Transparansi Kasus Syekh Ali Jaber
lampung@rilis.id
Jumat | 09/10/2020 06.01 WIB
Transparansi Kasus Syekh Ali Jaber
Dery Hendryan, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung

PUBLIK Indonesia, khususon Provinsi Lampung tersentak oleh kabar tersiarnya rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber oleh terduga Alfin Andrian.

Peristiwa tersebut terjadi saat sang ustaz mengisi kajian di Masjid Falahuddin, Jl. Tamin, Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung, pada acara Wisuda Hafiz Quran, Minggu (13/9/2020) sore.

Akibatnya ustaz terkena hujaman begitu kuat sampai pisaunya patah menancap di lengan tangan bagian atas dekat pundak. Atas pertolongan Allah SWT, ustaz luput dari upaya pembunuhan tersebut.

Peristiwa tersebut telah mencoreng masyarakat Lampung, yang dikenal sangat terbuka terhadap pendatang dan/atau tamu.

Nilai-nilai budaya Lampung yang dikenal dengan istilah Piil Pesenggiri merupakan road map untuk merefleksikan bahwa masyarakat Lampung harus dapat menjunjung tinggi harga diri dengan tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar akal sehat.

Jika orang Lampung tetap melakukan hal-hal yang tidak logis, etis, dan estetis, maka vonis sanksi sosial akan diterimanya.

Wajar masyarakat Lampung mulai dari rakyat biasa, pejabat dan tidak ketinggalan para calon kepala daerah yang akan berlaga pada 9 Desember 2020, ramai-ramai mengecam aksi biadab yang tidak berprikemanusiaan atas diri Ustaz Syekh Ali Jaber. Terlebih dilakukan terhadap seorang ulama terkenal.

Untuk mengungkap kasus a quo, publik berharap aparat kepolisian khususnya Polresta Bandarlampung untuk bertindak cepat dan transparan agar kasus ini terang-benderang sehingga kepercayaan publik (public trust) bisa pulih dan pihak kepolisian diapresiasi atas kinerjanya.

Urgensi Transparansi
Diksi transparansi merupakan sebuah keniscayaan dalam aktivitas publik yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik, tidak terkecuali kasus rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber.

Publik menuntut pihak kepolisian sebagai penyidik untuk bekerja profesional dan mengedepankan integritas agar terungkap secara terang benderang.

Merujuk KBBI, transparansi memiliki arti perihal tembus cahaya, nyata, jelas. Bisa juga diartikan sebagai barang (plastik dan sebagainya) yang tembus cahaya, dipakai untuk menayangkan tulisan atau gambar pada layar proyektor.

Najwa Shihab mengatakan bahwa transparansi merupakan hal yang genting karena akuntabilitas menjadi begitu penting.

Terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam transparansi publik. Pertama, adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Ketiga, berlaku prinsip check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif).

Sebagai rujukan ada banyak pengertian dan konsep transparansi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya: menurut Bappenas RI dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Hafiz (2000), transparansi memiliki arti sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Mencermati kasus Ustaz Syekh Ali Jaber, sesaat setelah terduga Alfin Andrian diamankan oleh pihak Polresta Bandarlampung, awalnya disebut mengalami gangguan jiwa dan informasi tersebut didapat penyidik dari pengakuan orang tua pelaku bernama M Rusli.

Sesuai informasi, penyidik pada malam kejadian langsung mengundang dr. Tendry Septa, Sp.KJ.(K), seorang psikiater konsultan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung.

Menurut hasil observasi sementara bahwa terduga tidak menunjukkan kondisi mengalami gangguan kejiwaan pada umumnya, tapi masih menurut keterangan dr. Tendry, proses pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan mengingat kondisi fisik terduga belum stabil dan pulih pasca melakukan penusukan yang langsung diamankan oleh warga (jamaah).

Pagi hari (14/9), Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan kepada media bahwa pihak kepolisian meminta bantuan dokter ahli psikiatri dan kejiwaan Pusdokkes Mabes Polri untuk memeriksa kejiwaan terduga pelaku rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh pembanding dan melakukan pengujian atas pengakuan orang tua terduga pelaku, yang menyatakan bahwa anaknya sudah mengalami gangguan kejiwaan sejak 4 (empat) tahun silam, tepatnya tahun 2016.

Pada Senin (14/9), Humas RSJ Provinsi Lampung menyampaikan keterangan kepada publik bahwa telah melakukan tracking database pasien yang pernah berobat di rumah sakit tersebut (data dari 2016 s.d 2020) dan tidak ditemukan catatan medis (rekam medik) atas nama terduga Alfin Andrian.

Keterangan ini seolah membantah klaim pihak keluarga dan keterangan penyidik yang mengatakan terduga pelaku mengalami gangguan jiwa alias gila.

Akibat pernyataan tersebut, publik seolah dibawa setback ke peristiwa lampau sekitar tahun 2018, saat marak kasus kekerasan terhadap pemuka agama yang pelakunya diduga orang gila.

Apalagi pada kurun waktu 2020, telah terjadi 3 (tiga) kali tindak kriminalitas terhadap diri ustaz atau ulama. Sebuah fakta yang tidak bisa dianggap remeh atau diabaikan oleh penyidik untuk serius mengungkap kasus-kasus tersebut sampai keakarnya.

Soal pernyataan yang mengatakan bahwa terduga adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan alias gila telah memantik reaksi keras publik Lampung, Indonesia bahkan sampai dunia Islam internasional, mengecam dan mendesak agar diusut tuntas motif dan dalang dibalik peristiwa rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber.

Kepolisian (Polda Lampung dan Polresta Balam) bergerak cepat untuk memenuhi ekspektasi publik, pada Kamis (17/9) menggelar reka adegan (rekonstruksi) rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber di area Masjid Falahuddin. Pada reka adegan tersebut terduga pelaku memperagakan sebanyak 17 adegan.

Sesuai keterangan Kajari Balam (Penuntut Umum), pada Senin (21/9) telah menerima dari pihak Polresta Balam berupa pelimpahan berkas perkara rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber.

Masih menurut Kajari bahwa sekalipun batas waktu penelitian selama 14 hari, namun pihaknya akan berupaya merampungkan dalam waktu sepekan.

Secara normatif sekalipun masuk klaster informasi yang dikecualikan alias tertutup merujuk UU KIP Pasal 17 huruf a yang berbunyi, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.

Pertama, informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tidak pidana.

Kedua, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.

Ketiga, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.

Keempat, membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.

Kelima, membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Merujuk PP Nomor 61 tahun 2010 Pasal 5 bahwa ditegaskan sebagai informasi publik pada sektor proses penegakan hukum yang pengecualiannya tidak bersifat mutlak (absolut) dan secara subyektif harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pimpinan badan publik.

Apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum maka jangka waktu pengecualian atas informasi publik sektor penegakan hukum tidak berlaku.

Norma UU KIP dan PP 61/2010 yang memberi ruang Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik sebagai bukti bahwa sebuah informasi terbuka atau tertutup tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh uu, kepatutan, dan kepentingan publik.

Atas nama kepentingan publik, sebagai ikhtiar memenuhi ekspektasi dan harapan publik atas kasus rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber maka Aparat Penegak Hukum (APH), mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan harus dilakukan dengan transparan, profesional dan berintegritas demi terungkapnya motif terduga pelaku dan dalang di balik peristiwa Ustaz Syekh Ali Jaber.

Selanjutnya APH memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik untuk memelototi dan mengawasi proses penegakan hukum atas kasus a quo.

Praktik baik (best practice) pada kasus sebelumnya, APH melakukan diskresi saat gelar perkara kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilakukan secara terbuka dan persidangan kasus pembunuhan mirna ”es kopi Vietnam” yang dapat izin dari hakim untuk disiarkan live oleh stasiun televisi.

Kepercayaan Publik
Pengertian kepercayaan publik menurut KBBI, merupakan hasil yang diperoleh dari kepuasan publik yang tinggi.

Manifestasi dari ekspresi publik atas kinerja yang ditunjukkan oleh penyelenggara negara yang memenuhi harapan dan ekspektasi publik berupa nilai kejujuran, kebaikan, kebenaran, kenyataan, dan sebagainya.

Kasus yang menimpa Ustaz Syekh Ali Jaber telah menjadi atensi masyarakat Lampung, Indonesia dan bahkan Dunia. Ini bisa ditunjukkan banyaknya desakan dari masyarakat biasa hingga Presiden Jokowi, bahkan dunia islam mendesak Polri segera mengungkap motif dan dalang dibalik peristiwa rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber, tidak sebatas pelaku lapangan.

Menkopolhukam RI Prof. Mahfud MD pada acara coverstory Tvone (24/9), mengatakan bahwa kasus kekerasan dan intimidasi terhadap ulama, apapun pandangan politiknya ketika sedang berdakwa, harus diungkap oleh para pemangku kepentingan keamanan secara transparan, seadil-adilnya dan sebaik-baiknya agar melahirkan kepercayaan publik terhadap negara dari warga negara.

Masih menurut Mahfud MD, terduga pelaku bukanlah pemain sendiri, yang menentukan sikapnya sendiri dan hanya pelaku lapangan (eksekutor).

Tantangan bagi Polri (Polresta Bandarlampung), untuk mengungkap sampai tuntas dan membawa ke pengadilan atas kasus penyerangan terhadap Ustaz Syekh Ali Jaber sebagai ikhtiar menjawab keraguan publik terhadap kinerja kepolisian agar kasus ini menjadi terang benderang. Sehingga tidak terjadi spekulasi, asumsi dan opini liar atas kasus penyerangan terhadap ulama yang hiasi ruang publik dan terkesan negara tidak hadir. Sekalipun pihak keluarga menyatakan terduga (tersangka) mengalami gangguan jiwa.

Pernyataan bahwa terduga mengalami gangguan jiwa atau depresi, telah membentuk opini pesimisme di tengah masyarakat bahwa kasus ini tidak bisa terungkap terang benderang dan bahkan terduga pelaku tidak bisa tersentuh oleh hukum alias bebas demi hukum. Jangan sampai opini kondisi kesehatan jiwa terduga pelaku menjadi tumbal mengaburkan kasusnya.

Pimpinan dan penyidik Polresta Bandarlampung harus jeli guna memulihkan kepercayaan publik (public trust) dengan menghadirkan transparansi dan profesionalitas dalam setiap prosesnya, sehingga segera terungkap kasus rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber agar ekspektasi publik atas kinerja Polri terbayarkan.

Ini ditunjukkan dengan melakukan semua proses penyidikan secara terbuka dan transparan serta memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan kontrol, pengawasan dan memelototi serta melakukan up-date dan gelar perkara secara terbuka, walaupun tidak diatur dalam KUHAP tapi atas nama transparansi dan kepentingan publik demi memunculkan kepercayaan publik atas kinerja kepolisian.

Publik harus mengawal kasus perencanaan pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber mulai di kepolisian (penyidikan), di kejaksaan (penuntutan) dan di pengadilan (persidangan) agar proses penegakan hukum tersebut sesuai koridor dan tujuan hukum yaitu penegakan hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya serta tidak akan mengulangi perbuatan yang biadab tersebut.

Kalau para APH tidak melaksanakan tugas secara transparan dan profesional maka akan sulit memulihkan kepercayaan publik atas penegakan hukum di republik ini.

Ini menjadi titik tolak dalam upaya melindungi ulama dari teror kekerasan dan pembunuhan dengan tujuan untuk membungkam para ulama agar tidak menyampaikan ceramah yang menyerang pemerintah.

Kalau ini terjadi maka kita setbeck ke zaman otoriter dan tidak sejalan dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana norma dalam konstitusi Pasal 28 dan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kita berharap semua anak bangsa untuk mengawal kasus rencana pembunuhan Ustaz Syekh Ali Jaber, agar terungkap secara terang benderang atas motif terduga pelaku, siapa yang menyuruh terduga pelaku dan aktor intelektual alias dalang dibalik aksi penyerangan.

Kekerasan yang menimpa Ustaz Syekh Ali Jaber merupakan pelajaran berharga bagi negara untuk lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan warga negara terkhusus para ustaz atau ulama, sebagai penerus Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah kepada umat guna menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

Semoga tulisan ini menjadi alarm bagi APH untuk bekerja transparan, profesional dan berintegritas agar kasus yang menimpa Ustaz Syekh Ali Jaber menjadi momentum memulihkan kepercayaan publik atas kinerja APH (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) lebih berpihak pada keselamatan dan keamanan warga negara terkhusus para ustaz atau ulama dalam menunaikan tugas dakwah di tengah-tengah masyarakat sehingga terwujud kesejukan dan peningkatan keimanan umat. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID