Tony Pasang Badan, Ketua Pansus: Apakah Nyonya Lee Kader Mereka?!

Kamis | 09/08/2018 20.02 WIB
Tony Pasang Badan, Ketua Pansus: Apakah Nyonya Lee Kader Mereka?!
Ketua Pansus Money Politics DPRD Lampung, Mingrum Gumay. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Taufik Rohman 

RILIS.ID, Bandarlampung – Mendekati rapat dengar pendapat (hearing) soal dugaan politik uang Jumat (10/8/2018) besok, suasana makin panas.

Ketua pansus money politics DPRD Lampung, Mingrum Gumay, heran karena ada anggota pansus dari Fraksi Golkar, Tony Eka Candra, yang mati-matian membela bos Sugar Grup Company (SGC), Purwanti Lee.

Dengan bahasa sindiran, ia mempertanyakan posisi perempuan yang akrab disapa Nyonya Lee itu di partai beringin.

"Kenapa anggota pansus itu bela-belain dia (Nyonya Lee). Apakah Nyonya Lee kader mereka?" cetus dia, Kamis (9/8/2018). 

Menurut dia, Nyonya Lee diundang justru karena pansus menghormati haknya untuk mengklarifikasi cuitan anggota DPRD Bandarlampung dari Golkar, Barlian Mansyur.

Barlian mengatakan ada praktik politik uang dalam upaya memenangkan pasangan calon (paslon) Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim yang dibiayai Nyonya Lee. Meski, hal ini berkali-kali dibantah oleh tim sukses paslon dimaksud.

”Kalau Nyonya Lee tidak mau datang dan menjelaskan, maka itu bisa jadi kebenaran publik," ingat politisi dari PDIP, partai pengusung paslon Herman HN-Sutono ini.

Jika Nyonya Lee tidak mau hadir, Sekretaris PDIP Lampung itu akan meminta bantuan apparat penegak hukum untuk menghadirkan miliarder tersebut.

Pertanyaan yang akan diajukan kepada Nyonya Lee seputar cuitan Barlian Mansyur. Yaitu, dugaan Nyonya Lee penyandang dana kampanye Arinal-Nunik dan meracuni pilgub Lampung dengan politik uang.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung, Tony Eka Candra, sebelumnya menyebut pansus melampaui kewenangan penyelenggara pemilu yang telah diatur undang-undang.

Terlebih, pansus --yang didominasi anggota dewan dari partai yang kalah dalam pemilihan gubernur (pilgub) Lampung, mengusulkan memanggil Nyonya Lee.

”Kehadiran Ibu Purwanti Lee dalam kampanye pasangan calon Arinal-Nunik merupakan hak politik, demokrasi, dan konstitusional yang bersangkutan,” tandas Tony yang juga anggota pansus, Rabu (8/8/2018).

Hal itu menurut dia juga merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, yang bebas untuk memilih dan dipilih, sesuai keyakinan politiknya yang dilindungi undang-undang.

menghormati permintaan KPU dan Bawaslu Lampung untuk menjadwal ulang hearing yang diagendakan, Jumat (10/8/2018) besok. Alasannya jelas lantaran bersamaan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Soal ketidakhadiran KPU dan Bawaslu Lampung karena ada agenda lain, Mingrum bisa memaklumi. Sebab, pada saat bersamaan memang digelar sidang putusan gugatan pilgub Lampung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita hormati KPU dan Bawaslu. Nanti kita bahas dengan internal pansus, kapan akan dijadwalkan kembali," tutup Mingrum. (*)

 

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID