Tak hanya Wali Kota, BPN Sebut Demo Waydadi Ditunggangi

Jumat | 07/09/2018 20.25 WIB
Tak hanya Wali Kota, BPN Sebut Demo Waydadi Ditunggangi
Warga melakukan aksi demo atas rencana sertifikat Lapangan Way Dadi oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, Selasa (4/9/2018). FOTO RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILIS.ID, – Tak hanya Wali Kota Bandarlampung, Herman HN. Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur BPN Perwakilan Lampung, Almuntari, menuding demo warga menolak sertifikat Lapangan Waydadi, Sukarame, ditunggangi oknum tertentu.

”Sudah jelas lahan itu fasilitas umum (fasum). Pemkot Bandarlampung berhak mengambil dan mensertifikasi lahan tersebut. Apa yang dilakukan warga sudah menyalahi aturan. Pasti ada oknum di belakangnya," ujar Almuntari, Jumat (7/9/2018).

Dia berharap warga tahu apa yang dimaksud dengan lahan fasum. Ini bisa dilihat pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar.

Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Misalnya jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, flyover, underpass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, dan tempat pembuangan sampah.

Ratusan massa yang mengatasnamakan warga Sukarame sebelumnya menggelar demo di Lapangan Waydadi, Selasa (4/9/2018). Aksi ini merupakan jawaban atas pertanyaan Herman HN terkait siapa saja warga yang menolak sertifikasi lapangan tersebut. 

Sekretaris Koordinator Lapangan Aksi, Subhan, mengatakan massa yang terdiri dari 47 RT dari Kelurahan Waydadi, Waydadi Baru, dan Korpri Jaya menolak rencana sertifikasi Lapangan Waydadi oleh Pemkot Bandarlampung. 

"Dari dulu lapangan ini dikelola dan dipakai oleh masyarakat. Kami tidak mau tiba-tiba ada yang datang dan mengambil tanah ini, meski tetap dijadikan fasilitas umum (fasum)," kata Subhan di sela-sela aksi. (*)

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID