Sosok Gubernur dan Bupati Ideal Menurut Zulkifli Hasan
Rilis.id
Jumat | 09/03/2018 17.30 WIB
Sosok Gubernur dan Bupati Ideal Menurut Zulkifli Hasan
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Sulis Wanto

RILIS.ID, Jakarta – Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan menggelar diskusi Membedah Janji Politik dan Komitmen Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018-2023 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2018). Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tampil sebagai pembicara.

Zulkifli mengingatkan calon kepala daerah di Lampung, baik bupati maupun gubernur untuk melaksanakan sumpah ketika sudah terpilih. Menurutnya, sumpah kepala daerah hanya ada dua, yakni taat konstitusi dan patuh Undang-Undang (UU).

“Kalau teman-teman sudah terpilih dan dilantik, sumpahnya ada dua. Pertama sumpahnya taat kepada konstitusi, kedua patuh terhadap UU yang berlaku," kata Zulhas, sapaan akrab mantan Menteri Kehutanan era SBY itu.

Menurut dia, hingga kini banyak kepala daerah yang tidak mengerti apa itu janji dan sumpah yang diucapkannya saat pelantikan. "Percaya atau tidak, banyak juga bupati yang tidak paham, apa maksudnya sumpah itu," ujarnya.

Sekaligus menggelar sosialisasi empat pilar, Zulkifli menjelaskan taat konstitusi artinya kepala daerah wajib taat pada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. “Karena itu sumpahnya," ucapnya.

Kedua, taat pada UU yang berlaku. Jika kedua hal itu menjadi sumpah, maka Pancasila adalah soal perilaku. “Perilaku yang disinari cahaya ilahi atau cahaya tuhan. Perilaku yang penuh kebaikan," harap Ketua Umum PAN ini.

Selain itu, kemanusian yang adil dan beradab. Yakni, memanusiakan manusia yang lain dengan adil dan beradab. “Misal, habis dilantik ada jalan rusak tapi jalannya enggak dibenerin karena dia enggak milih saya, nah itu dia melanggar sumpah," kata dia lagi.

Kemudian persatuan Indonesia. Seperti kata Bung Karno, nasionalisme yakni negara bersumpah taat pada konstitusi, dan UU 1945. Setelah menjadi gubernur harus menunaikan sumpah negeri ini untuk melindungi negara dengan segenap tumpah darah. “Contohnya, kalau ada anak SMA sampai keluar karena enggak mampu bayar uang sekolah, itu negara melanggar konstutusi. Dosanya besar sebagai gubernur. Termasuk saya," ungkapnya.

“Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi kalau ada banyak orang masih nganggur, kalau gubernur aja mengizinkan tenaga kerja luar dari Tiongkok datang, itu namanya melanggar sumpah. Kalau ada orang di rumah sakit enggak diterima dan mati, maka melanggar sumpah kita. Jadi tanggung jawabnya berat. Jadi anggota DPR, MPR, gubernur, bupati, bahkan presiden," lanjutnya.

Selanjutnya yakni permusyawaratan rakyat, di mana melaksanakan janji sumpah itu adalah musyawarah mufakat.”Kalau ada perbedaan jangan main tangkap, atau main lapor. Tapi kita punya tuntunan musyawarah mufakat. Sekarang dikit-dikit tangkap, dikit-dikit tangkap. Jadi musyawarah mufakat ada beda pandangan. Kalau tidak, ya melanggar sumpah namanya,” bebernya.

Zulkifli menegaskan, apabila bangsa mengikuti pancasila, maka majulah Indonesia. “Sumpah kita tujuannya itu kita harus merdeka. Bersatu berdaulat. Berdaulat baru berlaku adil. Adil baru bisa sejahtera. Jadi kalau Lampung pangannya enggak berdaulat, sudah tidak bisa berlaku adil, nah sudah. Kalau adil tercapailah tujuan bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat," pungkasnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID