UU Cipta Kerja: Berbaju Pancasila, Bernapas Kolonial
lampung@rilis.id
Selasa | 19/01/2021 06.11 WIB
UU Cipta Kerja: Berbaju Pancasila, Bernapas Kolonial
Mashuril Anwar, S.H., Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

SUDAH seharusya bangsa Indonesia bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang dapat mengikat seluruh masyarakat yang majemuk dalam bingkai persatuan. 

Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. 

Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus sebagai bintang penuntun (leistar) yang senantiasa dinamis dan mengarahkan bangsa ini pada tujuannya. Sehingga dapat dikatakan juga Pancasila sebagai sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselematan bangsa. 

Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menjaga produk hukum yang telah dihasilkan dapat selaras dengan ideologi Pancasila. Namun mengingat Indonesia memasuki abad modern, justru semakin mengalami keterombang-ambingan oleh guncangan nilai-nilai dan ideologi barat yang mereduksi segala sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. 

Pada kondisi ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa telah tenggelam dalam euforia dan utopia demokrasi kehidupan bernegara yang menjurus kepada neoliberalisme dan kapitalisme. 

Pengaruh nila-nilai dan ideologi barat telah meringsek masuk dalam instrumen-instrumen hukum nasional Indonesia melalui deregulasi-deregulasi yang tampak selalu berpihak kepada kelompok kepentingan pemodal. 

Penggunaan instrumen hukum nasional (state law) sebagai landasan legitimasi bagi para pemilik modal mengecualikan keberadaan kearifan lokal sebagai tatanan masyarakat setempat dengan melancarkan segala usahanya untuk mencapai keuntungan semata.

Guna mengakomodasi segala kepentingan ekonomis-pragmatis-efisien dari para pemiliki modal tersebut, maka negara sebagai satu-satunya yang memilki otoritas dalam hal deregulasi, administratif, dan pengendalian, berupaya untuk mewadahi segala aktivitas ekonomi kapitalis-liberal tersebut dalam bentuk kebijakan hukum (legal policy), yang mana dengan dalih diharapkan mampu menciptakaan suatu iklim usaha yang kondusif demi terwujudnya kepentingan nasional yakni kemakmuran bersama. 

Lebih jauh lagi, adanya kompromi antara pemilik modal dengan negara mengakibatkan kebijakan-kebijakan politis negara cenderung berpihak kepada pemiliki modal, sehingga segala hal yang menganggu sistem perekonomian --yang berdalih dengan tujuan untuk kepentingan nasional, maka dianggap sebagai pembangkangan terhadap ketertiban hukum.

Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pembuatan hukum seringkali mereduksi hukum-hukum yang berwatak budaya pancasilais. Budaya yang sejatinya menjadi akar identitas pembangunan hukum nasional Indonesia semakin tergerus dengan kedatangan hegemoni nilai-nilai barat yang berwatak kapitalis-liberalis. 

Hal ini apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai falsafah bangsa, tentunya akan sangat jauh bertentangan dengan gagasan sila keadilan sosial. 

Lebih jauh lagi, prinsip negara harus menjamin keadilan sosial yang telah diatur secara konstitusional di dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa (the founding father’s) berkeinginan agar negara harus menguasai sumber daya alam strategis untuk kemudian dipergunakan untuk memenuhi tugas sosial negara untuk menjamin keadilan sosial warga negaranya dan bukan untuk kepentingan pemodal.

Namun sangat disayangkan, sila-sila dalam Pancasila ini masih belum dapat dihayati, diresapi dan diamalkan oleh para pembentuk hukum. Meskipun di dalam irah-irah atau konsideran undang-undang selalu mencantumkan Pancasila sebagai landasan idiil, namun pada kenyataannya isinya bertentangan dengan landasan idiil Pancasila karena justru merupakan pasal-pasal pesanan dari para pemilik modal untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya. 

Atau dengan kata lain dapat penulis katakan bahwa banyak undang-undang berbaju Pancasila namun napasnya kolonial. Hal ini tentunya dapat dilihat dari berbagai  undang-undang yang dibuat untuk melindungi kepentingan pemilik modal, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). 

Berdasarkan alasan menimbangnya, UU Cipta kerja dibentuk untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Namun apabila dicermati lebih lanjut, pertimbangan pembentukan UU Cipta Kerja ini cenderung ekonomisentris, bukan kesejahteraan. 

Kemudahan dalam aspek ekonomi yang diberikan oleh UU Cipta Kerja diprioritaskan untuk para pemilik modal atau pengusaha gedongan. Sementara, kepentingan masyarakat justruh terpinggirkan. 

Lebih jauh lagi UU Cipta Kerja justruh berpotensi menimbulkan perbudakan modern karena tidak ada pembatasan dalam hubungan kerja kontrak. Kebijakan semacam ini sama halnya dengan koeli ordonantie zaman Hindia Belanda yang memberikan perlindungan kepada pemilik perkebunan dengan tenaga kerja murah dan tanpa perlindungan.

UU Cipta Kerja juga mengembalikan politik pertanahan nasional ke zaman kolonial karena semangatnya sama dengan Agrarische 1870. 

UU Cipta Kerja berambisi mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyak untuk investasi dengan merampas hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. UU Cipta Kerja menghidupkan kembali semangat domein verklaring khas kolonial, sehingga masyarakat kehilangan hak partisipasi untuk mengelola tanahnya. 

Napas kolonial semakin dirasakan dalam UU Cipta Kerja ketika presiden Jokowi menugaskan Kejaksaan Agung RI, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi ancaman penolakan UU Cipta Kerja. 

Penggunaan alat negara semacam ini sama halnya dengan era kolonial yang menggunakan kepolisian untuk memata-matai, menangkap, dan memenjarakan pengkritisi kebijakan pemerintah. 

Analisa terhadap UU Cipta Kerja di atas memang belum komprhensif, namun setidaknya cukup untuk menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang pancasilais. 

Analisa ini diharapkan dapat mendorong pemerintah membenahi struktur hukumnya. Yakni dalam artian yang luas yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Pembenahan struktur hukum ini menjadi penting karena struktur hukum memainkan peranan penting dalam membentuk produk hukum yang pancasilais, dengan kata lain produk hukum yang pancasilais dapat dihasilkan oleh lembaga yang pancasilais. 

Lebih lanjut, diperlukan adanya pengajar hukum yang berjiwa pancasilais sehingga menghasilkan jurist yang berpancasialis juga, jaksa yang berpancasialis, hakim  yang berpancasialis dan sebagainya. Sehingga tidak memunculkan sikap mental ”wani piro” dalam setiap penegakan hukum (law enforcement) yang pada akhirnya merugikan masyarakat. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID