Surya Paloh Perintahkan NasDem Lampung Kawal Banding Eva-Deddy di MA
lampung@rilis.id
Rabu | 20/01/2021 22.55 WIB
Surya Paloh Perintahkan NasDem Lampung Kawal Banding Eva-Deddy di MA
Ketum Partai NasDem Surya Paloh. ILUSTRASI: RILIS.ID/ Dendi Supratman

RILIS.ID, Bandarlampung – Pendiskualifikasian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandarlampung nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah (Eva-Deddy) oleh KPU Bandarlampung tidak hanya menjadi perhatian PDI Perjuangan semata.

Partai NasDem pun turut menyoroti sengketa Pilkada Bandarlampung tersebut. Bahkan sang ketua umum, Surya Paloh disebut-sebut telah memerintahkan kadernya untuk mengawal banding Eva-Deddy atas putusan KPU di Mahkamah Agung (MA).

“Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melalui Ketua Bapilu Prananda Paloh telah menginstruksikan kepada DPW Lampung untuk mengawal dan memberikan bantuan hukum kepada pasangan calon Eva dan Deddy,” kata politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rilislampung, Rabu (20/1/2021).

Bahkan saat ini, Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai NasDem bersama-sama juga dengan tim hukum dari partai koalisi lainnya telah mempersiapkan fakta-fakta untuk dibawa dalam persidangan di MA.

“Kita yakin bahwa apa yang diputuskan Bawaslu Lampung tidak memiliki dasar dan tidak memperhatikan saksi-saksi,” ujar Irma.

Pihaknya berharap Hakim Agung akan memberikan penilaian secara objektif, sehingga tidak menzolimi suara rakyat Bandarlampung yang telah menentukan pilihannya dan kemudian dianulir begitu saja oleh Bawaslu dan KPU.

Menurut Irma, Bawaslu Lampung dan KPU Bandarlampung tidak boleh asal mengambil putusan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada terkait pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM.

“Saya tidak mengerti kenapa Bawaslu melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan mendiskualifikasi paslon nomor urut 3 dengan tafsir dalil yang keliru dan tidak cermat,” tutur mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.

Jika pelanggaran dilakukan oleh tim sukses paslon nomor urut 3, kata Irma, tentu pelanggaran tersebut bisa diproses sesuai dengan undang-undang. Tetapi sebaliknya, jika pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh tim sukses berdasarkan SK, maka keputusan Bawaslu tersebut batal demi hukum dan proses bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

“Demikian pula KPU, seharusnya KPU melakukan penelitian dan menolak putusan Bawaslu yang absurd dan tidak sesuai dengan UU,” ucapnya.

Dari fakta hukum di atas, Irma menambahkan bahwa dugaaan pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh tim sukses.

“Maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, keputusan Bawaslu dan KPU melanggar UU,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengklaim bahwa lembaganya sudah melaksanakan sesuai diamanatkan undang-undang (UU).

"Tidak melebihi, sesuai dengan amanat yang dimandatkan UU," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu (20/1/2021). Baca: Khoir Tanggapi Mendagri soal Diskualifikasi Paslonkada: Sesuai Amanat UU

Dia mengakui keputusan sidang penanganan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif atau TSM dilakukan setelah rekapitulasi KPU Bandarlampung.

"Karena memang batas waktu penyampaian laporan adalah paling lambat tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, proses pemeriksaan 14 hari kerja setelah diregistrasi," ujarnya.

"Sudah sesuai aturan, jadi enggak ada yang dilanggar," ujarnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID