UU Cipta Kerja, Resep Ampuh Memajukan Lampung
lampung@rilis.id
Jumat | 09/10/2020 07.02 WIB
UU Cipta Kerja, Resep Ampuh Memajukan Lampung
Nick Kurniawan Rozali, S.A.B, M.M; Karyawan Swasta, Alumni HMI Komsospol Unila

MENYOROTI semakin memanasnya isu Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah diparipurnakan para anggota DPR RI, sulit untuk mengatakan proses legislasi undang-undang (UU) tersebut tidak mencurigakan.

Isi pasal-pasal kontroversial telah disuarakan baik melalui unjuk rasa di jalanan, aksi mogok nasional, dan kritik oleh para akademisi yang dianggap akan menyengsarakan dan merampas hak para pekerja yang telah ada, bahkan terlalu berpihak pada konglomerat.

Tanpa bermaksud mengesampingkan kepedulian terhadap para pekerja, secara fundamental penulis percaya bahwa Omnibus Law Cipta Kerja akan menjadi sebuah tools untuk mengakselerasi kesejahteraan. Ini melalui kemudahan dan penyederhanaan izin berusaha, penyelesaian tumpang tindih peraturan, dan tentunya penciptaan lapangan kerja baru.

Semua itu adalah harapan untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung. Data BPS tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2020 mencapai 1,05 juta jiwa, dengan prosentase 12,34 persen dari total penduduk dan berada di atas prosentase nasional (9,78 persen).

Resep ampuh untuk mengentaskan kemiskinan, penulis percaya dapat melalui penciptaan lapangan kerja baru, di mana hal tersebut memerlukan investasi baru.

Terobosan amat sangat perlu perlu dilakukan mengingat betapa tidak efisien birokrasi pemerintahan dengan ketidaksinkronan kebijakan. Semisal, tingkat kabupaten dan provinsi tidak probisnis, sedangkan tingkat pusat begitu jor-joran merayu investasi agar tertanam di bumi Indonesia.

Diharapkan, omnibus law menjadi pil jitu untuk menghadirkan investasi baru di Provinsi Lampung, baik dari pelaku UMKM maupun penanaman investasi perusahaan besar dari swasta nasional maupun asing.

Berdasarkan data BKPM, kinerja investasi pada triwulan II 2020 Provinsi Lampung tumbuh negatif sejalan dengan penurunan kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Realisasi PMDN pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp504 miliar atau terkontraksi sebesar -55,95 persen (yoy). Realisasi PMDN ini menempatkan Lampung pada peringkat ke-27 di nasional dan ke-9 di Sumatera. Sangat rendah.

Penyebab rendahnya realisasi tersebut ada banyak faktor. Namun dengan ragu-ragu penulis dapat katakan salah satu faktor penghambat atau seretnya investasi bukan karena masyarakat Lampung yang kekeringan dana.

Dari laporan perekonomian Provinsi Lampung Agustus 2020, data Bank Indonesia, indikator kinerja bank umum di Provinsi Lampung mencatat, penghimpunan dana pihak ketiga dari bentuk tabungan, giro, dan deposito perorangan maupun badan usaha per triwulan II 2020 mencapai Rp45,8 triliun.

Dari laporan tahun 2017-2020 itu, dana pihak ketiga yang dihimpun bank umum di Lampung terus tumbuh. Ini mengindikasikan masyarakat kita yang memiliki kelebihan dana cenderung lebih merasa aman untuk menyimpan dananya di bank ketimbang dialokasikan membuka usaha baru atau melakukan ekspansi usaha.

Semoga dengan omnibus law, berbagai kemudahan yang akan ditawarkan mampu mengerek para deposan agar mau alokasikan dananya untuk turut menumbuhkan gairah sektor riil di Lampung melalui penanaman investasi baru.

Masih dengan data BKPM, realisasi PMA pada triwulan II 2020 Lampung memang tumbuh sebesar 145,59 persen (yoy) mencapai Rp1,17 triliun. Namun pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 271,03 persen (yoy).

Berdasarkan sektor, PMA pada triwulan II 2020 didominasi pada industri makanan yang mencapai Rp1,13 triliun (97,18 persen dari total PMA).

PMA pada sektor industri makanan digunakan untuk meningkatkan kapasitas utilisasi pabrik, sehingga mendukung perkembangan sektor industri makanan yang selama ini memang menjadi andalan di Lampung. Realisasi PMA ini menempatkan Provinsi Lampung pada peringkat ke-17 di nasional dan ke-6  di Sumatera.

Prosentase yang besar tersebut penulis harapkan tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Karena, bila dilihat secara ranking nasional, posisi Lampung belum menjadi sebuah primadona.

Dominasi satu sektor pada penanaman modal tersebut menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, Provinsi Lampung masih sangat minim dan butuh suntikan investasi baru. Terutama dari sektor industri pengolahan/ manufaktur, properti, transportasi, keuangan, jasa lain dan tentu industri yang diramalkan sebagai  ”potential winner” yakni industri telekomunikasi.

Harmonisasi regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat --yang diharapkan mampu menjembatani para investor untuk mendapat kemudahan berusaha dan memperoleh kepastian berusaha, akan menjadi daya tarik investasi asing masuk ke Lampung.

Dan semoga investasi asing tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan bukan malah menambah unskilled worker dari tenaga kerja asing seperti yang selama ini dikhawatirkan.

Kondisi ketenagakerjaan periode laporan BPS Februari 2020, serapan penduduk bekerja secara absolut yang mengalami peningkatan (0,24 persen), yaitu sebesar 10,3 ribu pekerja, tidak mampu mengimbangi peningkatan angkatan kerja (0,58 persen) yang sebesar 25,5 ribu orang.

Sehingga, secara jumlah, angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung mencapai 189,7 ribu orang, naik 8,72 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka 5,04 persen dari penganggur tersebut merupakan lulusan dari perguruan tinggi, sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk mengakomodasi para penganggur terdidik tersebut memperoleh pekerjaan sesuai ekspektasi.

Terakhir, penulis berharap dengan banyaknya pengorbanan kita akibat belum maksimalnya penanggulangan wabah Covid-19 dan bertambah parah dengan regulasi baru --yang secara nyata mengurangi hak karyawan/buruh, semoga dalam implementasinya nanti pemerintah mampu menyumbangkan politik yang bersih. Politik yang menegakkan kebenaran dan keadilan yang muaranya pada keberpihakan dengan pemenuhan dan perluasan jaminan sosial. Dengan begitu, persoalan mendasar seperti bahan pokok terjangkau, pelayanan kesehatan memadai, serta biaya pendidikan kepada generasi bangsa yang selalu dihadapi para buruh/karyawan dapat terpenuhi.

Cita-cita kita sama, dapat terlepas dari paradoks yang disampaikan Pak Prabowo,”Negara kita kaya raya, tetapi masih banyak rakyat hidup miskin”. Dengan maksud, tidak semerta karena kita kaya, kita menjadi berpangku tangan.

Lewat Ikhtiar sebagai individu-individu yang gigih, kita akan mampu merubah nasib dan tak lupa pemerintah berkewajiban menjadi wasit yang adil. Wallahualam Bis sawab. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID