Tim Bentukan KPK Selamatkan Aset di Lampung Rp331 Miliar
lampung@rilis.id
Rabu | 21/04/2021 14.42 WIB
 Tim Bentukan KPK Selamatkan Aset di Lampung Rp331 Miliar
Penyerahan sertifikat tanah di Pemprov Lampung. FOTO: HUMAS KPK

RILIS.ID, Bandarlampung – Tim bentukan KPK menyelamatkan 1.134 persil tanah di wilayah Lampung. Atau, jika dinominalkan setara Rp331 miliar.

Rinciannya, SHP pemerintah provinsi (pemprov) 194 bidang, SHP pemerintah kabupaten/kota (483), dan SHGB PT PLN (457).

Dari jumlah bidang itu, 220 sertifikat milik pemprov dan kabupaten/kota seluas 4.241.552 meter persegi senilai Rp236,2 miliar.

Lalu, 457 sertifikat dengan total luas 158.714 meter persegi dengan total nilai Rp94,8 miliar milik PT PLN.

Penyerahan persil dalam bentuk 677 sertifikat tanah dilaksanakan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa, (20/4/2021).

Hal ini dalam rangkaian kegiatan Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan yang dilakukan KPK di Lampung.

Tim terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah daerah di Lampung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan PT PLN (Persero).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango yang menyaksikan langsung penyerahan sertifikasi, menyampaikan pentingnya sinergi pemangku kepentingan terkait pengelolaan aset.

“Ini untuk mencegah praktik koruptif dan mendorong optimalisasi pemanfaatan aset untuk penerimaan negara,” paparnya.

Menurutnya, angka tindak pidana korupsi di Lampung cukup tinggi. Karenanya, menjadi tugas Direktorat Korsup KPK bersama pemda untuk menekannya.

Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan , pemprov terus berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi di wilayah Lampung.

“Antikorupsi jangan hanya menjadi slogan, harus disinergikan oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Arinal.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasodjo merasa beruntung menjadi salah satu BUMN prioritas dalam program pembenahan tata kelola aset oleh KPK.

Pasalnya, banyak dari persil PLB yang sudah dikelola puluhan tahun namun dalam proses sertifikasi, deadlock, gelap, tidak pernah maju-maju.

Sedangkan aset-aset tanah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab PLN untuk mengamankan, memelihara, mendayagunakan dalam tugasnya menerangi seluruh negeri.

“Hingga suatu waktu KPK datang mendampingi,” ujar Darmawan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar menambahkan, kerjasama dengan PLN saat ini cukup baik.

Kendati demikian, masih ada 1.500 bidang tapak tower yang harus diselesaikan. Apabila pola koordinasi dan komunikasi konsisten dijalankan, dia yakin akhir tahun 2021 dapat tersertifikasi semuanya.

Sedangkan untuk tanah 16 pemda di Lampung, sebut Yuniar, sampai dengan 19 April 2021 dari total 14.835 total bidang aset, baru 4.742 bidang atau 31,96 persen yang tersertifikasi.

Yuniar menambahkan, apabila pola koordinasi dan komunikasi tetap seperti sekarang, maka membutuhkan waktu 15 tahun untuk menyelesaikan semuanya.

“Oleh karena itu memerlukan inovasi untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah pemda,” pungkas Yuniar. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID