Terus Menuai Gugatan, Keterwakilan Perempuan Tak Cukup 30 Persen

Senin | 06/08/2018 14.22 WIB
Terus Menuai Gugatan, Keterwakilan Perempuan Tak Cukup 30 Persen
ILUSTRASI: RILISILAMPUNG.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Panggung  politik tidak serta-merta diprioritaskan kaum Adam. Stigma ini yang harus dirubah. Mengingat politik menentukan kebijakan untuk semua aspek kehidupan. Kuota 30 persen pun dianggap batasan yang belum memenuhi azas keadilan. 

”Untuk saat ini masih ada batasan kuota 30 persen, bagi saya bukan problem. Ke depan, prioritasnya harus setara, 50 berbanding 50 persen,” tegas Ketua Garnita Partani Nasdem Kabupaten Tanggamus Hj. Kurniasih, kepada Rilislampung.id, Senin (6/8/2018).   

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus itu menambahkan, regulasi keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar calon anggota legislatif juga memunculkan partisipasi perempuan di Pilkada. 

Kendala yang dialami perempuan sejatinya bukan terkait kualitas. Perempuan bisa bersaing dari sisi elektabilitas maupun popularitas dengan laki laki melalui kampanye. 

”Namun, biasanya perempuan terkendala oleh isi tas atau logistik,” imbuhnya seraya melempar senyum.  

Ke depan, sambung dia parpol, juga berani memasang posisi perempuan di nomor urut satu dalam pileg, bukan karena sebatas kader internal atau eksternal. Pasalnya, standarisasi 30 persen, terkadang menjadi alasan menempatkan calon perempuan pada posisi tertentu.   

”Kalau ada kebijakan dari parpol bahwa perempuan harus nomor urut satu di setiap dapil, ini akan sangat membantu. Coba baca Survei Puskapol (Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, red) menunjukkan, 67 persen caleg terpilih itu berada di nomor urut satu,” paparnya.

Dengan kompetisi pemilu dan pilkada yang berat, perempuan harus mengambil momentum sesuai dengan prosedur. Karena itu, Kurniasih menilai syarat utama perempuan terjun dalam politik adalah memiliki motivasi kuat.

”Perempuan harus punya motivasi beyond election, bukan hanya terpilih, duduk dan menikmati hasil. Hadirnya perempuan harus bisa memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara,” paparnya. 

Pandangan serupa diutarakan kader Partai Demokrat Ernita Sidik.  

”Sejak saya berkecimpung di partai, keterwakilan perempuan dalam pileg kerap dinomor duakan. Problem 30 persen terkadang menjadi sandungan. Maaf, padahal kuota ini menunjukan adanya diskriminasi,” urai Anggota DPRD Kota Bandarlampung itu.

Disadari atau tidak, sambung Ernita, ketertarikan kaum hawa di dunia politik juga terdegradasi dengan kondrat. 

”Masih ada pemikiran, lebih baik jadi PNS atau pekerja saja. Pemikiran tradisional ini juga menghambat, bagi parpol memberikan ruang bagi wanita dalam berkarir,” imbuhnya. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID