersebut merupakan perintah dari pimpinan, maka menurutnya Kapolres Lambar AKBP Tri Suhartanto pun semesetinya diperiksa. 

“Ya jelas dong, sudah sewajarnya diperiksa untuk mengklirkan pengusutan pungli SIM di Satlantas Polres Lambar,” pungkasnya.

Senada disampaikan oleh Satria Prayoga, juga pengamat hukum dari Universitas Lampung. 

Menurutnya Polri harus lebih dapat melakukan pembenahan diri, agar aksi pungli tersebut tidak sering terjadi. 

Baik mekanisme dalam melayani masyarakat atau lainnya. Pungli ini terjadi karena adanya tawar-menawar antara masyarakat dengan oknum. Tapi setidaknya oknum dapat mendidik masyarakat dengan tidak menerima suap. 

Sementara mengenai Kapolres Lambar selaku pimpinan, mengetahui atau tidaknya tindakan pungli atau pelayanan kilat (nembak) pembuatan SIM, maka Kapolres harus diperiksa oleh Propam. 

“Kan empat orang sudah diamankan sama Propam, terus Kasat Lantas sudah diperiksa, nah mereka ini kan punya pimpinan, jadi pimpinan itu tahu atau tidak tahu atas aksi itu wajib untuk diperiksa,” tegasnya. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID