Zulkifli Anwar: Kalau Ini Saya Bongkar Oknum BPN Bisa Dipenjara - RILIS.ID
Zulkifli Anwar: Kalau Ini Saya Bongkar Oknum BPN Bisa Dipenjara

Jumat | 02/11/2018 19.25 WIB
Zulkifli Anwar: Kalau Ini Saya Bongkar Oknum BPN Bisa Dipenjara
Anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar saat pertemuan dengan BPN Lampung. FOTO: RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi II DPR RI menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Lampung, banyak mendapat sorotan terkait prona PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar menyatakan, permasalahan tanah di Lampung tidak pernah usai dan konfliknya selalu berlarut-larut.

Menurut ayah kandung Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona ini, tanah-tanah rakyat di yang tersebar di wilayah Lampung sudah di HGU-kan oleh BPN, sehingga BPN tidak mengakui tanah itu hak masyarakat,  justru BPN mendukung dan membantu perusahaan untuk mendapatkan HGU itu.

“Kalau ini saya bongkar, oknum pegawai BPN bisa dipenjarakan. Karena tanah ini sangat riskan," kata anggota Fraksi Partai Demokrat ini saat melakukan pertemuan di ruang rapat Kantor BPN Lampung, Jumat (2/11/2018).

Fraksi partai Demokrat Dapil Lampung 1 ini menjelaskan ada beberapa contoh tanah yang dikuasai oleh orang lain serta perusahaan.

Seperti lahan masyarakat yang di HGU kan oleh pihak PT. Pelindo II,  padahal itu tanah punya rakyat.

“Namun BPN membantu PT. Pelindo II dan juga mengajak mereka supaya memberikan uang sebagai ganti rugi kepada masyarakat agar tanah itu tidak diusut," ujar dia.

Selain itu, tanah-tanah register yang saat ini konflik permasalahan tidak pernah usai. Contohnya saja bidang lahan milik masyarakat yang dibangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diklaim oleh salah satu PT, mungkin ada beberapa bidang tanah yang cukup luas masih bersengketa di wilayah Lampung. “Lainnya lahan di Kabupaten Lampung Timur dan masih banyak lagi tanah-tanah yang masih bersengketa," ujarnya.

Senada disampaikan anggota Komisi II, Endro Siswantoro Fraksi PDIP. Ia mengatakan banyak keluhan masyarakat di Kabupaten Pesawaran dan Bandarlampung terkait prona PTSL yang ditarik oleh salah satu oknum dengan biaya sampai Rp. 700 ribu hingga Rp1 juta. "Nah bagaimana pihak BPN menyikapi persoalan ini," paparnya.

Kepala BPN Perwakilan Lampung, Bambang Hendrawan membenarkan masih ada 700 bidang tanah masih bersengketa di wilayah Lampung.

“Namun permasalahan ini kami titipkan ke pengadilan dimasing-masing daerah, jadi uang itu sudah ditangan mereka. Mungkin masyarakat tidak tahu, dan membuat persesi uangnya di BPN, padahal tidak. BPN akan lebih pro kepada masyarakat," ujar Bambang.

Selanjutnya terkait tanah HGU oleh perusahaan, dia mengatakan bahwa BPN telah membuat program pemantauan HGB dan HGU berskala besar di seluruh wilayah Lampung.

"Jadi BPN siap untuk perubahan terkait konflik tersebut, “ ujarnya.

Masih kata dia, terkait prona PTSL pihaknya akan mengecek permasalahan itu di Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandarlampung dengan berkoordinasi pihak BPN daerah.

Biasanya kepala desa maupun kepala Pekon memang kita libatkan, kebijakan BPN Lampung sudah jelas peraturan bersama (Perber) memantok harga prona PTSL Rp. 200 ribu.

"Jadi kalau diluar harga itu, kami tidak tau mungkin mereka kepala Desa dan Pekon merasa kurang. Bisa kemungkinan akan kami naikkan," tuturnya. (*)

 

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID