Terkait Izin Pulau Tegal Mas, Pemprov Tegaslah! - RILIS.ID
Terkait Izin Pulau Tegal Mas, Pemprov Tegaslah!

Jumat | 02/08/2019 01.27 WIB
Terkait Izin Pulau Tegal Mas, Pemprov Tegaslah!
Helipad di Pulau Tegal Mas/FOTO ISTIMEWA

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung Pemprov Lampung tegas untuk memberhentikan aktivitas wisata di Pulau Tegal Mas yang berada di Pesawaran. Mulai aktivitas bisnis, kunjungan wisata, maupun pembangunan, sebelum izin dikeluarkan semua.

Anggota Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, pihaknya sangat menyanyangkan sikap Pemprov Lampung yang terkesan mendiamkan terkait masih adanya aktivitas wisata dan pembangunan di Pulau Tegal Mas. Di antaranya, pembangunan landasan helikopter di pulau tersebut.

Joko juga menyesali sikap manajemen Tegal Mas yang tidak menaati perjanjian dalam menandatangani fakta integritas oleh Manager Wisata Pulau Tegal Mas Rafsanzani Fatria di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemprov Lampung dan Pemkab Pesawaran pada Selasa (21/5/2019.

Karena itu, kata Joko, Komisi II berencana turun ke lokasi wisata Pulau Tegal Mas untuk mengecek aktivitas di sana.

”Kapan waktunya masih akan dirapatkan,” ujarnya kepada rilislampung.id saat ditemui di ruangannya, Kamis (1/8/2019).

Sebelumnya, KPK melalui Kepala Koordinator Wilayah Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Perwakilan Wilayah Lampung Dian Patria menyatakan aktivitas di Pulau Tegal Mas belum mengantongi izin.

Dian menjelaskan, rapat pada 21 Mei 2019 dengan Pemprov Lampung, Pemkab Pesawaran, KKP Pusat, Kanwil BPN dan manajemen Pulau Tegal Mas di Pesawaran telah disepakati adanya penandatanganan fakta integritas oleh manajer wisata Pulau Tegal Mas Rafsanzani Fatria.

Ada enam poin yang ditandatangani dalam fakta integritas tersebut.

1. Akan melengkapi dokumen perizinan atas aktivitas usaha Wisata Pulau Tegal Mas Island;

2. Bersedia menghentikan kegiatan reklamasi dan aktivitas pegelolaan ruang laut pada wilayah pesisir Pulau Tegal sampai diterbitkannya perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3. Menghentikan aktivitas penyeberangan dari dan Pulau Tegal di Pantai Marita Sari;

4. Tidak memungut biaya atas kunjungan ke Pulau Tegal sebab Pulau Tega? adalah wilayah publik yang dapat dikunjungi siapa pun secara cuma-cuma;

5. Bersedia memenuhi kewajiban perpajakan daerah atas aktivitas usaha Wisata Pulau Tegal Mas Island sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB dan BPHTB serta Pajak Air Tanah dan Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

6. Bersedia membayar kewajiban Pajak Hotel atas penggunaan fasilitas penginapan yang disediakan Wisata Pulau Tegal Mas Island pada 2 (dua hari setiap pekan selama 4 (empat) pekan atau 8 hari setiap bulan dengan dasar pengenaan jumlah penerimaan atas jasa penginapan selama 8 pekan.

Terpisah, Pengamat Hukum dari Universitas Lampung Yusdianto mengatakan, persoalan yang terjadi di Pulau Tegal Mas bukan hanya soal izin, tetapi juga sengketa lahan lantaran kepemilikannya digugat oleh warga bernama Babay Chalami belum lama ini.

”Saya belum tahu sudah sampai mana perkembangan sengketa itu, ujarnya, Kamis (1/8/2019).

Terkait masalah izin, menurutnya manajemen maupun pemilik Pulau Tegal Mas tidak taat hukum dan tidak tunduk atas rekomendasi oleh KPK.

”Seharusnya, siapa pun pengusaha yang ingin membuat usaha harus menyelesaikan izin-izinnya dahulu, baru bisa membangun tempat usaha. Sebab, negara kita ini negara hokum, jadi harus ikut aturan. Tetapi Pulau Tegal Mas ini izin saja belum ada, sudah berani membuka usaha di sana. Ini salah!” sesalnya.

Karenanya, Yusdianto meminta Pemprov Lampung bertindak tegas. Bila perlu menghentikan semua aktivitas bisnis di sana sebelum izin secara keseluruhan dikeluarkan. 

”Jangan sampai ada pemikiran negatif kalau pemprov sepertinya melindungi pemilik usaha dengan ketidak tegasannya. Mestinya di-stop dulu untuk komersial, jika kepentingan pribadi silakan,” ujarnya.

Yusdianto juga mempertanyakan apakah Pulau Tegal Mas sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) yang mana pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan.

”Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung,” paparnya.

Selanjutnya, pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Untuk itu, Yusdianto menegaskan, wisata Pulau Tegal Mas harus benar-benar mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, dia mendengar ada pembangunan tempat pendaratan helikopter di pulau tersebut.

Sayang, pemilik Pulau Tegal Mas Thomas Riska bungkam saat dikonfirmasi terkait perizinan dan IMB pulau tersebut. Dia tidak membalas pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Lampung Fauziah menegaskan, proses perizinan Pulau Tegal Mas masih panjang. Lambatnya proses perizinan masih panjang lantaran izin lingkungan, lokasi dan wisata. Semuanya belum mendapat rekomendasi dari DPMPTSP Lampung.

Termasuk rekomendasi izin lingkungan seperti reklamasi pantai, izin lokasi seperti pembangunan dan izin wisata dari Kabupaten Pesawaran.

”Kan semua izin tersebut yang merekomendasikan Dinas PMPTSP. Kita yang teken,” tegasnya.

Setelah selesai menurutnya, baru masuk izin lingkungan untuk mendapatkan izin reklamasi, izin dermaga dan sebagainya. Selanjutnya, izin lokasi dan izin wisata.

”Jadi pada intinya masih panjang proses izin wisata Pulau Tegal Mas. Kalaupun mereka tidak menaati aturan tersebut, terpaksa kita tutup usaha mereka,” ancamnya.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID